Jayapura, Jubi – Perempuan Papua yang tergabung dalam Suara Perempuan Papua Bersatu menyerahkan aspirasi mereka kepada perwakilan Majelis Rakyat Papua atau MRP. Aspirasi itu diterima Wakil Ketua Kelompok Kerja (Pokja) perempuan, Sandra Mambrasar.
Aspirasi diserahkan setelah Perempuan Papua Bersatu menggelar mimbar bebas “Perempuan Bangkit Melawan Militerisme dan PSN” di Lingkaran Abepura, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Papua, Kamis (30/04/2026).
Sandra Mambrasar mengatakan, sehari sebelumnya Suara Perempuan Papua Bersatu sudah memberikan surat resmi kepada MRP, sehingga pihaknya hadir di lokasi aksi untuk menerima aspirasi.
“Karena itu, MRP hadir untuk mendengar langsung tuntutan yang disampaikan oleh para perempuan Papua dalam aksi ini,” kata Sandra Mambrasar.
Menurutnya, MRP juga memiliki perhatian terhadap berbagai persoalan di Papua, termasuk rencana pembangunan batalyon di Biak situasi kemanusiaan di puncak dan seluruh Tanah Papua. Karenanya, aspirasi ini dinilai sangat penting untuk didengar dan ditindaklanjuti.
“Kami hadir sebagai perempuan Papua yang melihat langsung situasi kemanusiaan di Tanah Papua hari ini. Apa yang disampaikan oleh anak-anak muda dan perempuan Papua kami terima. Akan kami bawa ke tingkat pusat, termasuk ke MPR serta diteruskan kepada lembaga-lembaga yang berwenang, hingga kepada Presiden,” ucapnya.
Ia mengatakan, aspirasi tersebut akan dibahas melalui mekanisme internal, termasuk dalam forum pleno, untuk menentukan langkah yang tepat dalam menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi itu ke tingkat yang lebih tinggi.
Katanya, berbagai laporan dari lembaga HAM dan gereja menunjukkan pola kekerasan yang sama masih terus terjadi di Papua. Pendekatan militeristik masih berdampak, dengan perempuan dan generasi muda menjadi korban.
“Kami melihat pola kekerasan ini terus berulang, bahkan dialami oleh generasi muda yang baru lahir. Ini perlu menjadi perhatian serius pemerintah agar keadilan dapat ditegakkan melalui mekanisme negara,” ujarnya.
Sementara itu, Koordinator Suara Perempuan Papua Bersatu, Iche Murib yang menyampaikan pernyataan sikap mengatakan pihaknya mengecam pembantaian terhadap warga sipil di Distrik Kembru, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, pada 14 April 2026.
Suara Perempuan Papua Bersatu menilai perempuan dan anak menjadi pihak paling rentan dalam konflik bersenjata yang melibatkan aparat keamanan dan kelompok bersenjata.
Menurutnya, kelompok rentan tidak mendapatkan akses layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, serta kebutuhan sosial dan ekonomi lainnya yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara.
“Kami juga menyoroti kondisi pengungsi internal yang mencapai lebih dari 100 ribu orang. Para pengungsi ini, tidak hanya hidup dalam ketakutan akibat konflik, juga menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan dasar, termasuk pelayanan kesehatan yang minim di sejumlah wilayah terdampak konflik,” kata Iche Murib.
Suara Perempuan Papua Bersatu menyatakan, konflik yang berlangsung sejak beberapa tahun terakhir telah meluas ke berbagai daerah di Papua, seperti Nduga, Puncak, Puncak Jaya, Yahukimo, Pegunungan Bintang, hingga wilayah Maybrat dan Tambrauw.
“Kondisi ini sebagai bagian dari dinamika kekerasan yang terus berulang dan berdampak luas terhadap masyarakat sipil,” ucapnya.
Suara Perempuan Papua Bersatu mengajak seluruh masyarakat Papua, menyuarakan situasi kemanusiaan yang sedang terjadi, dan menyampaikan beberapa poin tuntutan kepada pemerintah, diantaranya penghentian pendekatan militer di Tanah Papua, penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan, perlindungan terhadap masyarakat sipil, serta pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.
Pembebasan tahanan politik, penolakan terhadap pembangunan proyek strategis nasional di Tanah Papua, serta penghentian tindakan penangkapan sewenang-wenang di wilayah konflik. (*)
Discussion about this post