Jayapura, Jubi – Pemerintah Provinsi atau Pemprov Papua Tengah menyatakan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) memiliki peran strategis, mempercepat inklusi keuangan kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKN, nelayan, petani hingga masyarakat di wilayah terpencil di provinsi itu.
Pernyataan itu disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Papua Tengah, Silwanus Soemoele saat membacakan sambutan Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa S.H pada rapat pleno TPAKD Provinsi Papua Tengah tahun 2026, di Nabire, Kamis (7/5/2026).
Soemoele mengatakan, keberadaan TPAKD harus mampu menjadi jembatan antara kebutuhan masyarakat dengan layanan sektor keuangan.
Karenanya, akses layananan keuangan mesti dipercepat hingga ke daerah terpencil, sebagai upaya mempercepat pembangunan ekonomi inklusif dan berkeadilan di Papua Tengah.
“Akses keuangan bukan sekadar layanan administratif, juga menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ekonomi lokal, mengurangi kesenjangan antara wilayah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah berkelanjutan,” kata Silwanus Soemoele.
Menurutnya, salah satu tantangan utama dalam layanan keuangan formal dan pembangunan di Papua Tengah adalah keterbatasan akses. Dalam situasi inilah TPAKD memiliki peran strategis.
“TPAKD harus mampu menjadi penghubung yang efektif antara kebutuhan ril masyarakat dengan layanan sektor keuangan yang mudah diakses, terjangkau, aman, inklusif, adaptif, transparan, dan berkelanjutan,” ucapnya.
Katanya, Pemerintah Provinsi Papua Tengah telah menetapkan arah kebijakan yang berfokus pada penguatan ekonomi kerakyatan, pemberdayaan UMKM, koperasi, peningkatan akses pembiayaan, serta pengembangan sektor unggulan daerah berbasis potensi lokal.
Melalui rapat pleno itu, Pemprov Papua Tengah ingin memastikan seluruh program yang dirancang tidak berhenti pada tataran kebijakan administratif semata. Melainkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya orang asli Papua atau OAP.
Setidaknya ada empat poin utama yang harus menjadi perhatian seluruh pihak dalam memperkuat inklusi keuangan di Papua Tengah.
Poin itu adalah memperluas jangkauan layanan keuangan hingga ke daerah-daerah terpencil dan terisolir. Memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, OJK, perbankan, dan seluruh pemangku kepentingan.
Meningkatkan literasi keuangan masyarakat agar mampu mengelola keuangan secara bijak dan produktif. Memastikan seluruh program TPAKD berbasis pada kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar formalitas administratif.
“Rapat pleno ini diharapkan mampu menghasilkan rumusan program kerja yang konkret, terukur, aplikatif, kolaboratif, dan tepat sasaran dalam mempercepat inklusi keuangan di Papua Tengah,” ujarnya.
Selain itu Pemprov Papua Tengah juga mendorong adanya komitmen bersama antara pemerintah, perbankan, dan lembaga keuangan untuk memperkuat pembangunan ekonomi daerah secara inklusif dan berkelanjutan. (*)
Discussion about this post