Jayapura, Jubi – Asosiasi Pencaker Lokal Carstensz Mimika atau Apelcemi mendesak pemerintah kabupaten (pemkab) dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau DPRK Mimika, Papua Tengah menuntaskan berbagai masalah ketenaga kerjaan di wilayah itu.
Desakan itu disampaikan Apelcemi saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPRK Mimika di ruang serbaguna kantor DPRK, Rabu (6/5/2026).
Ketua Apelcemi, Hendrikus Kaparapea mengatakan, yang diharapkan pihaknya bukan wacana semata. Melainkan ada langkah nyata dari para pengambil kebijakan di daerah itu, untuk menuntaskan seluruh masalah terkait ketenagakerja di Mimika, terutama rekturment tenaga kerja lokal orang asli Papua dan non asli Papua yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Mimika.
“Apelcemi sangat prihatin atas kinerja pemerintah dalam hal ini Disnakertrans (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi) Kabupaten Mimika. Persoalan pengangguran sudah bertahun-tahun, namun belum terselesaikan,” kata Hendrikus Kaparapea melalui pesan tertulisnya kepada Jubi, Kamis (7/5/2026).
Katanya, Disnakertrans Kabupaten Mmika terkesan melakukan pembiyaran dan tidak menjalankan fungsi tugas sebagaimana mestinya.
Disnakertrans Mimika pun disebut tidak memiliki data lengkap terkait pencari kerja (pencaker) lokal, yang sudah bekerja di seluruh perusahaan sub kontraktor PT Freeport Indonesia.
“Terutama masyarakat pemilik hak ulayat, di mana saat ini perusahaan Freeport sedang melakukan eksploitasi tambang,” ucapnya.
Apelcemi juga menyinggung kebaradaan PT Freeport yang sudah 59 tahun menambang kekayaan alam Bumi Amungsa (sebutan lain untuk Kabupaten Mimika).
Keberadaan tembang emas dan tembaga itu dinilai belum memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat adat tujuh suku pemilik hak ulayat, dan orang asli Papua pada umumnya.
“Kami orang asli Papua, minta Disnakertrans segera menertibkan seluruh sub kontraktor yang berada di Kabupaten Mimika. Mulai dari kantor fisik dan papan nama alamat yang tidak jelas,” ujarnya.
Sebab menurutnya, banyak perusahaan sub kontraktor yang tidak memiliki kantor di Mimika, tetapi melakukan perekrutan tenaga kerja siluman’ secara diam-diam dan langsung dipekerjakan.
“Bagian ini yang perlu diperhatikan serius oleh Disnaker dan semua pihak berkompeten. Bekerjalah dengan jujur. Jangan jadikan kami objek untuk semua program pemerintah yang selalu mengatas namakan Otsus. Suku Amungme, Kamoro dan lima suku kekerabatan lainya,” kata Hendrikus Kaparapea.
Sekretaris Apelcemi, Markus Beanal mengatakan apabila tidak ada solusi terhadap masalah pengangguran di Kabupaten Mimika, tentu akan berdampak pada kehidupan sosial masyarakat.
“Mulai dari segi ekonomi, dan perputaran uang akan berkurang. Otomatis income untuk PAD (Pendapatan Asli Daerah) berkurang juga. Dari segi kamtibmas, Mimika banyak sekali konflik, pembunuhan perampokan, begal, pencurian dan kasus lainnya. Persoalan ini semua dipengaruhi angka penggaruan yang tinggi di kabupaten ini,” kata Markus Beanal.
Apelcemi juga berharap, kontraktor yang ada di Kabupaten Mimika tidak lagi merekrut tenaga kerja dari luar Papua. Namun mengakomodir pencaker lokal yang berada di bahwa payung Appelcemi.
Pendiri Apelcemi, Yan Akobiarek mengritisi persyaratan administrasi, yang memberatkan pencaker seperti pengalaman kerja minimal 2-5 tahun dan surat vaksin seertifikasi yang biayanya cukup mahal, interview daring (online), penerimaan berkas online dan beberapa persyaratan lain yang dinilai memberatkan pencari kerja.
“Jangan jadikan sistem administrasi yang terlalu ribet untuk menghambat kami orang Papua mendapatkan pekerjaan,” kata Yan Akobiarek.
Sementara itu, salah satu tokoh politik di Tanah Papua yang selama ini terlibat mengadvokasi masalah buruh, Laurenzus Kadepa mengapresiasi gerakan Apelcemi.
Ia berharap, asosiasi yang dibentuk pada April 2026 itu, dapat menjadi media untuk mendorong dan mengadvokasi para pencari tenaga kerja orang asli Papua maupun non Papua, yang lahir dan besar di Tanah Papua, dan selama ini dilupakan oleh para pengambil kebijakan
“Saya melihat gerakan seperti ini perlu dan berharap melalui gerakan ini pemerintah daerah dan dinas terkait membuka mata hati dan bekerja benar,” kata Laurenzus Kadepa.
Menurutnya, selama ini pemerintah daerah melalui dinas terkait, terkesan kurang memperhatikan masalah ketenagakerjaan lokal, yang menyebabkan tingginya angka pengangguran di Mimika.
“Ini memalukan, miris kalau perusahaan sub kontraktor Freeport yang beroperasi di Mimika, tidak memberikan dampak positif bagi pencari pekerja orang asli Mimika, orang asli Papua dan masyarakat non Papua yang lahir dan besar di Tanah Papua,” ujarnya. (*)
Discussion about this post