Sorong, Jubi – Polemik terkait anggaran operasional Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, yang muncul dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2024 telah memicu reaksi keras dari berbagai kalangan masyarakat. Ketua Dewan Adat Suku – DAS Matbat, Silfester Mjam, yang juga satu di antara tokoh masyarakat, mempertanyakan konflik antara Ketua DPR Kabupaten – DPRK Raja Ampat, Abdul Wahab Warwey, dan Sekda Raja Ampat, Yusup Salim, terkait penambahan anggaran tersebut.
“Kenapa kalian sendiri saling menuding? Masyarakat mendukung Sekda untuk meminta KPK segera turun tangan memeriksa anggaran daerah. Kami ingin transparansi. Kalau pemerintah terus ribut, apa yang bisa kami, masyarakat, lakukan?” ujar Silfester Mjam.
Seruan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memeriksa keuangan daerah juga disampaikan oleh Ketua GEMA MATBAT (Generasi Muda Matbat), Dion Barapai. Menurut Dion, terdapat indikasi kejanggalan dalam pengelolaan kas keuangan daerah Kabupaten Raja Ampat, yang menyebabkan perbedaan persepsi antara Ketua DPRK dan Sekda.
“Saya melihat ada sesuatu yang ganjil. Kedua pejabat ini sampai saling mengirim pantun di media sosial, dan itu menimbulkan tanda tanya besar. Kami mendukung sepenuhnya langkah Pak Yusup Salim yang secara terbuka meminta KPK untuk memeriksa keuangan daerah. Mungkin beliau memiliki sesuatu yang ingin ditunjukkan kepada publik dan KPK,” ujar Dion.
Sebelumnya, Yusup Salim menjelaskan bahwa dana sebesar 3 miliar rupiah yang disebut oleh Ketua DPRK tidak hanya diperuntukkan bagi Sekda, melainkan juga bagi seluruh pejabat daerah, termasuk Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan tiga asisten.
“Jangan karena tidak paham, kemudian menyebarkan berita yang tidak benar. Dana itu bukan khusus untuk Sekda saja,” tegas Yusup Salim.
Ketegangan antara dua pimpinan penting di Kabupaten Raja Ampat ini telah menjadi sorotan publik, dengan masyarakat dan organisasi pemuda semakin mendesak KPK untuk segera turun tangan guna memastikan transparansi pengelolaan anggaran daerah.
Masyarakat Raja Ampat, melalui pernyataan resmi dari Gema Matbat, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Sekretaris Daerah (Sekda) yang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memeriksa keuangan daerah. Mereka menilai langkah ini penting untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah.
“Kami mendukung penuh permintaan Pak Sekda kepada KPK untuk segera melakukan pemeriksaan keuangan daerah. Ini adalah langkah krusial dalam menjaga integritas pengelolaan anggaran di Raja Ampat dan memastikan kesejahteraan masyarakat terjamin,” ujar perwakilan Gema Matbat.
Dukungan ini merupakan bagian dari komitmen masyarakat dalam menjaga kedaulatan dan kesejahteraan Papua, khususnya di Raja Ampat. Mereka berharap kehadiran KPK akan membawa kejelasan dan menyelesaikan isu-isu terkait pengelolaan keuangan daerah.
“Kami ingin memastikan bahwa tanah dan manusia Papua tidak dirugikan oleh penyalahgunaan anggaran. Pemeriksaan oleh KPK diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Sekda Raja Ampat sebelumnya telah menyampaikan kekhawatirannya terkait pengelolaan keuangan daerah dan secara terbuka meminta KPK untuk segera melakukan pemeriksaan.(*)
Discussion about this post