Merauke, Jubi – Umat Katholik dan Kristen Protestan yang tergabung dalam Solidaritas Merauke melakukan aksi spontan terkait kebijakan negara yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat adat dan keselamatan ekologi pada pembukaan Sidang Majelis Pekerja Lengkap Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (MPL-PGI) 2026 di Gedung Olahraga (GOR) Hiad Sai, Merauke, Papua Selatan, Jumat (30/1/2026).
Massa yang hadir dalam aksi spontan tersebut terdiri dari beberapa perwakilan kampung dari Distrik Ngguti dan Kaptel, turut hadir juga sejumlah Aktivis dan Mahasiswa.
Dalam aksi tersebut Solidaritas Merauke menyerahkan surat pernyataan terkait sejumlah kebijakan negara yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat adat dan keselamatan ekologi.
Surat pernyataan tersebut dibacakan langsung di depan Ketua Umum Majelis Pekerja Harian PGI, Pdt. Jacklevyn Frits Manuputty, yang kemudian disaksikan langsung oleh Gubernur, Bupati dan Ketua MRPS.
“Solidaritas meminta Gereja-gereja di seluruh Indonesia untuk berani menemani, mendengarkan, dan berjuang bersama Masyarakat yang menjadi korban Proyek Strategis Nasional di Merauke,” kata juru bicara Solidaritas Merauke, Simon Petrus Balagiaze dalam rilis tersebut.
Sidang yang mempertemukan gereja-gereja dari seluruh Indonesia ini mengusung tema “Hiduplah sebagai Terang yang Membuahkan Kebaikan, Keadilan, dan Kebenaran” (Efesus 5:8b–9), dengan subtema “Bersama-sama Mewujudkan Masyarakat Majemuk yang Pancasilais dan Berdamai dengan Segenap Ciptaan Allah.”
Pikiran pokok sidang menegaskan panggilan gereja untuk “Hiduplah sebagai Terang: Mewujudkan Ecclesia Domestica yang Memulihkan Kehidupan Bangsa dan Merawat Ciptaan.”
“Kami memanggil para pimpinan gereja serta seluruh gembala, pendeta, evangelist dari berbagai denominasi gereja di seluruh Indonesia untuk bersuara dan bersolidaritas bagi umat Tuhan yang menjadi korban perampasan hak ulayat akibat kebijakan struktrural negara di Merauke,” kata juru bicara Solidaritas Merauke, Simon Petrus Balagiaze.
Solidaritas Merauke meminta semua denominasi Gereja yang ada di bawah PGI wajib mendoakan semua perjuangan para korban PSN Merauke dalam setiap Syafaat Gereja
Mereka juga meminta Gereja wajib mendoakan Presiden dan semua Jajaran kementerian agar mengevaluasi dan menghentikan total semua Proyek Strategis Nasional Merauke yang merampas ruang hidup di masyarakat serta menimbulkan konflik horizontal antar sesama masyarakat Adat.
“Kami mendoakan para MRP Provinsi Papua Selatan, DPR Papua Selatan dan DPRK yang selama ini terkesan diam dan tidak mampu bersuara agar sekiranya diberikan keberanian untuk bersuara dalam menyuarakan Hak-hak masyarakat Adat yang menjadi korban PSN,” katanya.
Mereka juga meminta semua pimpinan denominasi Gereja untuk turut bersuara dari mimbar-mimbar Gereja tentang pentingnya penyelamatan keutuhan ciptaan Allah, sehingga semua proyek-proyek nasional yang merampas Tanah Adat dan mengeksploitasi hutan secara berlebihan dapat segera dihentikan
“Kami memanggil semua Pimpinan Denominasi Gereja yang ada di Kabupaten Merauke, Asmat, Boven Digoel dan Mappi agar berkomunikasi aktif dengan pemerintah untuk mengevaluasi semua Proyek-proyek yang menimbulkan berkonflik ditengah-tengah umat serta wajib berpihak kepada para korban,” katanya.
Secara khusus solidaritas meminta kepada Pimpinan PGI untuk menyurati secara resmi kepada Presiden Prabowo untuk mengevaluasi dan hentikan PSN Merauke serta memulihkan kembali hak-hak Masyarakat Adat Merauke di Wanam, Jagbob, Tanah Miring, Nakias serta wilayah lainnya yang telah digusur.
“Kami memanggil semua pimpinan denominasi gereja di bawah Payung PGI untuk bersatu mendukung korban PSN Merauke dan bersaura bersama,” katanya.
Solidaritas Merauke juga meminta para pemimpin agama untuk mengambil bagian dari solidaritas kemanusiaan membela keadilan dan menyuarakan kebenaran, membebaskan umat manusia dari penindasan, kekerasan dan perampokan alam yang terjadi di Tanah Papua.
Pembangunan yang harus adil, yang harus setara, yang harus seimbang. Yang harus berdasar pada percakapan dialog yang setara dengan masyarakat adat yang mendiami,” kata Ketua Umum Majelis Pekerja Harian (MPH) Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) periode 2024–2029, Jacklevyn F. Manuputty saat menjawab peserta aksi.
Dalam Sidang MPL tersebut hadir juga sejumlah pejabat publik Provinsi Papua Selatan dan Kabupaten Merauke seperti Gubernur Provinsi Papua Selatan, Bupati Merauke, dan Ketua Majelis Rakyat Papua Selatan. (*)
Discussion about this post