Jayapura, Jubi – Pemerintah Provinsi atau Pemprov Papua Tengah memperketat pengendalian inflasi, guna menjaga stabilitas harga di wilayah itu.
Upaya yang akan dilakukan untuk pengendalian inflasi ini merupakan bagian pembahasan dalam Rapat Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID di Ruang Rapat Wakil Gubernur Papua Tengah, Rabu (29/4/2026).
Rapat bersama Badan Pusat Statistik atau BPS Nabire dan organisasi perangkat daerah (OPD) strategis ini dipimpin Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Papua Tengah, Tumiran.
Tumiran mengatakan, Pemprov Papua Tengah menggelar rapat ini sebagai merespons terhadap lonjakan harga pangan pada kabupaten yang berada di wilayah pegunungan di provinsi itu.
“Kabupaten Intan Jaya menjadi sorotan utama, karena harga beras [di sana] naik 9,33 persen. Komoditas lain seperti minyak goreng, telur, dan daging ayam juga tembus jauh di atas rata-rata nasional,” kata Tumiran.
Menurutnya, naiknya harga kebutuhan pokok di Intan Jaya dipicu sulitnya kondisi geografis, hambatan distribusi, serta ketergantungan pasokan dari luar daerah.
Katanya, karena inflasi di Papua Tengah punya karakter khusus, pemprov pun mengambil enam langkah konkret sesuai arahan Kemendagri, mulai operasi pasar hingga pengawasan penimbunan.
“Untuk jangka panjang, strategi yang disiapkan meliputi dorongan produksi pangan lokal, penguatan TPID kabupaten, sistem data harga real time, serta perluasan gerakan pangan murah dan gerakan menanam,” ujarnya.
Ia mengatakan, semua intervensi sebagai upaya mengendalikan inflasi harus spesifik wilayah, cepat, dan berbasis data.
“Tujuannya, menjaga daya beli masyarakat dan memastikan gejolak harga tidak menganggu stabilitas sosial dan ekonomi Papua Tengah, terutama menjelang momentum permintaan tinggi,” ucap Tumiran. (*)
Discussion about this post