Jayapura, Jubi – Film dokumenter Pesta Babi – Kolonialisme di zaman kita dianggap sebagai gambaran penderitaan masyarakat adat Papua, yang kehilangan hutan dan ruang hidup mereka, karena kepentingan investasi.
Ini disampaikan salah satu mahasiswa asal Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Ronald Murib saat sesi diskusi usai nonton bareng (nobar) film Pesta Babi-Kolonialisme di zaman kita di asrama mahasiswa Mimika Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Papua, Jumat (22/5/2026) malam.
“Film Pesta Babi-Kolonialisme di zaman kita tersebut menggambarkan penderitaan masyarakat adat yang kehilangan hutan, kebun, tempat berburu, dan ruang hidup akibat ekspansi investasi berskala besar di [Provinsi] Papua Selatan,” kata Ronald Murib.
Menurutnya, masyarakat adat menjadi pihak yang paling dirugikan dengan kehadiran investasi itu. Mereka kehilangan tanah adat tanpa memperoleh manfaat ekonomi yang layak dari proyek-proyek tersebut.
“Masyarakat adat kehilangan tempat mencari makan dan tanah adat mereka dirampas, tetapi mereka tidak mendapat keuntungan,” ujarnya.
Jurnalis lingkungan, Asrida Elisabeth yang hadir sebagai nasumber saat diskusi mengatakan, berbagai proyek investasi dan pembangunan di Papua, termasuk Proyek Strategis Nasional atau PSN, seharusnya tetap tunduk pada aturan perlindungan lingkungan hidup dan penghormatan terhadap hak masyarakat adat.
“Bahkan kebijakan yang dianggap baik oleh pemerintah harus diuji dulu apakah sesuai dengan aturan terkait lingkungan dan masyarakat,” kata Asrida.
Menurutnya, proyek-proyek besar seperti PSN di Merauke tidak hanya berdampak pada kerusakan hutan dan ekosistem, juga mengubah kehidupan sosial masyarakat adat yang selama ini bergantung pada tanah, hutan, dan wilayah adat mereka.
Ia menilai pemerintah lebih menitikberatkan kepentingan investasi dan keuntungan ekonomi dibandingkan keselamatan ekologis serta keberlangsungan hidup masyarakat adat Papua.
Asrida juga menyoroti perubahan regulasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai mempermudah perizinan investasi, dan berpotensi memperbesar eksploitasi sumber daya alam di Papua.
Katanya, film Pesta Babi-Kolonialisme di zaman kita menjadi penting karena memperlihatkan hubungan antara investasi, militerisme, dan penindasan terhadap masyarakat adat dalam satu rangkaian persoalan.
“Film ini menjahit semua masalah itu menjadi satu kesatuan. Bukan hanya soal kerusakan lingkungan atau militerisme, tetapi juga penindasan terhadap masyarakat adat. Karena itu istilah kolonialisme menjadi tepat untuk menggambarkan isi film ini,” ujarnya.
Asrida berharap film tersebut menjadi ruang belajar politik dan lingkungan bagi generasi muda Papua agar ke depan tidak mengulangi kebijakan pembangunan yang merugikan masyarakat adat maupun alam Papua.
“Saya pikir lima sampai enam tahun ke depan Papua akan dipimpin anak-anak muda yang hari ini ada di ruangan ini. Mereka harus belajar bagaimana membangun Papua yang adil bagi masyarakat adat dan juga bagi alam,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Ikatan Pelajar Mahasiswa Mimika kota studi Jayapura, Maksimus Wamenariyau mengatakan pemutaran film tersebut seharusnya tidak hanya menyasar mahasiswa, juga para pengambil kebijakan di Tanah Papua.
Ia meminta anggota DPR Papua, DPRK, dan pemerintah di enam provinsi di Tanah Papua ikut menonton film tersebut, agar memahami secara langsung dampak investasi terhadap masyarakat adat.
“Kami masyarakat hanya bisa resah setelah menonton. Tetapi para pemegang jabatan juga harus menonton supaya ada tindak lanjut dan respon nyata,” kata Maksimus Wamenariyau.
Ia juga meminta pemerintah meninjau kembali Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai mempersempit ruang partisipasi masyarakat adat dalam pengelolaan hutan dan tanah adat mereka.
Maksimus Wamenariyau pun mendorong pembuatan season kedua film Pesta Babi, dan menyatakan mahasiswa siap membantu memperluas diskusi film tersebut ke berbagai wilayah di Tanah Papua, termasuk di Mimika.
Sebab menurutnya, situasi yang terjadi di Merauke memiliki kemiripan dengan kondisi yang dialami masyatakat adat di Mimika, karena sama-sama menghadapi ekspansi perusahaan dan ancaman pencemaran lingkungan.
“Kesadaran mahasiswa sangat penting supaya kami bisa membangun jaringan informasi dan mengawasi masuknya perusahaan-perusahaan baru di Papua,” ujarnya.
Film dokumenter Pesta Babi-Kolonialisme di zaman kita mengisahkan bagaimana perjuangan masyarakat adat di Provinsi Papua Selatan mempertahankan tanah adat mereka dari gempuran investasi skala besar.
Film itu merekam dinamika ketika jaringan politikus, investor, aparat militer, dan gereja berhadapan dengan gerakan masyarakat adat yang mempertahankan ruang hidup mereka.
Film dokumenter tersebut menyoroti perjuangan masyarakat adat Marind, Yei, Awyu, dan Muyu yang menolak proyek biodiesel berbasis kelapa sawit dan proyek bioetanol berbahan tebu di Papua Selatan.
Melalui kisah-kisah itu, film tersebut menggambarkan dampak pembangunan skala besar terhadap tanah adat dan lingkungan hidup masyarakat Papua, sekaligus menyinggung hubungan antara eksploitasi sumber daya alam, operasi militer, dan konflik politik di Papua selama puluhan tahun.
Film itu disutradarai oleh Dandhy Laksono bersama Cypri Dale dan merupakan hasil kolaborasi antara Jubi Media, Watchdoc, Ekspedisi Indonesia Baru, Pusaka Bentala Rakyat, dan Greenpeace Indonesia. (*)
Discussion about this post