Sorong Jubi – Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat Daya, Sulaiman Mubalen menyoroti ketimpangan layanan publik di Distrik Maladumes, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Ketimpangan layanan publik ini disampaikan warga Distrik Maladumes saat Sulaiman Mubalen bertemu masyarakat di sana, untuk mendengar aspirasi mereka, Kamis (27/8/2026).
Dalam pertemuan tersebut, masyarakat menyampaikan berbagai masalah yang mereka hadapi, dan mempertanyakan arah perencanaan, penganggaran, dan penggunaan dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua agar benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat hingga ke tingkat distrik dan kampung.
Sulaiman Mubalen mengatakan, apa yang disampaikan masyarakat bukan sekadar permintaan bantuan, tetapi berkaitan dengan kebutuhan dasar dan masa depan orang asli Papua (OAP).
“Masyarakat menyampaikan persoalan yang mereka hadapi sehari-hari, dan ini harus menjadi perhatian serius pemerintah. Jangan sampai masyarakat hanya didengar ketika ada kegiatan penyerapan aspirasi, tetapi setelah itu tidak ada tindak lanjut,” kata Sulaiman Mubalen.
Ia mengatakan, salah satu masalah yang mendapat perhatian adalah keberadaan pasar mama-mama Papua. Masyarakat meminta pemerintah tidak hanya membangun tempat berjualan, juga memberikan perlindungan terhadap ruang ekonomi masyarakat Papua.
Menurut Sulaiman, pemerintah perlu membuat regulasi yang jelas agar pangan lokal seperti pinang, sagu, keladi, petatas dan berbagai hasil pangan lokal lainnya tetap menjadi ruang ekonomi yang kuat bagi masyarakat Papua.
Masyarakat juga meminta supaya pemerintah membuat Peraturan Daerah untuk pembatasan penjualan pinang dan pangan lokal seperti sagu, keladi dan lainnya. Jangan pangan sampai lokal itu justru lebih banyak dijual oleh non-Papua.
Katanya, masalah ini mesti diseriusi pemerintah daerah. Ini bukan untuk melarang masyarakat tertentu mencari nafkah, melainkan memastikan adanya perlindungan dan keberpihakan terhadap pelaku usaha orang asli Papua, yang menggantungkan kehidupan keluarganya dari hasil kebun berupa pangan lokal.
“Kalau orang non-Papua datang berdagang, tentu harus ada pengaturan. Jangan semua ruang ekonomi dibiarkan terbuka tanpa keberpihakan. Pangan lokal Papua harus menjadi kekuatan ekonomi orang Papua,” ucapnya.
Masalah lain yang disampaikan masyarakat dalam pertemuan itu adalah pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Masyarakat menilai program itu belum dirasakan secara merata oleh anak-anak sekolah di wilayah Maladumes.
Katanya, ada sejumlah anak sekolah di wilayah tersebut yang mayoritas merupakan OAP, namun belum mendapat manfaat program MBG.
Sulaiman Mubalen mengatakan, pemerintah tidak boleh hanya melihat pelaksanaan program di pusat kota. Anak-anak di distrik juga harus mendapatkan perhatian yang sama.
Pemerintah diminta mengevaluasi pelaksanaan program, agar tidak terjadi kesenjangan pelayanan antara anak-anak yang bersekolah di pusat kota dan mereka di distrik.
“Pemerintah harus turun melihat kondisi anak-anak di distrik. Kalau memang ada persoalan dalam distribusi, penganggaran atau pelaksanaan, harus segera diperbaiki,” ujarnya.
Masyarakat Maladumes juga menyampaikan masalah transportasi anak sekolah. Mereka berharap ada bus sekolah, karena ketersediaan sarana transportasi dinilai penting.
Sebab akses pendidikan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan gedung sekolah, juga kemampuan anak-anak mencapai sekolah dengan aman dan terjangkau.
“Kalau transportasi menjadi kendala, pemerintah harus hadir mencari solusi,” kata Sulaiman Mubalen.
Selain itu, Sulaiman Mubalen berharap pemerintah dapat memberikan perhatian terhadap para pemuda di Distrik Maladumes. Sebab, mereka memiliki minat dalam bidang olahraga seperti sepak bola, namun keterbatasan fasilitas olahraga membuat potensi itu tidak berkembang.
“Kalau [pemerintah kabupaten] belum bisa membangun fasilitas yang besar, [minimal pemerintah] bantu bola, bantu perlengkapan, atau bangun lapangan yang layak,” ucapnya.
Sulaiman Mubalen menilai, olahraga dapat menjadi salah satu cara penting untuk menjaga anak muda dari berbagai pengaruh negatif.
Sulaiman Mubalen mengatakan, seluruh aspirasi masyarakat Distrik Maladumes itu, harus dikaitkan dengan perencanaan dan penganggaran pembangunan, termasuk pemanfaatan dana Otsus.
Ia meminta pemerintah memastikan kebijakan anggaran benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat adat dan OAP.
Mubalen juga meminta Pemerintah Kota Sorong dan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya tidak hanya fokus membangun wilayah pusat kota.
Katanya, pembangunan harus diukur dari kemampuan pemerintah menjangkau masyarakat yang selama ini merasa belum mendapatkan pelayanan secara adil.
Karenanya, pemerintah daerah disarankan berani mengevaluasi kebijakan yang belum menyentuh kebutuhan nyata masyarakat adat.
Sementara itu Kepala Distrik Maladumes, Antonia Iek mengatakan, aspirasi yang disampaikan masyarakat itu penting, karena pemerintah membutuhkan informasi langsung dari lapangan untuk mengetahui persoalan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Aspirasi masyarakat ini harus menjadi perhatian. Apa yang disampaikan masyarakat merupakan kondisi yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Kami berharap ada tindak lanjut dari pemerintah,” kata Antonia Iek.
Menurutnya, koordinasi antara pemerintah distrik, pemerintah kota, pemerintah provinsi dan lembaga representasi masyarakat adat penting, agar persoalan di tingkat distrik dapat ditangani lebih terarah.
“Pemerintah harus melihat kondisi masyarakat secara langsung sehingga program yang dibuat benar-benar sesuai kebutuhan di lapangan,” ujarnya. (*)
Discussion about this post