Masyarakat Kuyawage dan Gereja Baptis West Papua tolak kehadiran TNI non organik

Jayapura, Jubi – Masyarakat Distrik Kuyawage, Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua Pegunungan menyatakan menolak kehadiran TNI non organik di wilayah mereka, dan Tanah Papua secara umum.

Ketua Departemen Pemuda Baptis West Papua, Akias Yas Wenda mengatakan pernyataan penolakan ini disampaikan saat seminar Gereja Baptis Upaga Wilayah Kuyawage pada 9–10 Juni 2026.

Menurut Yas Wenda, kehadiran pos-pos militer non organik menimbulkan keresahan, mengganggu aktivitas masyarakat, memperburuk aktivitas pendidikan, pelayanan kesehatan, ekonomi, dan pelayanan ibadah.

“Ada sejumlah pos militer aktif di Distrik Kuyawage, Wano Barat, Agandugume, Nduga, Balingga, dan Goa Balim dengan jumlah personel ratusan orang. Kehadiran ini mengganggu kehidupan warga sipil, dan mempersempit ruang aktivitas masyarakat adat,” kata Akias Yas Wenda melalui pesan tertulis, Minggu (14/6/2026).

Katanya, kehadiran militer non organik di wilayah itu menghambat proses belajar mengajar di sejumlah sekolah dan pelayanan kesehatan di puskesmas, sebab para pihak trauma untuk melakukan pelayanan.

Menurutnya, proses belajar mengajar di SMA Negeri Kuyawage tidak aktif sejak 2025. Di SMP Negeri Gwijangge tidak berjalan konsisten sejak 2017. Situasi ini juga terjadi di SD Negeri Alea sejak 2023, SD Kuwome dan SD Inpres Mume sejak 2026.

“Guru-guru meninggalkan distrik menuju kota, sehingga proses belajar mengajar terhenti,” ucapnya.

Katanya, situasi serupa terjadi dalam pelayanan kesehatan di Puskesmas Kuyawage tidak aktif sejak September 2025, setelah bangunan puskesmas dirusak militer non organik. Puskesmas Wano Barat tidak pernah beroperasi sejak dibangun pada 2023.

“Pelayana di Puskesmas Balingga aktif terbatas, sementara pustu belum resmi beroperasi. Distrik Goa Balim, pelayanan kesehatan dilakukan di Pos TNI,”  ujarnya.

Departemen Pemuda Baptis West Papua bersama masyarakat menyatakan menolak kehadiran TNI non organik di atas tanah adat dan tanah gereja.

Melarang pembangunan pos militer di bandara, tanah adat, dan fasilitas ibadah. Meminta Presiden RI dan DPR RI segera menarik kembali TNI non organik, karena dinilai meresahkan dan merugikan masyarakat sipil. (*)