Sentani, Jubi – Kepala Distrik Kemtuk, Kabupaten Jayapura, Papua, Sriyanti Bayani mengaku kesal karena sejumlah program dan pembangunan yang dilaksanakan di wilayahnya tidak dikoordinasikan dan dikomunikasikan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) maupun pengusaha dengan pihaknya.
Rasa kesal ini disampaikan Sriyanti Bayani saat Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) melakukan kunjungan kerja (kunker) terkait Laporan Keterangan Jawaban (LKPJ) Bupati Jayapura tahun anggaran 2025 di aula kantor Distrik Kemtuk, Rabu (6/5/2026).
“Banyak pekerjaan yang tertunda dan belum selesai dikerjakan karena lokasinya dipalang. Ada juga [pekerjaan] yang ditinggal begitu saja dan pada akhirnya berdampak negatif terhadap kehidupan warga lokal setempat,” kata Sriyanti Bayani di Kantor Distrik Kemtuk, Kamis (7/5/2026).
Menurutnya, program yang dilaksanakan oleh OPD di wilayahnya di antaranya terkait pertanian dan perkebunan. Bidang perkebunan untuk ketahanan pangan, misalnya pembukaan lahan yang luas dan membutuhkan fasilitas lengkap atau alat berat, juga tenaga kerja yang tidak sedikit.
Katanya, beberapa program yang tidak tuntas di wilayah pemerintahannya adalah pembukaan lahan padi ladang di atas lahan seluas lima hektare di Kampung Bengguin Progo.
Pekerjaan ini tidak tuntas, karena sejak awal tidak ada kordinasi dan komunikasi dengan pemerintah distrik. Situasi serupa terjadi di beberapa kampung di sana.
Sriyanti Bayani juga menjelaskan mengenai dana Otsus yang diterima pihaknya tahun lalu. Dana itu telah digunakan untuk kepentingan masyarakat di sejumlah kampung melalui kelompok-kelompok tani, pembukaan jalan produksi serta peningkatan modal usaha bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah.
“Tahun ini, dana Otsus sudah tidak lagi turun ke distrik, seperti tahun lalu yang berkisar Rp800 juta,” ucapnya.
Mengenai kunker Komisi B kata Bayani, sesuai LKPJ Bupati Jayapura tahun anggaran 2025 bahwa Distrik Kemtuk masuk dalam zona ketahanan pangan, fokus pada peningkatan hasil produksi pertanian serta perkebunan.
Progres dan kegiatan dilakukan melalui dinas teknis pun masih berjalan, meski banyak kendala yang dihadapi.
“Melalui kunker Komisi B [DPRK Jayapura] kali ini, kami sudah sampaikan sejumlah usulan terkait kebutuhan fasilitas penunjang yang diperlukan untuk pertanian dan perkebunan, agar seluruh program dan kegiatan dapat berjalan hingga tuntas, juga masyarakat dapat menikmati hasil yang sangat memuaskan,” ujarnya.
Ia pun berharap, pihak ketiga yang bekerja diwillayahnya selalu berkoordinasi dan berkomunikasi dengannya sebagai kepala distrik, agar tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan.
Selain itu, perlu ada keterlibatan aktif masyarakat guna mencegah terjadinya keributan atau salah paham antarmasyarakat yang berujung pada pemalangan lokasi kerja.
” Lapor atau koordinasi ke kami selaku pemerintah wilayah ini, agar semua proses pembangunan berjalan dengan baik,” katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi B DPRK Jayapura, Lerry Patrix Suebu mengatakan, berdasarkan hasil monitoring pihaknya sebelumnya, dukungan fasilitas penunjang untuk kepentingan pertanian seperti alat berat atau traktor, dan hand traktor sudah tersedia di UPTD Dinas teknis.
Katanya, pihaknya juga sudah menyampaikan kepada dinas teknis untuk segera memanfaatkan fasilitas tersebut sebagaimana mestinya.
“Soal koordinasi dalam penyelenggaraan program dan kegiatan dinas, banyak tidak sampai ketingkat bawah dan itu berdampak negatif bagi masyarakat sebagai penerima manfaat,” kata Lerry Patrix Suebu.
Patrix Suebu mengatakan, kondisi yang sama juga disampaikan masyarakat saat pihaknya kunker dalam rangka LKPJ Bupati Jayapura tahun anggaran 2025 di sejumlah distrik.
“Sudah pasti [kami] Komisi B [DPRK Jayapura] akan menjadikan ini sebagai rekomendasi kepada pihak eksekutif untuk menjadi bahan evaluasi,” ucapnya. (*)
Discussion about this post