Jayapura, Jubi – Ketua Dewan Adat Papua Representasi Wilayah Adat Meepago, Eltinus Omaleng mengatakan pihaknya akan mengundang manajemen PT Freeport untuk duduk bersama, membicarakan masa depan masyarakat adat Papua, terutama suku-suku yang berada di wilayah operasional PT Freeport.
Pernyataan itu disampaikan Eltinus Omaleng usai memimpin Pleno I 2026 Dewan Adat Wilayah Meepago di Abepura, Kota Jayapura, Papua, Rabu (8/4/2026).
“Saya sudah jadi ketua dan program kami adalah mengudang PT Freeport pada 10 Mei untuk pertemuan di Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Kami akan tanyakan kepada Freeport, selama 59 tahun [peroperasi di Tanah Papua] bagaimana menyiapkan putra asli daerah untuk memimpin daerahnya, untuk menjadi presiden direktur PT Freeport,” kata Eltinus Omaleng.
Menurut Bupati Mimika periode 2014-2019 dan 2019-2024 itu, pihaknya juga akan mengundang Gubernur Papua Tengah, enam gubernur lain se-Tanah Papua, dan dewan adat dari tujuh wilayah adat di Tanah Papua.
“Apabila tidak terjawab [apa yang kami perjuangkan] kami akan cari keadilan, tidak hanya di Indonesia tapi hingga luar negeri,” ujarnya.
Eltinus Omaleng juga menyinggung kepemilikan 51 persen saham PT Freeport oleh Pemerintah Indonesia, yang akan meningkat hingga 63 persen pada 2041.
Tambahan saham sebesar 12 persen itu diperoleh melalui mekanisme divestasi tanpa biaya akuisisi sebagai bagian dari perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) hingga 2061.
“Saham PT Freeport [nantinya] tinggal 37 persen, dan saya khawatir Amerika akan jual saham sisa itu kepada sembarangan orang, mereka cuci tangan dan hilang. Karenanya, kimi akan duduk bersama PT Freeport, dewan adat dari tujuh wilayah adat dan para gubernur se-Tanah Papua membahas apakah saham sisa ini kita bisa diberikan. Kalau tidak, dewan adat tujuh wilayah adat di Tanah Papua bersatu tutup Freeport,” ucapnya.
Ketua Dewan Adat Wilayah Meepago, Wolter Belau mengatakan hal yang sama. Katanya, pihaknya meminta dukungan dari berbagai kalangan terutama dewan adat pada enam wilayah adat lain di Tanah Papua.
“Kalau pernyataan itu tidak ditanggapi, kami dari wilayah adat Meepago bersama masyarakat adat Kabupaten Mimika, Nabire, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, dan Paniai, [sebagai] pemilik ulayat sepakat tutup Freeport, karenanya kami minta dukungan dari enam dewan adat lain di Tanah Papua,” kata Wolter Belau.
Ketua Dewan Adat Papua Representasi wilayah Adat Tabi, mewakili Ketua Dewan Adat Papua, Yakobias Wabrar mengatakan, pihaknya bersama enam wilayah adat lain di Tanah Papua akan terus mendampingi apa yang diperjuangkan Dewan Adat wilayah Meepago.
“Kami Dewan Adat Papua akan terus mengawal bersama enam wilayah adat yang lain di Tanah Papua, dan Pak Eltinus Omaleng akan menjadi koordinator. Kami akan berjuang bersama demi kepentingan bangsa Papua di wilayah adat Meepago,” kata Yakonias Wabrar.
Ia berharap, gubernur di seluruh Tanah Papua dapat bersama-sama pihaknya membicarakan masalah ini dan berjuang bersama. (*)
Discussion about this post