Jayapura, Jubi – Perwakilan perempuan Papua menyerukan perlawanan terhadap penindasan dan proyek strategis nasional atau PSN di Tanah Papua. Seruan itu disampaikan dalam mimbar bebas yang digelar Aliansi Selamatkan Tanah Air atau SETARA.
Aksi menolak ekspansi investasi masif, militerisasi, serta eksploitasi sumber daya alam di Tanah Papua itu digelar di kawasan Lingkaran Abepura, Kota Jayapura, Papua, Jumat (29/5/2026).
Seorang aktivis perempuan Papua, Kamila Yawalka menyerukan perlawanan terhadap penindasan dan berbagai proyek strategis nasional.yang merampas ruang hidup masyarakat adat Papua.
Ia, meminta Negara Indonesia bertanggung jawab atas pengambilalihan lahan yang mencapai 2,5 juta hektare di Tanah Papua.
Yawalka mempertanyakan untuk siapa pembangunan yang dilakukan di Tanah Papua, karena masyarakat asli Papua masih menghadapi berbagai kesulitan hidup, apalagi perempuan dan anak.
“Perampasan dan penggusuran lahan itu sebenarnya untuk siapa, kehidupan seperti apa yang ingin dibangun, sementara manusia Papua sendiri hidup dalam berbagai kesulitan apalagi kita perempuan,” kata Kamila Yawalka.
Katanya, sejak1990 hingga sekarang, perempuan dan anak-anak Papua menjadi kelompok yang paling terdampak dari berbagai proyek negara, maupun konflik bersenjata yang terjadi di Papua. Proyek yang masuk ke Tanah Papua selama ini belum memberikan manfaat nyata bagi masyarakat adat.
Selain itu berbagai kasus kemanusiaan yang terjadi di sejumlah wilayah Tanah Papua, seperti Kabupaten Dogiyai dan Puncak, Papua Tengah tidak diselesaikan dan sekarang sumber daya alam dirampas.
Ia juga mengatakan, kekerasan yang terus terjadi semakin memperburuk kehidupan masyarakat, khususnya perempuan. Karena itu, ia mengajak perempuan Papua terus bersuara melawan ketidakadilan dan penindasan yang dialami masyarakat adat Papua.
“Perempuan Papua memiliki kekuatan yang besar untuk melawan ketidakadilan,” ucapnya.
Katanya, masyarakat bisa memanfaatkan perkembangan teknologi dan media sosial untuk menyuarakan persoalan yang terjadi di Tanah Papua.
Menurutnya, media sosial dapat menjadi ruang alternatif untuk berbagi informasi dan menyampaikan aspirasi ketika masyarakat tidak dapat hadir langsung di tempat aksi.
Yawalka mengajak perempuan Papua yang sadar akan situasi penindasan, untuk bangkit melawan sistem yang merendahkan dan menjajah perempuan serta anak-anak Papua.
“Walaupun tantangan yang dihadapi sangat besar, kita harus terus bersuara dan berdiri bersama,” ujarnya.
Perwakilan Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Vero Hubi menyatakan KNPB mendukung aksi penolakan terhada PSN dan militerisme di Tanah Papua.
“Kami mendukung aliansi penolakan investasi dalam bentuk PSN di wilayah Papua Selatan dan seluruh wilayah Papua,” Vero Hubi.
Ia juga menyatakan mendukung perjuangan masyarakat adat di berbagai wilayah Tanah Papua, menghadapi tekanan akibat masuknya investasi dan proyek pembangunan berskala besar tersebut.
“Kami mengajak seluruh masyarakat Papua, untuk memperkuat konsolidasi dan persatuan dalam menyuarakan aspirasi masyarakat adat Papua,” ucapnya. (*)
Discussion about this post