Pesta Babi’ di Yogyakarta, membuka mata publik melihat persoalan Papua

Yogyakarta, Jubi – Ratusan mahasiswa, pelajar, hingga aktivis ramai menonton pemutaran film dokumenter ‘Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita’ di Asrama Mahasiswa Papua Kamasan I di Kota Yogyakarta, Provinsi DI Yogyakarta, Jumat (17/4/2026). Pemutaran film itu memantik diskusi soal pembabatan hutan untuk Proyek Strategis Nasional, eksploitasi, militerisme, imperialisme maupun kapitalisme di Tanah Papua, serta krisis lingkungan dan kemanusiaan yang mengikutinya.

Film ‘Pesta Babi’ adalah film dokumenter tentang kondisi masyarakat adat di Provinsi Papua Selatan yang tengah berhadapan dengan Proyek Strategis Nasional. Atas nama ketahanan pangan dan energi, pemerintah pusat di Jakarta menjalankan proyek pembukaan hutan seluas 2,5 juta hektare di Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, dan Kabupaten Mappi. Film yang disutradarai oleh Dandhy D Laksono bersama Cypri Dale ini, merupakan hasil kolaborasi antara Jubi Media, Watchdoc, Ekspedisi Indonesia Baru, Pusaka Bentala Rakyat, dan Greenpeace Indonesia.

Pemutaran film ‘Pesta Babi’ di Asrama Mahasiswa Papua Kamasan I pada Jumat malam dihadiri ratusan penonton. Film dibuka dengan adegan puluhan lelaki memanggul batang kayu besar yang panjangnya puluhan meter, mengaraknya, lalu menancapkannya sebagai salib merah. Mereka adalah masyarakat adat Suku Awyu di Distrik Fofi, Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan.

Adegan penancapan salib merah di Distrik Fofi itu dikontraskan dengan dokumentasi aktivitas pembukaan hutan besar-besaran, bagaimana prajurit TNI didatangkan untuk mengamankan pembabatan hutan adat—terutama Suku Malind, Awyu, dan Muyu—di Merauke, Boven Digoel, juga Mappi. ‘Pesta Babi” merinci siapa saja pengusaha besar yang dipilih penguasa untuk menjalankan pembabatan 2,5 juta hektare hutan itu. Juga bagaimana proyek serupa sudah pernah dijalankan tiga presiden—Soeharto, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo—dan gagal.

Makna hutan bagi masyarakat adat Tanah Papua dihadirkan melalui dokumentasi upacara Awon Atatbon, atau upacara pesta babi yang digelar oleh Wilem Wungim Kimko di Kurinbin tanah adat milik marga Kimko Jinipjo dan Kimko  Metemko di Kabupaten Boven Digoel pada 2025. Wilem Wungim Kimko membutuhkan waktu 10 tahun untuk menyiapkan pesta babi itu, mengumpulkan berbagai hasil hutan adatnya.

Sebagai “tuan pesta” upacara Awon Atatbon, Wilem Wungim Kimko berbagi kegelisahannya melihat hutan adat yang semakin terancam. Hutan adatnya jauh dari lokasi proyek PSN, dia bukanlah korban PSN. Namun upacara Awon Atatbon di Kurinbin pun menjadi momentum bagi semua klan Suku Muyu yang hadir untuk menegaskan kembali batas-batas hutan ulayat masing-masing klan.

Membuka percakapan tabu

Saat membuka diskusi pasca pemutaran film itu, Dandhy D Laksono berharap film itu bisa membuka percakapan tentang berbagai hal yang selama ini dianggap tabu. “Mudah-mudahan film ini bisa memulai percakapan yang selama ini dianggap tabu, ‘apakah kita menjajah Papua?’ Semoga film ini membawa kita berdiskusi tentang apa itu energi terbarukan, persoalan lingkungan, dan masyarakat adat,” kata Dandhy.

Dandhy menjelaskan bahwa ia dan Cypri Dale mencoba menggabungkan isu masyarakat adat, lingkungan, agrafia, konflik, militerisme, ataupun kapitalisme dalam satu film. “Selama ini, banyak kita bicara isu lingkungan sebagai isu lingkungan, atau isu agraria sebagai isu agraria. Kami ingin memperlihatkan berbagai isu itu berkaitan. Kami juga ingin menyuguhkan bahwa kolonialisme bukanlah sejarah masa lalu, tetapi sesuatu yang masih ada dan berlangsung di depan kita,” ujarnya.

Dimibeu Haluk selaku salah satu pembicara dalam diskusi film itu menyebut ‘Pesta Babi’ menunjukkan bagaimana militer secara masif hadir di Tanah Papua, mengawasi setiap aktivitas masyarakat di Tanah Papua. “Kita sebagai generasi muda harus memberikan informasi tentang apa yang terjadi di Papua, bahwa Papua tidak sedang baik-baik saja,” ujarnya.

Haluk menjelaskan bahwa kekerasan terus terjadi di Tanah Papua, termasuk kasus penembakan warga sipil di Kampung Kembru, Distrik Kembru, Kabupaten Puncak. “Kita melihat bahwa di Jawa, Kalimantan, di Sumatera, dan di mana-mana rakyat juga mengalami tekanan. Tetapi, di Papua, tekanan dan kekerasan itu terjadi secara masif,” kata Haluk.

Haluk menyebut sejak 1963 sudah ada terlalu banyak operasi militer di Tanah Papua. “Ada penelitian dari Australia yang menyebutkan bahwa bangsa Papua akan habis, seperti orang Indian. Di Penentuan Pendapat Rakyat 1969, intervensi militer masuk. Penentuan Pendapat Rakyat belum ada, sudah ada [perusahaan tambang] Freeport masuk [ke Papua pada] 1967. Jadi imperialisme dan kapitalisme di Tanah Papua sudah ada sejak awal,” ujarnya.

Menurut Haluk, situasi itulah yang membuat orang Papua menghadapi masalah genosida. “Orang Papua tidak merasa aman dalam Indonesia, sehingga orang Papua minta merdeka. Belum lagi Otonomi Khusus Papua yang sekarang sudah dua jilid dijalankan, justru ada Omnibus Law yang dipakai untuk merampas tanah adat di Papua,” kata Haluk.

Made Supriatma selaku pembicara dalam diskusi itu menyebut film ‘Pesta Babi’ menunjukkan ada problem besar yang terjadi di Tanah Papua. Ia juga teringat kasus kematian Arnold Ap, antropolog dan pendiri Museum Universitas Cenderawasih yang dibunuh tentara pada 1984. “Satu-satunya kesalahan dia adalah mengumpulkan [artefak] budaya Papua. Sebagai orang Indonesia, saya bertanya kepada negara saya, ‘apakah yang sekarang terjadi adalah apa yang diinginkan pendiri negara ini?’” kata Made.

Made menekankan bahwa ada problem besar di Tanah Papua, yang antara lain berakar kepada masalah politik Penentuan Pendapat Rakyat atau Pepera 1969. Penentuan Pendapat Rakyat yang seharusnya menjadi pemungutan suara oleh setiap Orang Asli Papua untuk bergabung atau menolak bergabung Republik Indonesia dibonsai menjadi pemungutan suara 1.026 orang “wakil” Orang Asli Papua.

“Orang Indonesia menganggap persoalan ini sudah selesai, ‘NKRI Harga Mati’. Negara ini merdeka dengan wilayah bekas Hindia Belanda. Dan sekarang, yang terjadi di Papua justru persis dengan apa yang terjadi pada masa Hindia Belanda,” kata Made.

Ia mengkritik mentalitas kebanyakan orang Indonesia yang merasa superior terhadap Orang Asli Papua. “Mentalitas orang Indonesia di Tanah Papua sama dengan mentalitas orang Belanda di Hindia Belanda, merasa superior terhadap Orang Asli Papua. Ini bukan penjajahan fisik tetapi juga penjajahan pikiran. Sebagian Orang Papua pun menerima cara pandang itu. Yang lebih parah lagi, orang Papua jika diberi kekuasaan pun bertingkah seperti orang Indonesia,” kata Made.

Made menyebut pembabatan hutan di Papua Selatan yang ada dalam film ‘Pesta Babi’ adalah satu dari sekian banyak Proyek Strategis Nasional (PSN) yang bermasalah. “Agustus lalu saya ke Papua, ke Kabupaten Keerom, melihat lahan proyek food estate di sana, 3.000 hektare kebun sawit dibersihkan sampai akarnya, dan 500 hektare diantaranya ditanam jagung,” kata Made.

Presiden Joko Widodo melakukan panen perdana jagung di sana pada Juli 2023. Hasil panennya disebut-sebut mencapai 7 ton per hektare, melebih standar nasional 5,6 ton per hektare. “Sekarang, hasilnya nol. Tidak ada lagi yang menanam jagung. Kalau kita ke Merauke, sawah yang ada di sana adalah sawah yang sudah dikerjakan lama, bukan yang baru,” kata Made.

Made juga menjelaskan beratnya tekanan yang dihadapi masyarakat adat dalam melawan PSN di Papua Selatan. Tekanan berat itu terjadi disebabkan pelibatan semakin banyak tentara untuk mengawal PSN di Papua Selatan.

“Hingga 2025, sudah ada setidaknya 83.177 tentara dan polisi organik di Tanah Papua. Ada 56.517 personel TNI dan 26.660 polisi. Itu belum termasuk tambahan kiriman pasukan Bawah Kendali Operasi. Pada 2024 dan 2025, totalnya ada 16 ribu personel BKO dikirim ke Tanah Papua, berada di Tanah Papua dalam jangka waktu 10 bulan hingga 1 tahun. Semua kekuatan tentara dan polisi itu dikerahkan untuk mengalahkan sekitar 1.400 kombatan Organisasi Papua Merdeka, dan mengamankan PSN,” kata Made.

Made menyatakan ada empat Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan dan 25 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) yang telah diresmikan di Tanah Papua. “Katanya mau bertani. Pembangunan markas satu batalion itu sangat mahal, di Papua mungkin bisa mencapai Rp50-60 miliar. Untuk menggaji tentara 1 batalion, dibutuhkan anggaran Rp1,9 miliar per bulan,” kata Made.

Melihat Papua

Diskusi film ‘Pesta Babi’ berjalan bernas. Salah satu mahasiswa asal Papua, Jufri berharap film itu ditonton sebanyak mungkin orang Indonesia. “Film ini bisa menunjukkan realitas di Papua. Selama ini, kalau kami aksi, tidak ada yang percaya. Sekarang, lihat film ini, orang Papua seakan dibodohi,” kata Jufri.

Jufri mempertanyakan, siapa yang akan bertanggung jawab atas risiko yang kini dihadapi masyarakat adat di Tanah Papua. “Apakah pemerintah di Papua dengan Gubernurnya? Saya tidak percaya. Kami ini sedang dijajah, pemerintah Indonesia masuk, ini aneksasi, dipaksakan. Kami dipaksa dengan beragam cara. Kami dipaksa menguasai sejarah Indonesia, ini adalah penjajahan terkecil melalui pendidikan. Kami diskusi saja tidak bisa, karena dianggap separatis,” ujarnya.

Krista yang berlatar belakang orang Maluku dan dibesarkan di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Awalnya, ia tidak pernah memahami persoalan konflik ataupun pelanggaran Hak Asasi Manusia di Tanah Papua. Ia terkejut ketika mendengar seorang warga sipil meninggal ditembak prajurit TNI di Agats, ibu kota Kabupaten Asmat, pada September 2025. Apalagi, penembakan itu memicu amuk massa yang membakar pos Satgas Yonif 123/Rajawali di Agats.

“Orangtua saya guru tinggal di sana sejak 1990, di sana saya tidak pernah melihat kasus yang membuat masyarakat marah. Tapi kemarin terjadi penembakan itu, warga marah hingga markas dibakar. Persoalan di Papua tidak akan bisa diselesaikan dengan militer,” kata Krista.

Krista bertutur orangtuanya yang berasal dari Maluku membaur dan hidup bersama orang Asmat, sehingga Krista memahami arti penting hutan bagi Orang Asli Papua. “Saya pernah ikut bapak saya mengajar ke tempat yang jauh, naik perahu. Masyarakat di sana memang hidup dari hutan. Saya membaur, hidup bersama orang Papua. Kami makan dari sagu, ubi, ikan. Saya tidak butuh nasi seperti yang disebut dalam proyek PSN. Saya melihat pesta babi [Awon Atatbon] memang menunjukkan bagaimana Orang Asli Papua terkait dengan hutan adatnya,” kata Krista.

Seorang anak adat Suku Muyu, Ivan Yokit menyebut Awon Atatbon adalah upacara inisiasi kedewasaan seorang anak. Menurutnya, upacara itu tidak pernah dimaksudkan untuk melawan rezim.

“Saya sepakat bahwa deforestasi itu persoalan yang harus dibicarakan. Akan tetapi, mengapa ‘Awon Atatbon’ seperti dipinjam untuk membicarakan masalah deforestasi dan rezim ini? Pemberitaan di Jubi juga menyebut Wilem Wungim Kimko sebagai Big Man, padahal Big Man adalah struktur kepemimpinan dari sudut pandang orang kolonial, bukan struktur kepemimpinan dari sudut pandang orang Muyu,” kata Yokit.

Dandhy menjelaskan bahwa Wilem Wungim Kimko selaku tuan pesta Awon Atatbon memang bukan korban langsung dari PSN di Papua Selatan. Namun ia mengetahui ancaman yang dihadapi masyarakat adat di Papua Selatan, dan merasakan dampak di hutan adatnya sendiri.

“Wilem Wungim Kimko gelisah mengetahui apa yang dialami masyarakat adat di luar wilayah adatnya. Ia mengetahui rencana pembangunan jalan dari Boven Digoel hingga ke Oksibil di Kabupaten Pegunungan Bintang, [Provinsi Papua Pegunungan]. Penonton pertama dari versi awal film ‘Pesta Babi’ adalah para narasumber film itu, dan kami telah mendapatkan berbagai koreksi dan penjelasan konteks atas film awal. Versi film yang kita tonton sudah mendapatkan persetujuan dari para narasumbernya,” kata Dandhy.

Menjawab pertanyaan apa yang bisa dilakukan oleh orang non-Papua untuk membantu menyadarkan publik tentang persoalan Papua, Dimibeu Haluk menyebut satu kata. Solidaritas.

“Papua dijajah dengan militer, kapitalisme, dan Imperialisme. Yang bisa membantu kami adalah solidaritas. Hari ini kita berdiskusi tentang persoalan Papua, itu sudah termasuk bentuk solidaritas. Dari situlah kekuatan kita untuk sama-sama berdiri untuk melawan sistem ini. Kawan-kawan Indonesia bisa bersolidaritas dengan turut Aksi Kamisan. Mari terus bersuara atas pelanggaran HAM, bukan hanya pelanggaran HAM yang terjadi di Papua, tetapi juga kasus Marsinah, Wiji Thukul, dan para korban lainnya. Mari berjuang bersama-sama, dan berjuang dengan bahagia,” kata Haluk. (*)