Jayapura, Jubi – Salah satu sutradara film dokumenter Pesta Babi Kolonialisme di zaman kita, Cypri Paju Dale menyatakan film itu bukan sekadar karya seni atau kritik sosial biasa. Namun kesaksian atas krisis kemanusiaan yang terjadi di Tanah Papua.
Katanya, film ini sekaligus menjadi ruang merekam pengalaman masyarakat adat Papua yang hidup di tengah kekerasan, penindasan, dan konflik berkepanjangan.
Menurut Cypri, ia bersama sutrada lainnya, Dandhy Laksono hanya menjadi bagian kecil dari keseluruhan proses pembuatan film tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Cypri Paju Dale secara daring saat sesi diskusi usai Nonton Bareng (Nobar) & Rilis Online Pesta Babi Kolonialisme di zaman kita, yang diselenggarakan di aula Gereja Katolik Kristus Terang Dunia Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Papua, Jumat (22/5/2026).
“Ini adalah satu karya kolaborasi, dimana Dandhy dan saya hanya menjadi bagian dari kolaborasi tersebut,” kata Cypri Paju Dale.
Ia pun berterimakasih kepada masyarakat di Selatan Papua, yang telah menerima dirinya selama proses penelitian dan produksi film.
Katanya, pengalaman tinggal bersama masyarakat adat Papua selama berbulan-bulan, memberikannya pemahaman mendalam mengenai kehidupan, perjuangan, dan kondisi yang mereka hadapi sehari-hari.
“Yang paling penting dalam pekerjaan ini adalah kawan-kawan dan keluarga di selatan yang menerima saya,” ucapnya.
Cypri menekankan pentingnya kolaborasi dalam menghadapi berbagai persoalan kemanusiaan. Sebab, perjuangan tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri, melainkan harus dibangun melalui solidaritas bersama.
“Kita tahu bahwa kekuatan yang datang dari masyarakat adalah kekuatan besar.
Tetapi jika dilakukan sendiri-sendiri, itu bukan perlawanan,” ujarnya.
Menurutnya, film tersebut lahir bukan hanya bertujuan menyampaikan kritik sosial dan politik, juga untuk menunjukkan realitas kemanusiaan yang selama ini dialami masyarakat adat Papua.
Ia membandingkan situasi tersebut dengan berbagai tragedi besar dalam sejarah kemanusiaan dunia, seperti kolonialisme dan penindasan yang berlangsung secara sistematis.
“Situasi yang terjadi saat ini adalah tragedi kemanusiaan yang perlu mendapat perhatian luas. Film ini bukan sekadar kritik sosial atau kritik politik. Film ini adalah kesaksian tentang tragedi kemanusiaan.”
Cypri Paju Dale menjelaskan, film ini menggambarkan bahwa masyarakat tidak hanya berjuang secara politik, juga melalui pendekatan budaya dan spiritualitas.
Masyarakat meminta pertolongan kepada leluhur dan Tuhan sebagai bagian dari kekuatan mereka saat menghadapi situasi sulit.
Karenanya, perjuangan melawan kolonialisme dan penindasan tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan semata. Unsur sosial, budaya, politik, hingga agama harus bersatu dalam menghadapi persoalan kemanusiaan.
Ia berharap film tersebut dapat menjadi ruang refleksi, sekaligus membangun solidaritas yang lebih luas terhadap berbagai persoalan kemanusiaan yang terjadi di Tanah Papua.
Salah satu narasumber dalam film Pesta Babi Kolonialisme di zaman kita, Vincent Kwipalo dari Suku Yei menyampaikan kekhawatirannya terhadap dampak kehadiran perusahaan di wilayah adatnya.
Sebab, kehadiran perusahaan dinilai telah mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat adat di Papua Selatan.
Menurut pimpinan marga Kwipalo di Kampung Blandin Kakayo, Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke, Papua Selatan itu banyak masalah yang disampaikan kepada publik melalui film ini, agar masyarakat luas memahami situasi yang sedang terjadi di tanah adat di Papua Selatan.
“Kalau hal-hal seperti ini tidak dituliskan atau dibuatkan film dan tidak disampaikan, maka orang tidak akan tahu kenyataan yang sedang dialami masyarakat adat,” kata Vincent Kwipalo.
Ia mengatakan, berbagai persoalan yang terjadi di wilayah adatnya melibatkan perusahaan besar, aparat keamanan, dan kepentingan politik tertentu. Masyarakat adat pun menjadi pihak yang paling terdampak dalam situasi ini.
“Yang sering menjadi korban adalah masyarakat. Ada yang ditangkap, ada yang ditekan, sementara perusahaan tetap berjalan dengan kepentingannya sendiri,” ucapnya.
Katanya, perusahaan masuk ke wilayah masyarakat adat dengan cara mendekati tokoh-tokoh yang punya kepentingan. Cara ini pun akhirnya memicu perpecahan dan konflik di masyarakat.
“Saya melihat sendiri bagaimana perusahaan masuk dan memanfaatkan masyarakat. Mereka mendekati tokoh-tokoh tertentu, memecah masyarakat, dan membuat situasi menjadi tidak baik,” ujarnya.
Kwipalo menegaskan, masyarakat adat seharusnya tidak terpecah karena kepentingan pihak luar. Sebab, konflik antara masyarakat hanya akan membawa keuntungan bagi perusahaan.
Ia berharap, masalah yang dihadapi masyarakat adat Yei dapat dipahami bukan sebagai masalah investasi semata. Akan tetapi mengenai perjuangan masyarakat adat dalam mempertahankan kehidupan, ruang hidup, dan hak-hak mereka.
“Kita ini keluarga dan hidup berdampingan. Kalau masyarakat terus diadu, maka yang untung pihak perusahaan,” kata Vincent Kwipalo. (*)




Discussion about this post