Jayapura, Jubi – Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa S.H menjeleskan mengenai program pendidikan gratis. Ini merupakan salah satu kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah pada masa kepemimpinan Gubernur Meki Nawipa S.H dan Wakil Gubernur, Deinas Geley.
Gubernur Nawipa meluruskan persepsi publik mengenai kebijakan itu, agar tidak salah tafsir. Katanya, pendidikan gratis mencakup seluruh ekosistem pendidikan, termasuk peningkatan kapasitas dan kualifikasi tenaga pendidik, tidak hanya untuk peserta didik.
Penjelesan ini disampaikan Gubernur Meki Nawipa dalam sambutannya, saat membuka kuliah perdana program RPL di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, di Kabupaten Nabire, Senin (27/4/2026).
Menurutnya, pendidikan gratis tidak terbatas pada siswa. Akan tetapi kualitas guru atau tenaga pendidik juga mesti ditingkatkan.
Salah satu upaya Pemprov Papua Tengah meningkatkan kualitas guru di wilayahnya adalah lewat Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Sorong, Papua Barat Daya.
“Melalui program RPL, guru dapat melanjutkan pendidikan tinggi tanpa meninggalkan ruang kelas, dan ini merupakan bagian integral dari kebijakan pendidikan gratis secara menyeluruh,” kata Gubernur Nawipa.
Katanya, Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga mengalokasikan dukungan pembiayaan pendidikan melalui program beasiswa bagi mahasiswa dengan indeks prestasi kumulatif minimal 2,75.
Namun Gubernur Nawipa menegaskan, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral dan akademik untuk memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.
“Pemerintah telah memberikan dukungan pembiayaan. Oleh karena itu, perguruan tinggi harus hadir melalui riset, inovasi, dan pelayanan yang berdampak langsung terhadap masyarakat dan kebijakan publik,” ucapnya.
Ia menegaskan, pemerintah telah membuka akses seluas-luasnya. Karena itu, komitmen dan keseriusan menjadi kunci utama, agar program ini memberikan hasil maksimal bagi peningkatan kualitas pendidikan di Papua Tengah.
Gubernur Nawipa juga menyinggung masalah validitas data pendidikan di Papua Tengah, yang dinilai masih belum akurat.
Ia mengatakan, ini berimplikasi langsung terhadap ketepatan perumusan kebijakan, termasuk dalam penanganan angka putus sekolah dan distribusi layanan pendidikan. Sebab, ketidakakuratan data akan berdampak pada kebijakan yang tidak tepat sasaran.
“Oleh karena itu, pembenahan sistem data harus dilakukan secara menyeluruh mulai dari tingkat paling bawah,” kata Gubernur Meki Nawipa. (*)
Discussion about this post