Jayapura, Jubi — Mahasiswa Kabupaten Mimika, Papua Tengah yang tergabung dalam forum Mahasiswa Mimika se-Indonesia mendesak Pemerintah Kabupaten Mimika, Dinas Pendidikan Mimika, PT Freeport Indonesia, dan Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro atau YPMAK segera mengevaluasi kebijakan pendidikan, karena dinilai tidak transparan dan tak berpihak kepada masyarakat tujuh suku di Mimika.
Desakan itu disampaikan melalui penyampaian sikap mahasiswa Mimika se-Indonesia dalam forum mediasi di Asrama Mimika, Perumnas 2 Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Papua, Selasa (2/6/2026).
Sekretaris Ikatan Mahasiswa Pelajar Mimika Kota Studi Jayapura, Maximus Wamenareyau mengatakan forum mediasi mahasiswa, tidak boleh hanya menjadi ruang mendengar aspirasi tanpa, penyelesaian nyata.
“Kami menegaskan bahwa mediasi ini bukan sekadar ruang mendengar dan didengar, tetapi harus menjadi ruang penyelesaian masalah yang nyata,” kata Wamenareyau.
Menurutnya, berbagai persoalan pendidikan di Mimika terus berulang. Mulai dari pembatasan kuota bantuan pendidikan, ketidak jelasan pengelolaan dana pendidikan, hingga kebijakan yang menimbulkan keresahan bagi pelajar dan mahasiswa asal Mimika di berbagai kota studi di Indonesia.
Mahasiswa menuntut seluruh pihak terkait membuka data penerima bantuan pendidikan dan proses seleksi secara transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Mereka juga meminta penambahan kuota bantuan pendidikan bagi pelajar dan mahasiswa asal Mimika.
Mahasiswa meminta Dinas Pendidikan transparan dan berpihak pada tujuh suku, dalam pengelolaan dana afirmasi atau ADM.
Selain itu, mereka mendesak agar putra-putri asli Mimika diprioritaskan dalam proses seleksi dan pembinaan menuju Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN.
Mahasiswa juga meminta pemerataan pelayanan pendidikan hingga ke kampung-kampung dan wilayah terpencil di Kabupaten Mimika, dan meminta PT Freeport Indonesia mengevaluasi kelembagaan YPMAK, serta mengkaji tuntutan pengembalian fungsi kelembagaan sesuai aspirasi masyarakat tujuh suku.
Direktur YPMAK pun diminta memberikan klarifikasi terbuka terkait berbagai pernyataan yang dinilai menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
Mahasiswa juga menyoroti sistem program pendidikan dan beasiswa yang dianggap terlalu berorientasi pada indeks prestasi kumulatif atau IPK, dan meminta kebijakan pendidikan memperhatikan aspek kebutuhan, keberpihakan, serta pengembangan sumber daya manusia tujuh suku di Mimika.
“Kami menuntut kebijakan pendidikan yang adil, transparan, berpihak kepada tujuh suku, serta menjamin pemerataan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Mimika,” ucapnya.
Sementara itu, mahasiswa asal Mimika yang kuliah di Universitas Cenderawasih, Jebe Kobogau mengatakan transparansi dalam pengelolaan pendidikan menjadi harga mati bagi masyarakat Mimika.
Menurut Kobogau, mahasiswa tidak ingin forum mediasi hanya berakhir sebagai diskusi tanpa tindak lanjut yang jelas.
Ia menegaskan seluruh tuntutan mahasiswa harus dijawab secara terbuka, disertai komitmen konkret dari pemerintah daerah, YPMAK, maupun PT Freeport Indonesia.
Mahasiswa juga menyinggung kasus penembakan pelajar almarhum Nalince Wamang di Tembagapura, yang dinilai sebagai bentuk kegagalan perhatian terhadap pendidikan di Mimika.
“Kami masih ingat korban penembakan pelajar almarhum Nnenince Wamang di Tembagapura. Itu adalah bentuk ketidakbecusan pendidikan di Kabupaten Mimika,” kata Jebe Kobogau.
Mahasiswa Mimika se-Indonesia menyatakan apabila aspirasi mereka tidak direspons secara serius oleh pihak terkait, mereka akan melakukan konsolidasi massa pada Agustus 2026,
“Pendidikan adalah hak, bukan privilege. Transparansi adalah kewajiban, bukan pilihan,” kata Kobogau. (*)
Discussion about this post