Jayapura, Jubi – Himpunan Mahasiswa Pelajar Lanny Jaya bersama Solidaritas Mahasiswa Papua Bersama Rakyat Papua mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lanny Jaya, Provinsi Papua Pegunungan, kepolisian dan para pihak terkait mengusut dugaan pelanggaran hak asasi manusia atau HAM di kabupaten itu.
Desakan itu disampaikan dalam aksi mimbar bebas, yang digelar di kawasan Lingkaran Abepura, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Papua pada, Senin (15/6/2026).
Peserta aksi mengutuk operasi militer di Kabupaten Lanny Jaya, serta dugaan penggunaan bahan peledak seperti granat dan ranjau di Kampung Wunabunggu, Distrik Melagi.
Katanya, penggunaan bahan peledak itu, menyebabkan jatuhnya korban dari kalangan warga sipil pada 6 Juni 2026. Korban adalah Yoban Kiwone Wenda (hilang), Mayu Walia (21 tahun) dan Pendite Weya (18 tahun).
Sebelumnya salah satu korban, Pendite Weya dilaporkan tewas karena ledakan benda diduga ranjau, yang terinjak oleh korban saat mencari kelapa hutan bersama sejumlah warga lain, Sabtu (6/6/2026).
Peserta aksi, Is Wenda dalam orasinya mengatakan masyarakat Papua hanya menuntut keadilan atas berbagai peristiwa kekerasan yang terjadi.
“Saya menegaskan bahwa masyarakat Papua berhak mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang adil sebagai warga negara Indonesia,” kata Is Wenda.
Menurutnya, sebagai mahasiswa Papua ia sangat prihatin terhadap berbagai kasus yang merugikan masyarakat Papua, khususnya warga sipil di Lanny Jaya.
Katanya, masalah kemanusiaan di Papua harus mendapat perhatian serius dari pemerintah dan seluruh pihak terkait.
“Kami turun ke jalan bukan untuk menciptakan keributan, tapi untuk menyuarakan keadilan dan hak-hak masyarakat Papua,” ujarnya.
Ia mengatakan, pihaknya dengan tegas menolak segala bentuk kekerasan terhadap warga sipil, dan meminta agar setiap persoalan diselesaikan sesuai prinsip kemanusiaan dan hukum yang berlaku.
Sebab, Papua merupakan tanah yang harus dihormati oleh siapa pun yang datang dan bertugas di wilayah itu.
“Kami meminta seluruh pihak untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai aturan dan mengedepankan pendekatan yang menghormati hak asasi manusia bukan main asal bunuh,” ucapnya.
Ia mengatakan, mahasiswa akan terus menjalankan perannya sebagai agen perubahan, dengan menyuarakan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Papua. Mahasiswa tidak akan tinggal diam ketika terjadi tindakan yang merugikan atau melanggar hak-hak masyarakat.
Aparat keamanan diminta menjalankan fungsi perlindungan dan pengayoman secara tidak diskriminatif dalam penegakan hukum. Sebab, kehadiran aparat keamanan diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat.
“Kami juga berharap pemerintah memberikan perhatian yang lebih besar terhadap berbagai persoalan kemanusiaan di Kabupaten Lanny Jaya dan di Papua. Memberikan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat,” kata Is Wenda.
Koordinator lapangan, Bendira Tabuni dalam orasinya mengecaman operasi militer di Lanny Jaya yang telah menyebabkan jatuhnya korban dari kalangan masyarakat sipil.
“Segera hentikan kekerasan terhadap warga sipil di Lanny Jaya, banyak anak dan perempuan yang jadi korban,” ucap Bendira Tabuni.
Ia meminta pemerintah, aparat keamanan, serta lembaga yang memiliki kewenangan segera membentuk tim investigasi guna mengungkap fakta-fakta yang terjadi di lapangan.
“Pemerintah Provinsi Papua, Majelis Rakyat Papua atau MRP Provinsi Papua Pegunungan, DPR Papua, Komnas HAM, serta Kementerian Pertahanan segera melakukan penanganan kasus militerisme di Lanny Jaya dan Papua,” ujarnya.
Dalam mimbar bebas itu, massa menyampaikan empat tuntutan, yaitu meminta aparat keamanan bertanggung jawab terhadap warga yang terdampak konflik di Lanny Jaya.
Mendesak negara dan pemerintah mengedepankan penyelesaian damai melalui dialog, daripada pendekatan keamanan yang berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM.
Meminta Pemerintah Provinsi Papua, DPR Kabupaten Lanny Jaya, dan DPR Papua Pegunungan segera melakukan investigasi langsung ke lokasi kejadian.
Mendorong pembentukan dan penguatan tim investigasi, untuk mengumpulkan bukti serta memastikan informasi yang beredar di masyarakat dan media sesuai dengan fakta yang terjadi.
Massa aksi berharap pemerintah dan negara segera merespons tuntutan itu. Mengambil langkah konkret untuk memastikan perlindungan terhadap masyarakat sipil dan penyelesaian konflik secara damai di Kabupaten Lanny Jaya. (*)
Discussion about this post