Dialog Lintas Iman: Evaluasi kebijakan yang memperparah krisis kemanusiaan di Tanah Papua

Jayapura, Jubi – Tokoh agama, akademisi, jurnalis, tokoh adat, pemuda, perempuan, dan organisasi masyarakat sipil di Jayapura, Papua menyerukan penghentian konflik bersenjata dan evaluasi terhadap kebijakan negara yang memperparah krisis kemanusiaan di Tanah Papua.

Seruan itu mengemuka dalam dialog interfaith (dialog lintas iman) bertajuk “Merajut Kembali Harmoni untuk Papua Tanah Damai” yang berlangsung kawasan Padang Bulan, Distrik Heram, Kota Jayapura, Papua, Kamis (21/5/2026).

Koordinator Bidang Animasi Justice, Peace and Integrity of Creation Ordo Fratrum Minorum (JPIC OFM) Fransiskan Papua, Pastor Goklian Lumban Gaol mengatakan, situasi Tanah Papua kini masih jauh dari aman dan damai.

Menurutnya, konflik berkepanjangan menyebabkan penderitaan luas bagi masyarakat sipil, terutama perempuan dan anak-anak.

“Kami menyadari bahwa hingga saat ini Papua tidak baik-baik saja. Banyak orang hidup dalam pengungsian, ketakutan, sementara kekayaan alam terkuras oleh berbagai kepentingan. Korbannya tentu masyarakat sipil, terutama perempuan dan anak-anak,” kata Pastor Goklian Lumban Gaol.

Goklian mengatakan, dampak konflik tidak hanya terlihat dari meningkatnya jumlah pengungsi, juga lumpuhnya pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan di sejumlah wilayah konflik di Tanah Papua.

Forum lintas iman tersebut dinilai menjadi langkah awal menyatukan berbagai elemen masyarakat dalam merespons situasi kemanusiaan di Tanah Papua. Sebab, penyelesaian konflik membutuhkan keterlibatan semua pihak.

“Forum ini menjadi ajang untuk duduk bersama, menyatukan kekuatan dari tokoh agama, akademisi, jurnalis, pemuda, tokoh adat, dan semua pihak yang memiliki kehendak baik untuk berbicara tentang situasi kemanusiaan di Papua,” ujarnya.

Menurutnya, hasil dialog dalam forum itu akan dihimpun menjadi aspirasi bersama, dan disampaikan kepada pemerintah pusat melalui jalur dialog.

“Kami berharap ada ruang bertemu dan berdialog dengan pemerintah pusat agar aspirasi kemanusiaan dari Papua bisa didengar,” ucapnya.

Akademisi Hubungan Internasional Universitas Cenderawasih, Delince Gobay menilai Papua sedang menghadapi situasi yang berpotensi meninggalkan trauma panjang bagi generasi muda, apabila konflik terus dibiarkan berlangsung.

“Papua sudah terlalu subur dengan penderitaan. Kalau dibiarkan terus, ini akan menjadi trauma bagi generasi ke depan. Karena itu, generasi saat ini harus berjuang menyelamatkan manusia dan alam Papua,” kata Delince Gobay.

Gobay mengatakan, upaya menciptakan harmonisasi di daerah konflik membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk gereja, masyarakat adat, organisasi sipil, dan Orang Asli Papua atau OAP.

Katanya, masyarakat Papua selama ini lebih menaruh kepercayaan kepada gereja dibanding pemerintah dalam upaya membangun perdamaian.

“Kalau hanya bergantung pada pemerintah, perdamaian belum tentu terwujud. Semua pihak harus ambil peran untuk menciptakan kedamaian di Papua,” ucapnya.

Direktur Aliansi Demokrasi untuk Papua atau AlDP, Latifah Anum Siregar mengapresiasi terselenggaranya forum itu, karena menunjukkan semakin banyak masyarakat sipil yang peduli terhadap upaya penyelesaian persoalan di Tanah Papua secara damai.

“ALDP mengapresiasi, karena ini artinya makin banyak kepedulian dari masyarakat sipil untuk berkomitmen memahami situasi di Papua dan mendorong penyelesaian masalah di [Tanah] Papua,” kata Anum Siregar.

Menurut Anum Siregar, apabila semakin banyak pihak yang berbicara mengenai perdamaian, maka semakin besar pula harapan, agar pemerintah benar-benar serius melihat persoalan Papua secara menyeluruh.

Anggota Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Jayapura, David Robert Wally mengatakan, seluruh masyarakat, terutama tokoh agama, menginginkan Tanah Papua berada dalam situasi aman dan damai.

“Pada intinya kita semua lebih suka hidup dalam suasana damai. Kegiatan ini sangat bagus supaya kita bisa menyuarakan agar tanah Papua ada dalam situasi damai dan aman,” ujarnya.

Katanya, masyarakat sipil selama ini menjadi pihak yang paling terdampak dalam konflik yang terjadi di Tanah Papua. Karena itu, ia berharap suara masyarakat yang disampaikan dalam dialog tersebut dapat diperhatikan pemerintah.

“Kami sebagai masyarakat sipil sangat menginginkan kedamaian. Konflik-konflik yang terjadi ini kasihan bagi masyarakat sipil yang mengalami secara langsung,” ucapnya.

Sementara itu, perwakilan Pemuda Katolik Komda Papua, Roberthus Yewen berpendapat seluruh elemen masyarakat perlu terlibat aktif dalam menyuarakan perdamaian di Tanah Papua.

“Menurut kami penting semua orang harus terlibat aktif dalam menyuarakan perdamaian di Papua. Karena ketika orang hidup damai, maka pendidikan, kesehatan, dan kehidupan masyarakat bisa berjalan baik,” kata Yewen.

Yewen mengatakan, dialog ini merupakan langkah kecil untuk menjaga harapan perdamaian tetap hidup di Tanah Papua.

“Jangan kita terus berseru di tengah kegelapan, tetapi kita menyalakan lilin walaupun kecil. Saya pikir ini kepentingan bersama untuk merajut kembali harmoni di Papua,” ujarnya.

Para pihak yang hadir dalam dialog lintas iman itu menyerukan pentingnya membangun kembali perdamaian di Tanah Papua melalui dialog, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan penghentian konflik bersenjata yang selama ini berdampak terhada masyarakat sipil.

Forum ini pun mengasilkan sejumlah poin yang menjadi pernyataan bersama, di antaranya Papua adalah rumah bersama. Perdamaian hanya dapat terwujud apabila keadilan ditegakkan, martabat manusia dihormati, dan solidaritas dibangun tanpa diskriminasi.

Menyatakan keprihatinan terhadap dinamika politik, ekonomi, dan militerisasi yang dinilai memperdalam konflik serta mengancam kehidupan masyarakat [di Tanah] Papua.