Jayapura, Jubi – Perempuan Papua yang hadir saat mimbar bebas yang gelar Ikatan Pelajar Mahasiswa Dogiyai, menyuarakan perlawanan terhadap kekejaman dan kekerasan yang dialami perempuan dan anak-anak di Tanah Papua.
Aksi mimbar bebas itu digelar di kawasan Lingkaran Abepura, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Papua, Senin (11/5/2026).
Aktivis perempuan, Vero Hubi dalam orasinya mengatakan, militer Indonesia telah melakukan berbagai tindakan kekerasan terhadap warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak.
“Saya mewakili perempuan Papua yang menjadi korban kekerasan, pengusiran, dan kehilangan anggota keluarga akibat konflik berkepanjangan di [Tanah] Papua. Kondisi perempuan Papua saat ini sangat memprihatinkan karena hidup dalam ketakutan dan tekanan,” kata Vero Hubi.
“Kami tidak akan diam lagi, sudah cukup perempuan Papua menangis dan mengalami penderitaan panjang,” ucapnya lagi.
Ia juga mengatakan, kondisi pengungsi internal di sejumlah wilayah konflik di Tanah Papua, khususnya perempuan dan anak-anak, kehilangan tempat tinggal karena rumah masyarakat dijadikan pos aparat keamanan.
Selain itu, ada kaum perempuan terluka akibat ledakan bom saat berusaha menyelamatkan anak-anaknya.
Katanya, ia bersama perempuan di seluruh Tanah Papua akan terus melawan berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak.
Ia juga meminta kepada lembaga perlindungan perempuan dan anak, untuk melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di Tanah Papua
“Kami mendesak agar hasil investigasi disampaikan secara terbuka kepada publik dan meminta adanya keadilan bagi para korban,” ujarnya.
Perempuan Papua lainnya, Yustina Butu mengatakan, apa yang ia rasakan sebagai perempuan Papua, atas berbagai kasus yang telah terjadi di Tanah Papua, khususnya yang dialaminya sebagai mahasiswa Dogiyai di Jayapura.
“Pada kesempatan ini, saya meminta kepada Kepolisian Dogiyai agar segera mengungkap dan mempertanggungjawabkan berbagai kasus yang terjadi, khususnya terhadap anak-anak muda berusia 17 tahun yang menjadi korban di Kabupaten Dogiyai,” kata Yustina Butu.
Katanya, tindakan kekerasan yang dilakukan aparat keamanan terhadap warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak di Yahukimo maupun Kabupaten Mimika juga harus dipertanggungjawabkan.
Ia mengatakan, seharusnya tugas aparat keaman, yaitu TNI dan Polri adalah melindungi masyarakat sipil. Namun yang terjadi justru masyarakat sipil menjadi korban.
“Karena itu, hari ini kami menyatakan sikap dan meminta Kepolisian Dogiyai melakukan evaluasi besar-besaran atas berbagai penembakan terhadap warga sipil,” ujarnya.
Ia berharap, pemerintah Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah segera menindaklanjuti kasus-kasus ini bersama pihak kepolisian.
Menurutnya, perempuan adalah ibu yang melahirkan dan membesarkan anak-anak.
Pemerintah dan aparat keamanan harus menjalankan tugasnya dengan benar demi melindungi masyarakat.
“Kami ingin anak-anak kami hidup dengan aman dan damai. Bukan menjadi korban kekerasan, ketakutan, ataupun tindakan tidak manusiawi. Kami berharap suara dan tuntutan kami dapat didengar dan dipertimbangkan oleh negara serta pemerintah,” katanya. (*)
Discussion about this post