Jayapura, Jubi – Proyek food estate adalah sebuah cara yang bagus untuk menyediakan makanan bagi orang banyak, baik yang ada di Papua dan di luar Papua, demikian menurut Keuskupan Agung Merauke, Mgr Petrus Canisius Mandagi Msc. Papua Selatan diciptakan oleh Tuhan untuk banyak orang, sehingga itulah berkat bagi orang Papua Selatan, kata Uskup Agung Merauke itu.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Uskup Petrus Canisius Mandagi melalui pesan yang dikirim dan dibacakan oleh Romo Ferry SW dalam Seminar Nasional yang bertajuk ‘PSN Merauke: Dampaknya pada Masyarakat Adat dan Alam Papua’ yang digelar di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Rawasari, Jakarta pada Senin (4/11/2024).
“Saya bicara tentang sawah yang menyediakan makanan langsung untuk manusia, bukan tentang perkebunan tebu atau sawit. Papua Selatan boleh berbanggalah telah memberi keuntungan baik bagi diri sendiri maupun untuk banyak orang. Banyak orang harus diutamakan, bukan segelintir orang,” kata Mandagi.
Petrus Canisius Mandagi menuturkan semua orang baik yang ada di Papua ataupun di luar Papua, yang berteriak-teriak telah diberlakukan tidak adil, padahal tidak berbuat apa-apa untuk Orang Asli Papua Selatan. Ia menegaskan bahwa Keuskupan Agung Merauke sama sekali tidak pernah menjual tanah milik masyarakat adat untuk proyek Food Estate. Tetapi menurutnya saat ini dirinya justru difitnah telah menjual tanah milik masyarakat adat.
“Pelaksanaan praktis food estate bukan urusan Keuskupan Agung Merauke, itu urusan pemerintah. Gereja hanya mengingatkan bahwa proyek food estate seharusnya untuk kemanusiaan dan bagi banyak orang. Dibalik proyek strategis ini harus ada kejujuran, baik yang mendukung maupun yang menolak. Jangan ada dusta dalam perjuangan kepentingan dalam kepentingan pribadi atau mencari kekuasaan,” ujar Uskup Agung Merauke.
Terkait harapan kesejahteraan itu Dosen Filsafat dan Antropologi STF Driyarkara, Budi Hernawan menceritakan sebuah pengalaman dari orang-orang Amungme di kawasan konsesi PT. Freeport Indonesia. Menurut Hernawan, adanya program satu persen dari PT. FI untuk orang Amungme dan Kamoro bukan karena kebaikan PT Freeport. Progran 1% itu dimenangkan setelah Keuskupan Jayapura pada tahun 1995 menerbitkan laporan pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah konsesi Freeport.
“Freeport membuat dana satu persen atas dasar suara gereja yang dirumuskan dalam laporan pelanggaran HAM. Itulah yang dikehendaki oleh umat yang kebetulan Katolik. Umat Marind hari ini meminta supaya Keuskupan Agung Merauke bersuara bagi mereka, karena mereka sudah tidak ada tempat lain untuk menyelamatkan Demanya,” kata Budi.
Budi hernawan menyesalkan tidak adanya tanggapan dari keuskupan atas keprihatinan dan kehancuran kosmologis orang Marind.
“Sementara uskup juga menanggapi hal yang berbeda, bukan keprihatinan orang Marind. Dan celakanya diskusinya menjadi gagal fokus karena kita tidak menanggapi orang yang punya kontrak tadi. Teman-teman di Jayapura mendemo Uskup, ada mendemo TNI, ada yang mendemo transmigrasi dan teman-teman lain bersama-sama orang Marind,” ujarnya.
Hernawan berharap, jika Keuskupan Agung Merauke kehilangan kemampuan merespon, maka secara konkrit dua lembaga gereja yang besar, yaitu Persekutuan Gereja-Gereja Papua dan Dewan Gereja Papua lah yang semestinya mengambil alih isu penolakan PSN Merauke.
“Karena Keuskupan Agung Merauke tidak memiliki kemampuan lagi, jadi tidak perlu sibuk mengritik dia [Uskup Agung Merauke] karena sudah sampai tahap batas kemampuannya,” kata Budi Hernawan.
Ketua Forum Masyarakat Adat Marind, Simon Petrus Balagaize mengatakan saat ini masyarakat adat yang mengalami korban penggusuran hutan adat untuk PSN telah datang kepada Keuskupan Agung Merauke, meminta bertemu dengan Bapak Uskup Mgr. Petrus Canisius Mandagi MSC. Tetapi Bapak Uskup Mandagi tidak merespon dan tidak menerima umat yang datang kepadanya.
“Kita datang ke sana bawah aspirasi semua umat dengan sepakat menolak PSN, karena proyek ini sedang mengancam hutan kami. Tetapi yang menerima kami adalah Pastor John Kandam, perwakilan dari Keuskupan. Kami sampaikan bahwa uskup harus datang ke sini bertemu dengan kami masyarakat adat, namun sampai saat ini belum pernah bertemu dengan uskup,” kata Balagaize.
Simon Balagaize merasa kesal karena dua minggu berselang sebelum masyarakat meminta bertemu, uskup justru menerima kedatangan dan bertemu pihak perusahaan dan aparat militer. Menurut Balagaize saat itu Uskup Mandagi mengeluarkan pernyataan bahwa perusahaan itu untuk kemanusiaan, perusahaan baik untuk membangun masyarakat.
“Kita umat yang korban ini datang kepada bapak uskup tapi [beliau] tidak menerima kami. Dia tidak menganggap kami sebagai umat ka? sehingga pada saat itu kami mulai protes kepada gereja, kami juga protes kepada pemerintah yang semena-mena datang mencaplok dan menggusur tanah kami dan membongkar hutan kami,” katanya.
Anggota Komisi Perdamaian dan Keadilan Keuskupan Agung Merauke, Pius Cornelis Manu menuturkan ketika pihaknya melakukan penolakan PSN di Merauke, tidak ada yang menanggapi dan peduli terhadap masyarakat baik pemerintah daerah, DPR, MRP bahkan Gereja sekalipun. Karena itu pihaknya dari Merauke datang ke Jakarta mencari dukungan pertolongan.
“Saya bersyukur bahwa ada tanggapan yang luar biasa dari saudara-saudara di sini dan seminar ini juga merupakan satu dukungan bagi kami. Sebab di kami punya daerah tidak ada tempat untuk kami mengadu kepada siapa lagi. Gereja dan pemerintah sendiri angkat tangan dan menyatakan tidak tahu tapi mereka sendiri menjalin relasi yang akrab dengan para konglomerat,” kata Manu.
Pastor Manu menyarankan solusi agar pemerintah lebih baik memaksimalkan tanah yang sudah ada, yang sudah lebih dulu diberikan oleh masyarakat adat kepada negara. Dirinya berharap tanah-tanah yang sudah ada itulah yang dikelola secara modern, sebagaimana yang dilakukan di negara-negara tetangga dengan menjadikan lahan itu produktif dan berkelanjutan. (*)
Discussion about this post