Pendekatan militer tak bisa mengakhiri konflik di Tanah Papua

Jayapura, Jubi – Uskup Keuskupan Jayapura, Mrg. Yanuarius Theofilus Matopai You dan aktivis kemanusiaan, Latifa Anum Siregar menyatakan pendekatan militer tak bisa mengakhiri konflik di Tanah Papua.

Keduanya pun berpendapat, dialog damai menjadi jalan penting untuk menyelesaikan konflik berkepanjangan di Bumi Cenderawasih.

Keduanya menekankan bahwa pendekatan kemanusiaan dan keterbukaan pemerintah dalam berdialog sangat dibutuhkan untuk menciptakan perdamaian berkelanjutan.

Uskup Yanuarius Matopai You mengatakan, konflik yang berlangsung selama bertahun-tahun di Tanah Papua, telah menimbulkan dampak kemanusiaan yang serius bagi masyarakat sipil.

Katanya, situasi tersebut sangat dilematis karena di satu sisi aparat keamanan dibutuhkan untuk menjaga stabilitas, namun meningkatannya kehadiran militer, belum tentu mampu menyelesaikan akar persoalan konflik.

Menurutnya, di Tanah Papua terdapat pasukan organik yang bertugas secara struktural di wilayah, serta pasukan non-organik yang didatangkan dari luar daerah ketika situasi keamanan dianggap tidak stabil.

Namun pasukan non-organik yang berasal dari luar Tanah Papua dinilai sering kali tidak memahami kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat.

“Banyak pasukan yang datang dari luar Papua tidak mengenal kondisi masyarakat di sini. Kadang tindakan mereka menjadi tidak tepat karena tidak memahami situasi di lapangan,” kata Yanuarius kepada Jubi di Jayapura, Papua, Senin (16/3/2026).

Ia juga menyoroti konflik yang masih terjadi di sejumlah wilayah, salah satunya di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Menurutnya, konflik bersenjata di wilayah tersebut terus terjadi dan berdampak pada kehidupan masyarakat sipil.

Ia juga menegaskan, gereja tidak terlibat dalam persoalan politik, termasuk perdebatan mengenai status politik Papua. Melainkan gereja fokus pada isu kemanusiaan dan perdamaian.

“Saya tidak bicara soal politik, saya bicara soal kemanusiaan. Yang penting bagi saya adalah bagaimana orang hidup dalam damai dan saling menghormati,” ujarnya.

Yang diharapkan kata Uskup Yanuarius Theofilus Matopai You, bukan hanya berhentinya konflik bersenjata, juga terciptanya kehidupan yang sejahtera bagi masyarakat Papua.

Masyarakat harus dapat hidup aman, memiliki akses pendidikan yang baik, layanan kesehatan memadai, serta kondisi ekonomi layak.

Sebagai pemimpin gereja, ia menyatakan memiliki tanggung jawab moral untuk melindungi umat dan memperjuangkan kehidupan yang bermartabat bagi manusia. Namun, ia mengakui bahwa upaya gereja dalam menyuarakan isu kemanusiaan kerap disalahpahami oleh berbagai pihak.

“Kami tidak berpihak kepada siapa pun. Kami berpihak kepada kemanusiaan dan kehidupan. Lebih baik dialog daripada terus terjadi kekerasan. Pemerintah perlu membuka ruang untuk mendengar semua pihak,” ucapnya.

Uskup Jayapura Mgr. Yanuarius Theofilus Matopai You menegaskan bahwa segala bentuk pembunuhan dalam konflik di Tanah Papua tidak dapat dibenarkan.

Sebab, mengakhiri hidup manusia merupakan dosa berat karena kehidupan adalah hak Tuhan yang tidak boleh dirampas oleh siapa pun.

Uskup Jayapura itu mengatakan, Gereja Katolik juga menolak segala bentuk kekerasan, baik yang dilakukan oleh aparat keamanan maupun kelompok bersenjata.

Sebab, mengakhiri hidup manusia itu bukan hak manusia, tetapi hak Tuhan. Karena membunuh orang, siapa pun pelakunya, tidak bisa diterima

“Gereja selalu menjunjung tinggi martabat manusia. Menurutnya, manusia diciptakan Tuhan sebagai ciptaan yang mulia dan memiliki akal budi, suara hati, serta hak-hak dasar yang tidak boleh dilanggar,” ujarnya.

Hak-hak tersebut meliputi hak untuk hidup, hak untuk berbicara, hak untuk mendapatkan pelayanan, serta hak untuk hidup aman dan sejahtera. Semua itu merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati oleh siapa pun.

“Tidak boleh ada yang merasa berkuasa lalu melanggar hak orang lain. Hak asasi manusia itu diberikan oleh Tuhan dan juga diakui oleh hukum internasional,” kata Yanuarius Theofilus Matopai You.

Mgr. Yanuarius Theofilus Matopai You mengatakan, para pemimpin gereja di Papua selama ini tidak tinggal diam ketika terjadi insiden kekerasan.

Menurutnya, pimpinan gereja dari berbagai denominasi juga saling berkoordinasi jika terjadi kasus pelanggaran kemanusiaan di wilayah tertentu. Mengumpulkan data, sebelum menyampaikan sikap kepada pemerintah atau aparat keamanan.

Setelah data terkumpul, mereka menyampaikan persoalan tersebut kepada pemerintah daerah, pimpinan kepolisian, maupun pihak militer. Dalam beberapa kasus, sikap tersebut juga disampaikan melalui konferensi pers.

Selain itu, para pimpinan gereja di Papua juga telah mengajukan permohonan audiensi kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan secara langsung situasi konflik yang terjadi di wilayah tersebut.

“Kami sudah memasukkan surat permohonan untuk bertemu Presiden agar dapat menyampaikan langsung keadaan yang terjadi di Papua,” ujar Mgr. Yanuarius You.

Permohonan audiensi tersebut juga didukung organisasi gereja tingkat nasional seperti Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI dan Konferensi Waligereja Indonesia atau KWI.

Sementara itu, Direktris Aliansi Demokrasi untuk Papua atau AlDP, Latifa Anum Siregar juga berpendapat dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat Papua menjadi kunci penting dalam penyelesaian konflik.

Kata Anum, salah satu persoalan utama dalam penyelesaian konflik di Tanah Papua adalah kurangnya pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan, yang sering memicu resistensi terhadap berbagai program pemerintah.

“Kebijakan sebaik apa pun akan ditolak kalau masyarakat tidak diajak bicara,” kata Latifa Anum Siregar.

Anum mendorong pemerintah daerah memanfaatkan kewenangannya dalam kebijakan otonomi khusus, termasuk membuat regulasi yang melindungi masyarakat adat serta menangani persoalan pengungsi secara langsung.

“Pemerintah daerah harus berani mengambil peran, tidak semua diserahkan ke pusat,” ujarnya.

Sebab, penyelesaian persoalan Papua perlu dilakukan melalui pendekatan kemanusiaan dan dialog lintas etnis. Konsep kemanusiaan harus ditempatkan di atas identitas agama, suku, maupun kelompok sehingga setiap individu diperlakukan setara tanpa diskriminasi.

“Kemanusiaan itu sederhana, orang tidak boleh saling menyakiti, harus saling menghormati, dan tidak boleh ada diskriminasi maupun stigma,” ucapnya.

Anum menjelaskan bahwa ia telah terlibat dalam Jaringan Damai Papua atau JDP sejak 2012, sebuah jaringan yang berfokus pada upaya membangun perdamaian melalui dialog dan kerja kolaboratif lintas kelompok.

Dalam jaringan tersebut, banyak aktivis non-Papua turut berperan aktif menyuarakan isu Papua dan mendorong ruang dialog antarmasyarakat.

Selain itu, selama ini ALDP dan JDP mendorong diskusi terbuka antara kelompok masyarakat guna mengurangi kesalahpahaman dan membangun perspektif bersama tentang Papua sebagai “tanah damai”.

“Kita harus keluar dari kelompok masing-masing dan mulai melihat persoalan ini sebagai persoalan bersama,” katanya

Anum juga pernah terlibat dalam Majelis Muslim Papua atau MMP yang bertujuan membangun solidaritas antara Muslim Papua dan non-Papua, dan menegaskan bahwa identitas keagamaan tidak boleh menjadi penghalang dalam memperjuangkan keadilan.

Sebab, konflik yang terjadi di Tanah Papua bukanlah konflik horizontal antara masyarakat, melainkan berkaitan dengan kebijakan yang belum sepenuhnya berpihak pada keadilan.

Ia menambahkan, ada berbagai tantangan yang dihadapi dalam kerja-kerja advokasi kemanusiaan di Tanah Papua mulai dari intimidasi, ancaman, hingga teror ketika mendampingi sejumlah kasus hukum, terutama yang berkaitan dengan isu politik.

“Tantangannya banyak, mulai dari intimidasi, ancaman, sampai teror. Tapi itu sudah menjadi bagian dari risiko kerja,” kata Latifa Anum Siregar.

Selain ancaman menutur Anum, kerja-kerja advokasi yang ia lakukan di Tanah Papua juga menghadapi stigma dari berbagai pihak. Dari kalangan orang asli Papua maupun non-Papua, yang mempertanyakan identitasnya sebagai seorang muslim dan pendatang.

Meski begitu, Anum menegaskan bahwa dirinya tidak bekerja untuk mendapatkan pengakuan dari pihak tertentu. Namun untuk kemanusiaan. (*)