Jayapura, Jubi – Sejumlah orang dari Asosiasi Pencaker Lokal Carstensz Mimika atau Apelcemi menggelar aksi bisu di depan salah satu hotel di Kota Timika, ibu kota Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Senin (11/5/2026).
Hotel itu merupakan lokasi pelaksanaan Forum Koordinasi Stategis Percepatan Pembangunan Papua, yang dihadiri gubernur, bupati, dan wali kota, DPR provinsi, DPR Kabupaten se-Tanah Papua, perwakilan beberapa kementerian dan lembaga dari jajaran pemerintah pusat.
Gelvin Kafiar, salah satu pengurus Apelcemi mengatakan aksi itu berlangsung pada sore hari. Namun karena tidak memiliki izin dari kepolisian, pihak Intelkam Porles Mimika meminta peserta aksi membubarkan diri.
“Kami mau bertemu langsung Bapak Felix Wanggai dan pak Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa. Kami berharap bisa bertemu langsung dengan mereka, untuk menyampaikan aspirasi pemuda dan pemudi Papua yang masih terlantar dan tidak mendapatkan peluang kerja di seluruh perusahaan sub kontraktor PT Freeport,” kata Gelvin Kafiar melalui pesan tertulisnya kepada Jubi, Senin (11/5/2026).
Menurut Kafiar, pihaknya ingin bertemu langsung dengan para pengambil kebijakan di daerah dan pusat, untuk menyampaikan masalah rekrutmen tenaga kerja di Kabupaten Mimika, untuk dicarikan solusi.
“Kalau kami diam, kami akan terus diinjak. Karena itu, kami ingin untuk seluruh pihak terkait lebih fokus menyelesaikan angka pengangguran yang semakin meningkat di Tanah Amungsa,” ujarnya.
Katanya, ketika perusahaan-perusahaan kontraktor di Kabupaten Mimika tidak membawa tenaga kerja dari luar Tanah Papua, para pencari kerja atau pencaker lokal memiliki peluang kerja.
Sementara itu, salah satu tokoh politik di Tanah Papua yang selama ini mengadvokasi masalah buruh, Laurenzus Kadepa mengapresiasi aksi bisu yang dilakukan oleh Apelcemi itu.
Katanya, aksi itu penting karena pemerintah terkadang ada aksi barulah ada reaksi, ada aksi barulah ada kepedulian.
“Jika tidak ada aksi malas tahu. Kedua, agar pemerintah pusat dan daerah juga sektor swasta yang hadir bisa melihat kalau di Timika terdapat angka pengangguran yang tinggi terutama bagi pencaker orang Papua ini bukti gagalnya Otsus,” kata Laurenzus Kadepa.
Ketua Exco Partai Buruh Papua Tengah itu mengaku miris, sebab angka pengangguran justru tinggi di daerah tempat beroperasinya tambang tembaga dan emas terbesar di dunia, dan nasib buruh tidak diperhatikan.
Kadepa berharap, dengan pertemuan untuk mengevaluasi implementasi Otsus ini, bisa lebih fokus pada korban sipil karena konflik bersenjata di Tanah Papua, masalah pengangguran anak-anak asli Mimika, Papua dan non Papua, yang lahir dan besar di Mimika.
“Juga permasalahan buruh karyawan freeport, kontraktor mogok kerja tahun 2017 yang belum diurus pemerintah sampai saat ini,” ujarnya. (*)
Discussion about this post