Jayapura, Jubi – Badan Pengurus Pusat Himpunan Mahasiswa Kabupaten Yalimo se-Indonesia menyatakan penolakan terhadap rencana pembentukan Daerah Otonomi Baru atau DOB Benawa dari kabupaten induk Yalimo, Papua Pegunungan.
Penolakan itu disampaikan mahasiswa Yalimo dalam konferensi pers di Kota Jayapura, Papua, Rabu, (11/03/2026).
Ketua Badan Pengurus Himpunan Mahasiswa Kabupaten Yalimo se-Indonesia, Peres Walilo mengatakan ada sejumlah alasan mengapa pihaknya menolak rencana pembentukan DOB Benawa, di antaranya karena belum memenuhi syarat administrasi, wilayah, maupun kesiapan sumber daya manusia.
“Selain itu kami mahasiswa Yalimo menilai kajian ilmiah terkait rencana tersebut belum pernah dilakukan secara baik oleh pemerintah,” kata Peres Walilo.
Selain itu menurut mahasiswa, Distrik Benawa dan sekitarnya yang rencana dimekarkan dari Kabupaten Yalimo, secara administrasi merupakan satu kesatuan wilayah yang belum memiliki kesiapan dari sisi batas wilayah, jumlah penduduk, serta perangkat pemerintahan memadai untuk menjadi daerah otonomi baru.
“Kami mewakili masyarakat melihat bahwa rencana [pembentukan] DOB Benawa belum memiliki dasar yang kuat, baik dari sisi administrasi maupun kajian ilmiah” ucapnya.
Mahasiswa juga menyatakan, rekomendasi yang dikeluarkan pemerintah daerah tanpa melalui musyawarah bersama masyarakat, sehingga masyarakat dan mahasiswa Kabupaten Yalimo se-Indonesia dengan tegas menyatakan sikap menolak rencana pembentukan DOB Benawa.
Koordinator Umum Himpunan Mahasiswa Kabupaten Yalimo se-Indonesia, Yoti Loho mengatakan bahwa mahasiswa Yalimo di berbagai kota studi telah menyuarakan sikap yang sama.
Ia mengatakan, mahasiswa Yalimo di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, ibu kota Papua Pegunungan juga telah melakukan aksi protes terhadap rencana pembentukan DOB Benawa.
Menurutnya, rencana itu tidak sepenuhnya merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terkait pembentukan daerah otonomi baru.
“Jika melihat ketentuan undang-undang tentang pembentukan daerah otonomi baru, syarat administrasi, kesiapan wilayah, serta jumlah distrik yang memadai belum terpenuhi. Karena itu kami menilai rencana ini dipaksakan,” kata Yoti Loho.
Katanya, rencana pembentukan DOB Benawa sarat kepentingan politik dan adanya dugaan akan ada pembukaan hutan di balik rencana tersebut, termasuk kemungkinan eksploitasi sumber daya alam di wilayah Benawa.
“Kami menilai pembentukan daerah baru tanpa perencanaan yang matang dapat membuka ruang konflik kepentingan dan mengancam keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masyarakat adat,” ucapnya.
Selain itu, kondisi sumber daya manusia di Kabupaten Yalimo juga masih terbatas, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan kapasitas aparatur pemerintahan, yang dinilai menjadi tantangan serius apabila wilayah baru dipaksakan untuk membentuk pemerintahan sendiri.
Himpunan Mahasiswa Kabupaten Yalimo se-Indonesia pun menyatakan sikap, yaitu menuntut pemerintah daerah, khususnya bupati, DPR Kabupaten Yalimo, serta para tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang mendukung rencana ini, agar memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat.
Mahasiswa meminta pemerintah daerah, lebih fokus pada pemulihan kondisi Kabupaten Yalimo pascakerusuhan rasisme yang terjadi tahun lalu.
Mahasiswa Yalimo menyatakan akan terus melakukan konsolidasi dan aksi protes di berbagai kota studi, memobilisasi massa dan turun langsung ke ibu kota Kabupaten Yalimo apabila tuntutan mereka tidak direspons oleh pemerintah. (*)
Discussion about this post