Sentani, Jubi – Majelis Rakyat Papua atau MRP melaksanakan penjaringan aspirasi bertema “Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Masyarakat Adat” di Para-para Adat Kampung Waibron, Distrik Sentani Barat Moi, Kabupaten Jayapura, Papua, Sabtu (18/4/2026). Acara itu dihadiri para tokoh masyarakat adat dari sejumlah kampung di distrik itu.
Penjaringan aspirasi itu dilakukan oleh Wakil Ketua II MRP, Max Abner Ferdinan Ohee selalu Anggota Kelompok Kerja (Pokja) Adat. Ohee bertemu dengan para tokoh adat dari Kampung Dosai, Kertosari, Sabron, Sabron Yaru, Waibron serta Maribu. Masyarakat antusias dan memberikan banyak masukan dalam pertemuan itu.
Ohee menjelaskan bahwa penjaringan aspirasi MRP dijalankan oleh para anggotanya di berbagai tempat. Ia melakukan penjaringan aspirasi itu di Kampung Waibron karena ada sejumlah keluhan serta masukan yang telah disampaikan masyarakat adat Sentani Barat Moi pada tahun lalu, namun belum direspons pemerintah daerah. “Kondisi itu yang memungkinkan saya memindahkan jadwal serap aspirasi ke Sentani Barat Moi,” ujarnya.
Menurut Ohee, banyak masukan dan aspirasi yang telah disampaikan masyarakat, khususnya yang terkait pemberdayaan, hak ulayat, pendidikan, kesehatan, serta permintaan fasilitas penunjang umum lainnya. Ia mengakui kinerja MRP dalam pelaksanaan Otonomi Khusus atau Otsus Papua mendapat banyak sorotan. Ia juga menerima sejumlah kritik tegas dari masyarakat terkait peran MRP dalam memproteksi Orang Asli Papua.
“Khusus di Sentani Barat Moi ini, masukan dan aspirasi yang disampaikan itu terkait hak ulayat masyarakat adat yang digunakan sebagai jalan umum oleh pemerintah, namun ganti rugi tanah yang digunakan belum diselesaikan,” ujarnya.
Ohee juga menerima masukan soal sulitnya anak muda di wilayah itu untuk menjadi pegawai pemerintah maupun swasta. Masalah pelayanan kesehatan masyarakat yang tinggal dekat aliran sungai juga menjadi pembahasan, selain persoalan infrastruktur rumah yang rusak karena terdampak cuaca buruk.
Masyarakat di sana juga mengeluhkan tempat pembuangan akhir sampah di sana yang menimbulkan pencemaran bau. Meskipun tempat pembuangan akhir itu berjarak sekitar 3 kilometer dari permukiman terdekat, namun masyarakat tetap terganggu dengan mewabahnya lalat yang memasuki rumah mereka.
“Terkait peningkatan ekonomi, ada yang bertanya soal Dana Otsus Papua yang tidak banyak membantu usaha pertanian, perkebunan, dan perikanan darat masyarakat di wilayah Moi,” kata Ohee. Ia juga menerima keluhan tentang bangunan sekolah yang rusak, kegiatan belajar mengajar yang tidak efektif karena guru jarang masuk, serta kondisi para guru yang belum menerima upah mereka.
Ohee menyatakan telah mencatat berbagai aspirasi masyarakat itu. Ia akan meneruskan berbagai aspirasi itu kepada pemerintah daerah.
“Di akhir pertemuan, saya meluruskan apa yang selama ini menjadi polemik masyarakat kita, bahwa MRP bukan pengguna Dana Otsus Papua. Dana otsus itu langsung turun ke pemerintah provinsi, kabupaten, kota, hingga distrik dan kampung. Tugas kami hanya mengawal dan memastikan bahwa Dana Otsus itu sudah benar-benar sampai dan dirasakan oleh masyarakat melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah,” ujarnya.
Kepala Distrik Sentani Barat Moi, Hawa Paula Yaboisembut mengapresiasi Pokja Adat MRP yang telah menemui warganya. Seperti warganya, Yaboisembut juga mempertanyakan keberadaan serta serta kinerja MRP, karena masyarakat adat di wilayahnya hidup susah. “Pelayanan ditingkat bawah sering kali menghadapi kendala dan kekurangan, bukan hanya soal kebijakan tetapi juga anggaran,” kata Yaboisembut.
Menurutnya, kini Dana Otsus Papua sudah tidak lagi diturunkan ke tingkat distrik. Padahal, dulu kucuran dana itu sangat bermanfaat bagi Orang Asli Papua. Ia meminta MRP mencari penyebab tidak adanya kucuran Dana Otsus Papua ke tingkat distrik. (*)
Discussion about this post