Manokwari, Jubi – Aparat keamanan menambaki demonstran dari Solidaritas Papua Bergerak, dengan gas air mata saat menggelar demonstrasi penolakan terhadap Proyek Strategis Nasional atau PSN dan militerisme di Manokwari, Kabupaten Manokwari, Papua Barat, Kamis (6/5/2026).
Demonstran Solidaritas Papua Bergerak terdiri dari aktivis mahasiswa, aktivis perempuan dan organisasi mahasiswa seperti GMKI dan PMKRI.
Awalnya massa berjalan kaki dari kawasan Amban hingga Makalow, Sanggeng dan melakukan orasi secara bergantian di simpang tiga. Namun massa ditahan barikade polisi di Segitiga, kawasan Haji Bauw, Wosi.
Menjelang siang, gas air mata ditembakkan ke arah massa, dan dua orang demonstran ditahan. Situasi ini membuat massa memilih bertahan hingga pukul 18.00 Waktu Papua (WP).
Dalam insiden itu, diduga aparat keamanan juga menggunakan ketapel kearah massa, saat situasi memanas.
Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan yang hendak pulang terhalang massa dan polisi di kawasan Wosi. Situasi itu membuat gubernur memberikan arahan dan pemahaman kepada demonstran.
Setelah menyampaikan beberapa arahan, Dominggus Mandacan kemudian kembali ke mobil dan melanjutkan perjalanan meninggalkan massa aksi.
Wakil Ketua DPR Papua Barat, Barat Petrus Mackbon berjanji akan menyampaikan aspirasi para mahasiswa ke pimpinan dan akan membahasnya di lembaga dewan sesuai waktu yang sudah ditentukan.
“[Aspirasi ini] saya terima dan akan saya sampaikan ke pimpinan supaya dibahas dalam waktu yang sudah ditentukan oleh adek-adek,” kata Petrus Mackbon.
Dalam orasinya di hadapan perwakilan DPR Papua Barat dan beberapa anggota Majelis Rakyat Papua Barat yang turut hadir, salah satu perwakilan massa, Wetinus Kobak mengatakan, pihaknya menolak militerisme dan PSN di Tanah Papua. Sebab, investasi tidak membawah dampak bagi rakyat di Tanah Papua.
“Investasi masuk di Tanah Papua tidak menguntungkan bagi rakyat. Tapi [para] elite yang menikmati,” kata Wetinus Kobak.
Katanya, sejak 1961 hingga kini milter terus dikirim ke Tanah Papua, dan dampaknya terjadi kekerasan terhadap warga sipil bahkan berujung kematian.
“Militer masuk mengawal investasi. Seperti kita di Papua Pegunungan militer organik maupun non organik terlalu banyak,” kata Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Papua Barat (UMPB) itu.
Massa lainnya, Maria Kebar dalam orasinya menyinggung peristiwa pembunuhan warga sipil di Kabupaten Tambrauw, Papua Barat Daya yang berujung pengungsian internal warga di beberapa kampung.
“Tambrauw sebagai kabupaten konservasi kemarin dua bulan terakhir terjadi penembakan dan pembunuhan di Distrik Bamusbama, Kampung Yebun dan beberapa kampung disekitarnya,” kata Maria Kebar.
“Saya berharap bapak-bapak MRP yang terhormat, yang duduk atas [nama] daerah orang Papua yang mati-matian dan mati tapi tidak pernah diselesaikan dalam rumah adat Papua. MRP jangan sibuk bahas bahas barang yang tidak jelas di Tiktok, FB (Facebook dan sebagainya,” ucapnya lagi
Orator lainnya, Viktor Rayar menegaskan aksi ini merupakan penolak terhadap PSN dan militerisme di Tanah Papua.
“Untuk warga Manokwari aksi kita hari ini adalah menolak PSN dan militer di [Tanah] Papua, yang menyebabkan pelanggaran HAM di Tanah Papua,” kata Viktor Rayar.
Koordinator Aksi Solidaritas Papua Bergerak Nebot Diwogipa kemudian membaca tuntutan mengatakan demonstran, di antaranya tutup PT Freeport sebagai simbol investasi utama, eksploitasi sumberdaya alam di Tanah Papua.
Aktivitas pertambangan skala besar telah membawa dampak kerusakan lingkungan yang masif, termasuk pencemaran sungai hilangnya hutan hingga eksploitasi masyarakat adat.
Selain itu kehadiran industri ekstraktif sering kali diiringi dengan penguatan aparat keamanan yang memperparah situasi militerisme di wilayah tersebut.
Mendesak pemerintah menghentikan seluruh aktivitas penambangan emas di Tanah Papua, khususnya Papua Barat, karena tidak hanya merusak lingkungan secara tak terkendali, juga menciptakan konflik sosial dan ekonomi di tingkat lokal.
Massa juga menyuarakan tolak Otsus Jilid II karena dinilai gagal menjawab aspirasi dan kebutuhan masyarakat Papua.
Menuntut Presiden Prabowo Subianto segera menarik seluruh militer dari Kabupaten Tambrauw tanpa syarat.
Kehadiran militer di wilayah tersebut dianggap telah menimbulkan keresahan dan ketakutan di kalangan masyarakat sipil, dan mengganggu kehidupan sehari-hari mereka.
Menuntut pencabutan seluruh program PSN di wilayah Tanah Papua, karena selalu dilaksanakan tanpa konsultasi dengan masyarakat adat, serta berdampak kerusakan ekologis jangka panjang.
Mendesak penarikan militer non organik di seluruh Tanah Papua tanpa pengecualian. Kehadiran pasukan tambahan dinilai hanya memperbesar potensi konflik dan memperburuk situasi kemanusiaan.
Menuntut penutupan 12 tambang emas ilegal di Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat, yang telah merusak dan mengancam kehidupan masyarakat sekitar.
Menuntut negara bertanggung jawab atas kerusakan hutan (deforestasi) di Tanah Papua. Tanggung jawab ini harus diwujudkan dalam bentuk pemulihan hutan yang tersisa dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat sebagai penjaga hutan.
Menolak pembangunan Bandara Antariksa di Kabupaten Biak Numfor, Papua yang berpotensi mengancam ruang hidup masyarakat setempat serta merusak ekosistem setempat.
Menuntut penarikan militer dari Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat yang selama ini menjadi sumber ketegangan dan ketidaknyaman bagi masyarakat.
Mendesak pemerintah segera menyelesaikan seluruh kasus pengungsi internal di Tanah Papua, dan menjamin pemenuhan hak-hak dasar mereka termasuk pemenuhan hak pendidikan kesehatan, tempat tinggal serta keamanan.
Massa aksi kemudian membubarkan diri pada 18.30 WP, setelah aspirasi diserahkan kepada DPR Papua Barat dan Majelis Rakyat Papua Barat.
Selama demonstrasi berlangsung, arus lalu lintas di kawasan Wosi dari arah Sanggeng maupun sebaliknya, dialihkan ke jalur lain. (*)
Discussion about this post