Jayapura, Jubi – Dermaga Dok 9, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua ramai dengan aktivitas nelayan. Beberapa perahu bersandar, para nelayan ada yang sibuk memperbaiki dan merapikan perahu maupun alat pancing.
Sejak akhir tahun lalu, mereka resah karena hasil tangkapan terus menurun dan wilayah tangkap terancam operasi Blok Migas Northern Papua.
Yonas Lawan, anggota Kelompok Nelayan Karya di Inpres Dok 9 Jayapura khawatir masa depan mereka terancam.
Tak hanya cuaca yang seringkali tak menentu, rumpon kelompok nelayan, yang menjadi sumber utama tangkapan kena putus paksa oleh kapal surveyor PT Huatong Service Indonesia (HSI).
Kapal ini sedang melakukan pemetaan potensi migas dalam proyek Blok Migas Northern Papua.
Padahal satu rumpon bisa menelan biaya Rp50-Rp100 juta. Tiap kelompok nelayan yang terdiri setidaknya 10 orang, biasa memiliki dua rumpon dengan jarak beragam.
“Kami kaget, kami rasakan mereka sudah ganggu kami punya piring makan,” kata Yones Lawan, Selasa (14/4/26).
Bagi nelayan, rumpon adalah nadi kehidupan nelayan pesisir utara dan selatan Kota Jayapura. Mereka menangkap tuna, cakalang, tongkol dan ikan lainnya untuk kehidupan sehari-hari.
Yonas bilang, bisa menyekolahkan keenam orang anaknya, bahkan ada satu yang sudah menjadi sarjana dan bekerja.
“Kehidupan nelayan tergantung dari rumpon. Kita tak diberitahu, rumpon nelayan diputuskan (oleh tim surveyor), lalu dibawa ke darat,” katanya.
Dia bingung harus bekerja apa jika wilayah tangkap dan rumpon-rumpon mereka hilang.
Kekhawatiran sama juga Kosmos Kendi, nelayan dari Kelompok BW Woi, sampaikan. Sudah dua bulan terakhir, dia tak lagi pergi melaut karena pemotongan rumpon.
“Rumpon itu kami punya dapur, mereka ganggu kami punya dapur,” ujarnya.
Masyarakat pesisir Papua umumnya membangun rumpon secara berkelompok agar lebih mudah mencari ikan. Tanpa rumpon, biaya melaut makin berat hingga risiko nyawa. Umumnya, nelayan perlu bensin sekitar 30 liter untuk pulang-pergi, nelayan tinggal memancing di sekitar rumpon, lalu kembali ke pesisir dengan hasil tangkapan ikan.
“Rumpon itu macam rumah ikan. Kami tidak mencari jauh-jauh lagi karena (melaut jauh) bisa menghilangkan nyawa,” kata Semba Rosumbere, nelayan Jayapura Utara.
Biasanya, rumpon terbuat dari rudal besi bekas yang hanyut dari Papua Nugini atau Filipina. Lalu mereka ikat dengan tali dan daun kelapa hingga menjadi tempat ikan bertelur dan berkumpul.
Sejak Desember 2025-Maret 2026, tim survei geologi dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral melalui HSI melakukan pemutusan 58 titik rumpon secara sepihak. Alasannya, untuk memuluskan jalur survei seismik untuk pemetaan potensi minyak dan gas bumi (migas) dalam proyek Blok Migas Northern Papua. Wilayah ini menjadi satu dari 10 wilayah kerja blok migas di Indonesia.
Wilayah ini menjadi satu dari 10 area potensi blok migas baru yang dibuka oleh Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (KESDM) pada 4 Maret 2026. Meski begitu, blok ini bukan wilayah kerja baru. Blok ini sudah muncul sejak 2009, saat pemerintah menetapkan Sarmi Papua Asia Oil Ltd. sebagai pemenang lelang wilayah kerja Northern Papua. Penetapan itu tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Migas No. 8012/13/DJM.E/2009 pada 29 April 2009.
Namun, jejak perkembangan blok ini tak terdengar hingga kegiatan survei seismik pada 2026 lalu muncul. Berdasarkan dokumen teknis kajian Blok Jayapura, wilayah kerja ini meliputi Kabupaten Sarmi dan Yalimo, Papua, seluas sekitar 7.328 km2. Adapun survei membentang lebih jauh, dari Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Sarmi, Mamberamo hingga Supiori.
Secara turun temurun, wilayah itu pula yang menjadi ‘piring makan’ masyarakat pesisir Distrik Jayapura Utara dan Selatan. Mayoritas nelayan menggunakan perahu kayu kecil bermesin tempel. Mereka yang memiliki rumpon, melaut hingga 20-30 mil, sedangkan tanpa rumpon hanya sekitar 5-10 mil saja. Dari hasil laut itu, mereka bisa memenuhi kebutuhan keluarga, jika lebih, mereka akan jual untuk tabungan.
Rumpon diputus tanpa sosialisasi
Pemutusan rumpon ini terjadi sejak Desember 2025-Februari 2026. Pada waktu itu, cuaca yang tak pasti dan gelombang tinggi membuat nelayan jarang melaut. Pemutusan rumpon tak langsung diketahui para nelayan.
Berdasarkan data Dinas ESDM Papua menyebutkan ada 58 rumpon nelayan di Jayapura terpaksa diputus karena berada di jalur survei.
Baik Kosmos, Yonas maupun Semba tak tahu tentang pemutusan rumpon kelompoknya oleh perusahaan dan pemerintah. Mereka baru sadar saat pergi melaut dan tak lagi menemukan rumpon.
“Tak ada ikan, tak bisa memancing. Pulang dengan tangan kosong,” ujar Kosmos.
Survei HSI menempuh jalur sekitar 2.065 kilometer dari Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Sarmi, Mamberamo hingga Kabupaten Supiori.
Asbani Wiyawari, Koordinator Nelayan BW Woi, mengatakan, dari data nelayan Kota Jayapura sekitar 4.200 keluarga menggantungkan hidup dari hasil laut. Dari jumlah itu, ada lebih 150 atau sekitar 10 kelompok nelayan terdampak dari pemutusan rumpon.
Padahal, mereka merupakan pemasok penting ikan di pasar Jayapura karena setiap hari bergantung pada rumpon.
Semba pun marah karena tidak ada sosialisasi kepada publik tentang adanya survei itu, terlebih potensi migas yang ada disana.
“Mereka secara diam-diam memutuskan rumpon, baru kita tahu kalau itu ada potensi migas.”
Akibat pemutusan sepihak ini, ratusan nelayan aksi protes dengan mendatangi Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Papua, Senin (16/3/26). Mereka protes dan meminta ganti rugi.
Dalam aksi protes itu, para nelayan sempat melampiaskan kekesalan mereka dengan melempari kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Papua, yang menyebabkan beberapa kaca kantor pecah.
Salah satu koordinator kelompok nelayan Hamadi Jayapura Selatan, Asbani Wiyawari mengatakan, jadi waktu pemutusan rumpon itu tidak koordinasi dengan nelayan pemilik rumpon jadi waktu mereka datang hanya pertemuan dengan ada berapa orang saja.
“Jadi, kalau macam perusahaan ini kalau ada yang mau masuk survei itu harus dikoordinasi sama masyarakat kecil. Karena itu salah siapa bukan salah kami masyarakat tapi salah kamu pemerintah,” katanya.
Tolak wacana blok Migas
Pemutusan rumpon tak hanya mengganggu ekonomi nelayan, juga kedaulatan pangan Kota Jayapura. Selama ini, nelayan rumpon menjadi pemasok utama ikan segar, seperti cakalang, tongkol dan tuna.
“Sejak Maret lalu, produksi ikan turun drastis. Ini memukul ekonomi rumah tangga dan pedagang di pasar lokal. Rumpon adalah sumber utama kami, tanpa itu kami sulit membiayai sekolah,” ujar Semba Rosumbre.
Asbani, koordinator nelayan juga bilang kalau masyarakat pesisir utara Jayapura sudah bergantung pada laut.
“Saat (migas) belum beroperasi saja, rumpon dibasmi. Tak ada hasil sekarang. Kalau sudah beroperasi, kami tak bisa makan apa-apa.”
Kosmos Kendi bilang laut adalah kebun bagi masyarakat pesisir. Dia bilang, jika pengeboran migas terjadi, ini tak hanya berdampak jangka pendek, tetapi seumur hidup hingga ke anak cucunya.
“Kami hidup dari hasil laut, karena itu perusahaan migas ini (kami) menyatakan menolak. Nelayan tidak melaut karena dapurnya menjadi rusak. Tentu operasi migas ini laut bisa tercemar oleh limbah dari pembukaan migas itu,” katanya.
Dia juga khawatir dampaknya akan seperti kerusakan akibat operasi PT Freeport Indonesia. Dia tegas menolak proyek ini karena nelayan tak mendapat manfaat, justru menanggung kerugian jangka panjang.
Iman Djuniawal, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Papua pun menyesalkan pemutusan rumpon itu terjadi. Pasalnya, rumpon menjadi penentu terpenuhinya kebutuhan sehari-hari masyarakat dan Kota Jayapura. Sekitar 80% nelayan tradisional memiliki ketergantungan pada rumpon.
“Disini rumpon itu sumber penghidupan, ketergantungan nelayan kita dengan penangkapan itu berada pada rumpon. Itu hal yang paling vital, yang harus diperhitungkan,” katanya.
Dia mengatakan, perlu pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. “Satu sisi memang kita butuh fiskal daerah, tambahan dari sumber daya lainnya. Tetapi harus bisa menjaga jangan sampai bisa berpengaruh bagi potensi pendapatan yang sudah jalan sebelumnya,” katanya di kantornya, Rabu (15/4/26).
Tommy Yehezkiel Sinaga, Humas dari HSI, sebagai pelaksana survei seismik Pusat Survei Geologi PSG 2D Papua Utara berdalih sudah sosialisasi kepada nelayan. Dia mengaku rumpon yang diputus sudah ganti rugi pada Maret lalu.
Dia bilang, kalau berbicara dampak pencemaran lingkungan atau laut dari pembukaan migas ibaratnya itu masih jauh. Saat ini, katanya, masih di hulu dan masih melewati proses panjang.
“Kalaupun nanti ada pengeboran untuk migas di laut itu tidak akan mencemari lahan. Karena teknologi kita juga sudah termasuk canggih. Dulunya, memang benar ada blok out dan lain-lain kebocoran tapi untuk sekarang sistem keamanan juga sudah terjaga maintenance juga secara rutin otomatis.”
Tommy mengklaim, pencemaran laut tidak akan terjadi dan memastikan nelayan masih bisa mencari ikan.
Nathan Baransano, Akademisi Ilmu Kelautan Universitas Cendrawasih menyebutkan, potensi perikanan di pesisir Jayapura sangat besar, begitu juga potensi migas. Namun proyek migas ini akan berdampak besar bagi lingkungan dan masyarakat. Mulai dari pencemaran laut hingga hilangnya mata pencaharian nelayan.
“Nelayan sudah pasti itu akan kehilangan mata pencaharian, karena mereka akan tutup akses tangkapan masyarakat itu, karena kalau sudah migas sudah dibangun, itu pasti ada batasan-batasan yang masyarakat tidak bisa jangkau dan tidak bisa masuk sembarang,” kata Nathan.
Ganti rugi yang dilakukan oleh pemerintah dan perusahaan, katanya hanya bersifat sementara. “Mereka ini tak hanya hidup satu dua tahun saja. Kalau migas masuk, ada biaya anak sekolah yang harus dibiayai, tapi dapur mereka dirusak.”
Secara jangka panjang, pencemaran di pesisir utara Papua akan terjadi akibat tumpahan minyak karena kebocoran kecil tetapi secara terus-menerus.
“Ini akan mengganggu ekosistem pesisir laut, pemasangan pipa dan jangkar juga akan merusak habitat. Ikan juga akan semakin jauh.”
Kerusakan pesisir akan berdampak pada mangrove, padang lamun, terumbu karang hingga keanekaragaman hayati.
“Seperti spesies penyu belimbing yang ada di Skow. Dan pastinya untuk pemulihan ekosistem laut sendiri saja butuh puluhan tahun itu, dibandingkan waktu merusaknya.”
Nathan mendesak, perlu ada perencanaan secara menyeluruh, baik dari sisi lingkungan, sosial dan budaya. Untuk itu, ada beberapa hal perlu dilakukan. Pertama, perlu ada perlindungan terhadap nelayan yang terdampak dalam rencana proyek itu. Kedua, melakukan pemetaan sumber daya laut yang melibatkan masyarakat. Ketiga, perlu ada pengawasan ketat jika industri ini berjalan dan sanksi tegas jika ada pelanggaran.
“Intinya penting melibatkan masyarakat bukan sebagai penerima dampak tapi juga pengambilan keputusan dalam proyek ini,” katanya.
Pemerintah korbankan laut Papua?
Ronald Wanggai, Kepala Bidang Minyak dan Gas Bumi Dinas ESDM Papua, mengatakan, kalau berbicara dampak pencemaran dari eksplorasi migas itu tidak ada dibandingkan tambang.
“Karena tambang itu membuka lahan, lalu membabat hutan, mencemarkan sungai, lingkungan dan sebagainya. Sehingga itu berdampak luas, tapi kalau investasi migas itu satu tempat saja baru bor kedalam baru tarik jadi migas satu titik saja karena migas tidak membuka luasannya luas,” ujarnya.
Dia katakan, potensi migas tersebar mulai dari Kabupaten Sarmi, Mamberamo Raya, Yapen, Waropen, Biak dan Supiori.
“Ada sekitar enam wilayah kerja migas. Jadi, kemarin yang dilakukan oleh KESDM dalam hal ini pusat survei geologi adalah survei awal yang di mulai dari laut Supiori sampai dengan laut Kota Jayapura sepanjan 2.061 km lintasan seismik,” katanya.
Setelah itu, melakukan survei awal, akan penetapan wilayah kerja blok migas oleh pemerintah pusat dan selanjutnya akan masuk dalam proses pelelangan dan eksplorasi.
“Eksplorasi ini masih belum produksi, masih dilakukan studi untuk mengetahui seberapa besar potensi, seberapa candanganya itu baru masuk tahap eksplorasi,” katanya. (*)
Tulisan ini pertama kali terbit di mongabay.co.id
Discussion about this post