Jayapura, Jubi — Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah melakukan verifikasi faktual dokumen surat keterangan orang asli Papua (OAP) bagi ratusan peserta seleksi calon praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) 2026, yang sedang berebut kuota Provinsi Papua Tengah dan delapan kabupaten di wilayah itu.
Verifikasi dipimpin oleh Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Adat MRP Provinsi Papua Tengah Yulius Wandagau di lantai III Gedung Laboratorium Terpadu Eksakta II Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Kamis (8/10/2026).
Yulius Wandagau mengatakan, peserta calon praja IPDN yang diverifikasi pihaknya adalah 120 orang. Dari jumlah itu 102 orang sesuai kriteria atau merupakan orang asli Papua dan 18 orang non asli Papua.
“Kami ingin pastikan bahwa 24 kuota untuk 8 kabupaten [di Provinsi Papua Tengah] dan 7 kuota [untuk] provinsi tahun ini adalah benar-benar anak-anak asli Papua. Surat keterangan mereka juga benar dikeluarkan [oleh] MRP Papua Tengah,” kata Yulius Wandagau, Jumat (9/10/2026).
Menurutnya, verifikasi yang dilakukan MRP Provinsi Papua Tengah berpatokan pada Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Provinsi Papua Tengah Nomor 14 Tahun 2026.
Katanya Perdasus ini menjadi landasan hukum untuk memberikan pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum terhadap hak-hak OAP di Provinsi Papua Tengah.
Ia mengatakan, dalam Perdasus itu disebutkan bahwa defenisi orang asli Papua adalah orang yang bapak ibunya benar-benar dari salah satu suku asli di Papua atau yang bapaknya dari suku asli Papua dan ibunya pendatang.
“MRP Provinsi Papua Tengah juga sudah mempermudah proses pengurusan surat keterangan OAP secara digital lewat aplikasi SIMPEL-MRP dilengkapi barcode/QR Code untuk verifikasi keabsahan dokumen,” ucapnya.
Pada kesempatan itu, Yulius Wandagau juga menyoroti soal tingginya animo peserta seleksi IPDN asal Papua Tengah setiap tahun di tengah jumlah kuota yang sangat terbatas. Oleh karena itu, ia meminta gubernur dan para bupati di Papua Tengah bisa berkoordinasi dengan Kemendagri untuk menambah kuota IPDN tahun depan. Selain, perlunya membuka jalur komunikasi dengan kementerian lain yang memiliki sekolah kedinasan.
“Kepada IPDN selaku panitia seleksi, kami juga berharap waktu seleksi di tahun depan bisa dimajukan ke bulan Juni atau Juli agar ada waktu bagi peserta yang tidak lolos bisa masih ada kesempatan seleksi masuk ke perguruan tinggi lain,” ujarnya.
Alumni Sekolah Tinggi Ilmu Pariwisata Bandung ini, meminta agar dalam proses seleksi IPDN ada keadilan dan perhatian khusus bagi peserta asal Papua Tengah yang berasal dari keluarga tidak mampu atau anak-anak yatim piatu.
“Jangan hanya anak-anak pejabat saja yang lolos dari tahun ke tahun, sementara anak-anak dari keluarga tidak mampu yang nilainya tinggi tidak lolos karena ada intervensi,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Papua Tengah, Denci Meri Nawipa, S.IP, MM mengapresiasi MRP Provinsi Papua Tengah yang sudah hadir memverifikasi dokumen orang asli Papua bagi para calon IPDN tahun 2026.
“Kami dari BKPSDM juga mengapresiasi sistem yang sudah dibangun MRP Papua Tengah yang mempermudah proses verifikasi. Nah dalam proses ini, kami minta agar panitia seleksi IPDN sedapat mungkin mengutamakan kuota anak-anak OAP dari suku asli yang ada tiap kabupaten itu,” kata Denci Nawipa.
Menurut Denci Nawipa, sebagai instansi teknis, BKPSDM Papua Tengah siap mengawal proses seleksi ini agar mendapatkan hasil praja IPDN terbaik.
Ia mengaku telah menurunkan tim BKPSDM ke Jayapura sejak tahapan Seleksi Kompentensi Dasar (SKD) pada September 2026, hingga pengantaran menuju kampus Jatinangor pada November 2026 mendatang.
“Kami juga apresiasi atas bertambahnya kuota IPDN tahun ini, dimana tahun lalu tiap kabupaten 2 orang naik jadi 3 orang, sementara kuota provinsi naik dari 6 orang menjadi 14 orang. Jadi tahun ini seluruh Papua Tengah dapat kuota 38 orang,” ujar mantan Penjabat Bupati Paniai ini.
Berdasarkan data yang diterima dari panitia Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN Tahun 2026, terdapat 228 calon peserta asal Provinsi Papua Tengah yang mengikuti seleksi SKD pada 22-29 September 2026 lalu.
Dari jumlah itu, sebanyak 106 dinyatakan lolos menuju tahap Tes Kemampuan Bahasa Inggris (TKBI) yang tengah berlangsung sejak 9-10 Oktober 2026.
Pada 15 Oktober 2026, panitia akan mengumumkan hasil Verifikasi Faktual Dokumen Persyaratan Administrasi Tahap I dan TKBI secara bersamaan.
Selanjutnya para peserta yang lolos akan mengikuti seleksi kesehatan tahap I pada 17 Oktober 2026. (*)
Discussion about this post