Pembangunan di Papua Tengah mesti bermanfaat terhadap OAP

Jayapura, Jubi – Pemerintah Provinsi atau Pemprov Papua Tengah berkomitmen melaksanakan pembangunan yang manfaatnya benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat Papua Tengah secara umum, dan orang asli Papua (OAP) secara khusus.

Penjabat Sekretaris Daerah atau Pj Sekda Provinsi Papua Tengah, dr. Silwanus Soemoele mengatakan, ‎tema pembangunan yang diusung Pemprov Papua Tengah pada 2027, adalah “Penguatan ekonomi lokal dan daya saing daerah berbasis potensi wilayah”.

Tema ini menjadi komitmen bersama dalam mendorong pembangunan yang bertumpu pada kekuatan lokal, kearifan budaya, serta pemanfaatan optimal sumber daya daerah.

Pernyataan itu disampaikan Silwanus Soemoele dalam ketika mewakili Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa S.H menutup pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus atau Musrenbang Otsus dan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Tengah, di kantor Gubernur Papua Tengah, Kamis (30/4/2026).

“‎Ke depan, pelaksanaan pembangunan di Papua Tengah akan berpegang pada prinsip berorientasi hasil, tepat sasaran, transparan, dan akuntabel, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya orang asli Papua,” kata Silwanus Soemoele.

Menurutnya, Pemprov Papua Tengah juga memfokuskan penggunaan dana Otsus untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat asli Papua melalui sektor pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, serta pembangunan infrastruktur dasar.

Katanya, keterlibatan Majelis Rakyat Papua atau MRP dalam setiap pelaksanaan musrenbang, khususnya di tingkat kabupaten pun sangat penting.

Karenanya, Pemprov Papua Tengah diingatkan wajib mengundang anggota MRP dalam musrenbang khusus, sebagai bagian dari implementasi Undang-Undang Otonomi Khusus.

“Musrenbang merupakan forum penting dalam menyelaraskan aspirasi masyarakat, dengan kebijakan pemerintah pusat serta prioritas pembangunan daerah,” ujarnya.

Melalui musrenbang kata Silwanus Soemoele, para pengambil kebijakan di daerah mengidentifikasi berbagai permasalahan pembangunan, menyusun prioritas program dan kegiatan, serta menyepakati arah kebijakan pembangunan daerah.‎

“Seluruh hasil kesepakatan musrenbang akan menjadi bahan penyempurnaan dalam penyusunan RKPD, sekaligus menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menjalankan program pembangunan,” ucap Silwanus Soemoele. (*)

‎