Jayapura, Jubi – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau DPRK Puncak, Papua Tengah, Thomas Tabuni mengatakan masyarakat Puncak ingin adanya investigasi terbuka dan independen, dalam peristiwa di Distrik Pogoma dan Distrik Kembru, Kabupaten Puncak.
Sebelumnya TNI melakukan operasi militer di Distrik Pogama pada 13 April 2026, dan Distrik Kembru pada 14 April 2026. Dalam operasi militer itu, sembilan warga Distrik Kembru dilaporkan meninggal dunia karena tertembak, dan lima lainnya mengalami luka tembak.
Thomas Tabuni mengatakan, warga ingin adanya investigasi independen dan terbuka untuk memastikan jumlah korban di kedua distrik dan siapa pelaku sebenarnya. Sebab pihak TNI dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB saling tuduh.
Katanya, Pemerintah Kabupaten Puncak telah membentuk tim khusus untuk menangangi warga terdampak. Tim ini dipimpin oleh Penjabat Sekretaris Daerah atau Pj Sekda Puncak, dibantu Kepala Dinas Pananggulangan Bencana Daerah, Ketua Palang Merah Indonesia (PMI), dan Kepala Dinas Kesehatan.
*****************
Jubi.id adalah media yang berbasis di Tanah Papua. Media ini didirikan dengan sumberdana masyarakat melalui donasi dan crowd funding. Dukung kami melalui donasi anda agar kami bisa tetap melayani kepentingan publik.
*****************
“DPRK juga turun [untuk] pastikan insiden penembakan. Begitu turun, ternyata benar ada korban dari pihak masyarakat,” kata Thomas Tabuni kepada Jubi melalui penggilan teleponnya, Selasa (21/4/2026).
Menurut Thomas Tabuni, pihaknya tidak dapat memastikan siapa pelaku, karena belum ada tim investigasi independen. Karenanya, DPRK Puncak pun berharap Komnas HAM RI, Kementerian HAM RI, Kementerian Hukum dan HAM bersama NGO terkait, dapat membentuk tim investigasi independen turun ke Puncak.
“Kami DPRK juga menyerukan untuk segera dibentuk tim investigasi independen. Berdasarkan aspirasi [masyarakat] kami DPRK [Puncak] dalam minggu berjalan atau minggu depan akan membentuk Pansus Kemanusiaan,” ujarnya.
Thomas Tabuni mengatakan, korban meninggal dunia dalam peristiwa di Distrik Kembru 10 orang, sebab salah satu dari sembilan korban sedang hamil dan bayi dalam kandungannya ikut meninggal dunia.
“Saya sudah meminta kepada Wakil Ketua I [DPRK Puncak], Ketua Komisi dan anggotanya, untuk pergi cek ke sejumlah kampung di Distrik Kembru, untuk pastikan tempat bakar mayat berapa, orang meninggal berapa, nama siapa, dan di mana, supaya ada data yang jelas. Karena ada yang bilang korbannya 12 orang, [ada yang bilang] 15 orang dan sebagainya,” ucapnya.
Terkait demonstrasi masyarakat, organisasi masyarakat dan organisasi kepemudaan di DPRK Puncak awal pekan ini kata Tabuni, ada berbagai aspirasi yang disampaikan demonstran kepada DPRK.
Aspirasi itu terkait keamanan, penembakan masyarakat sipil, keberadaan TNI non organik hingga meminta penarikan aparat TNI dari Kabupaten Puncak.
“[Aspirasi utama yang] masyarakat sampaikan adalah meminta penarikan TNI dan evaluasi pengiriman pasukan non-organik di beberapa wilayah Puncak. Kedua jika terbukti bahwa pelakunya dari TNI-Polri atau sebaliknya [TPNPB], berarti masyarakat inginkan ada investigasi terbuka dan independen untuk mengungkap pelakunya,” kata Thomas Tabuni. (*)
Iklan Layanan Masyarakat ini Dipersembahkan oleh PT. Media Jubi Papua
Discussion about this post