Jayapura, Jubi – Salah satu tokoh politik di Tanah Papua, Laurenzus Kadepa menyatakan film dokumenter investigatif Pesta Babi menyampaikan pesan kepada publik bahwa ‘Papua Bukan Tanah Kosong’.
Ia mengatakan, film ini sebagai bentuk kritik sosial yang tidak boleh dimaknai sebagai permusuhan. Melainkan sebagai peringatan agar kemajuan Papua tidak membuat masyarakat lokal tersingkir.
“Dari segi lingkungan [saya] menganggap film ini berhasil menyampaikan pesan bahwa ‘Papua Bukan Tanah Kosong’. Melainkan ruang hidup bagi masyarakat adat yang terpinggirkan,” kata Laurenzus Kadepa melalui pesan tertulisnya kepada Jubi, Sabtu (16/5/2026).
Menurutnya, film itu menyoroti dampak Proyek Strategis Nasional dan ekspansi agribisnis besar, yang mengancam ruang hidup serta hutan adat suku Malind, Yei, Awyu, dan Muyu di Provinsi Papua Selatan.
“Saya apresiasi film dokumenter Pesta Babi yang disutradarai Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Paju Dale. Ini sebagai karya investigatif yang berani dan membuka mata publik, serta keberanian mengangkat fakta,” ujarnya.
Katanya, sejumlah tokoh dan perwakilan elemen masyarakat menilai film ini berpotensi menjadi propaganda yang memicu keterbelahan sosial.
Mereka menuding, film ini tidak menghadirkan kenyataan secara berimbang, dan memprovokasi penolakan terhadap Proyek Strategis Nasional atau PSN.
Meski begitu kata Kadepa, pro dan kontra adalah suatu hal yang pasti. Apalagi lagi terkait Papua. Namun ia menilai kehadiran film Pesta Babi sangat penting, dan bagian dari karya investigatif yang berani untuk membuka mata publik.
Karenanya, kelompok atau pihak yang membubarkan nobar film Pesta Babi di beberapa tempat harus memiliki dasar hukum. Penolakan harus disertai film pembanding dan didukung data dan fakta, agar penolakan memiliki dasar yang meyakinkan publik.
“Kita ada di negara demokrasi dan ada di zaman yang tak bisa ditutupi. Saya melihat film dokumenter Pesta Babi bukanlah proyek komersial yang disponsori oleh perusahaan atau pemerintah. Melainkan hasil kolaborasi independen dari kelompok masyarakat sipil dan lembaga swadaya masyarakat, ini luar biasa,” ucapnya.
Kadepa mengatakan, informasi yang diperolehanya film bergenre dokumenter investigatif berdurasi 95 menit itu, diproduksi dan didanai bersama oleh jaringan media dan organisasi lingkungan.
“Seperti Watchdoc yang merupakan rumah produksi independen yang berfokus pada film dokumenter investigatif. Jubi Media, Portal berita independen Papua yang meliput fakta dari lapangan. Ekspedisi Indonesia Baru, platform ekspedisi dan dokumentasi lingkungan. Yayasan Pusaka Bentala Rakyat organisasi non pemerintah yang berfokus pada hak-hak masyarakat adat, Greenpeace Indonesia, organisasi kampanye lingkungan hidup, dan LBH Papua Merauke,” katanya.
Kadepa berharap, kehadiran film Pesta Babi, dapat membuka mata publik dan menjadi bahan untuk pemerintah, agar mengevaluasi segalah kebijakan pemerintah di Tanah Papua. (*)
Discussion about this post