Jayapura, Jubi – Sedikitnya 74 warga sipil Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat Daya masih mengungsi ke Kabupaten Sorong dan Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Pemerintah pusat maupun daerah diminta untuk memberi perhatian serius bagi pengungsi Maybrat yang telah berada di pengungsian sejak 2021.
Direktur Sekretariat Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan Ordo Santo Augustinus atau SKPKC OSA, Pastor Heribertus Lobya OSA mengatakan warga Maybrat itu mengungsi untuk menghindari eskalasi konflik bersenjata pasca penyerangan Pos Koramil Persiapan Kisor di Kabupaten Maybrat pada 2 September 2021 lalu. Sebagian warga telah kembali dari pengungsian, namun sedikitnya masih ada 74 warga yang masih mengungsi.
Di Kabupaten Sorong, mereka tersebar di Jalan Rawa Sorong (23 jiwa), Satuan Permukiman atau SP 3 (31 jiwa). Di Kota Sorong, ada 20 warga Maybrat yang mengungsi ke Malanu.
“[Itu] data pengungsi terbaru 2024. [Ada juga pengungsi Maybrat] yang masih dalam hutan, [dan] kami belum dapat informasi [jumlah mereka],” kata Lobya pada Selasa (19/11/2024).
Lobya mengatakan para pengungsi tinggal dengan menumpang di rumah kerabatnya, atau tinggal di pondok-pondok. Ada pula warga Maybrat yang tinggal di kos-kosan. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, para pengungsi berkebun. Mereka juga mengandalkan bantuan bahan makanan yang diperoleh dari SKPKC OSA, lembaga kemanusian lain, maupun dari pegiat atau aktivis HAM.
“Mereka [pengungsi] mendapatkan bantuan bibit tanaman sayuran-sayuran dan alat kerja kebun. Sangat penting penyediaan bibit tanaman dan pembuatan kebun – kebun bagi mereka, itu sangat penting untuk kelangsungan hidup mereka,” ujarnya.
Lobya mengatakan saat ini penting dilakukan pendampingan pemulihan trauma, termasuk dengan pelayanan misa dan doa untuk menguatkan iman mereka. Para pengungsi Maybrat itu juga membutuhkan pelayanan kesehatan, karena sakit batuk, beringus, gatal di tenggorokan maupun badan, sakit lambung, maag, sakit gigi, sakit kepala, hingga muntah-muntah.
Anak-anak para pengungsi membutuhkan bahan belajar membaca, menulis, berhitung, menggambar dan juga mewarnai gambar. Lobya mengatakan hal itu sangat penting untuk pembentukan psikologis dan mental anak-anak.
“Satu hal yang juga penting ialah membangun hunian bagi pengungsi. Kami dalam beberapa kesempatan membantu beberapa bahan bangunan untuk membangun rumah para pengungsi. Gereja Katolik pada prinsipnya selalu berpihak kepada orang-orang yang menderita. Saya yakin semua agama selalu berpihak kepada orang yang menderita,” katanya.
Lobya juga mengatakan perlunya dialog untuk mencari solusi demi perdamaian di Kabupaten Maybrat. Lobya mengatakan dialog itu melibatkan antara pemerintah setempat, masyarakat setempat, aparat keamanan, dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB.
Pembatasan aktivitas warga
Warga Kampung Sabah, Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maybrat, Karel Sakof mengatakan aparat keamanan membatasi radius aktivitas warga hanya berkisar 2 kilometer sampai 5 kilometer. Sakof juga mengatakan warga yang melintasi pos TNI/Polisi diwajibkan melapor.
“[Warga yang pakai] mobil itu diperiksa dan wajib lapor, [tujuannya] ke mana, bikin apa. Mereka [TNI juga] bilang jangan ke hutan, nanti ketemu TPNPB [dan] kasih barang sama [TPNPB]. TNI yang kasih tahu masyarakat begitu,” kata Sakof melalui layanan pesan WhatsApp, pada Rabu (20/11/2024).
Sakof mengatakan warga Kampung Sabah pernah mengungsi untuk menghindari eskalasi konflik bersenjata pasca penyerangan Pos Koramil Persiapan Kisor di Kabupaten Maybrat oleh TPNPB pada September 2021. Sakof mengatakan warga Kampung Sabang mengungsi ke Kabupaten Sorong, Kota Sorong dan distrik-distrik yang tidak terdampak konflik di Kabupaten Maybrat.
Sakof mengatakan saat itu ada 200 jiwa yang menetap di Kampung Sabah, Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maybrat. “Yah semua [warga Kampung Sabah] mengungsi ke Kabupaten Sorong, Kota Sorong dan ke distrik di Maybrat yang tidak ada dampak,” ujarnya.
Sakof mengatakan warga Kampung Sabah kemudian memutuskan kembali ke kampung halaman mereka pada 2023. Pasalnya, kondisi warga Maybrat di pengungsian kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Sakof mengatakan masyarakat di pengungsian semakin menderita, karena tidak memiliki pekerjaan.
Sakof juga mengatakan apabila warga tidak kembali ke kampungnya, maka Bantuan Langsung Tunai [BLT] maupun dana desa tidak bisa dicairkan oleh Pemerintah Kabupaten Maybrat.
“Masyarakat mereka pilih pulang, karena karena tidak bertahan di kota. Tidak ada pekerjaan. Masyarakat pekerjaan itu tani, hidup dari hasil hutan dan berburu. Masyarakat tinggal di pengungsian rasa menderita. [Saat ini ada] 120 jiwa warga Kampung Sabah. Ada keluarga kami dari Distrik Aifat Timur Selatan dan Distrik Aifat Timur Jauh [yang juga mengungsi di Sabah], jadi ada 200 jiwa di Kampung Sabah,” katanya.
Pastor Bernardus Wos Baru OSA menilai belum ada keseriusan dari pemerintah untuk mengurus pengungsi Maybrat. Menurut Baru, penanganan pengungsi yang dilakukan pemerintah lebih mengedepankan masalah politik ketimbang persoalan kemanusiaan.
Baru mengatakan pemerintah harus melibatkan gereja, lembaga swadaya masyarakat, maupun lembaga kemanusiaan guna menangani pengungsi Maybrat. “Pemerintah dari sejak semula mereka menangani pengungsi itu dengan perspektif politik, sehingga tidak serius. Jadi penanganan kemanusiaan yang betul-betul terfokus dan tuntas dan kemudian baru keamanan,” katanya. (*)
Discussion about this post