Sorong, Jubi – Puluhan pemuda adat, aktivis lingkungan, dan perwakilan masyarakat adat dari berbagai di Papua Barat Daya, menyerukan perlawanan terhadap investasi dan perusakan hutan di wilayah itu.
Seruan itu disampaikan pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada 5 Juni 2026. Peringatan diselenggarakan di Kampung Asbaken, Distrik Makbon, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, Jumat (5/6/2026).
Melalui gerakan bertajuk “Aksi Iklim dari Kampung untuk Kampung” para peserta menyampaikan seruan bersama untuk menghentikan deforestasi, ekspansi perkebunan sawit, pertambangan, industri ekstraktif, serta berbagai bentuk perampasan ruang hidup masyarakat adat yang semakin mengancam masa depan Tanah Papua.
Staf Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, Ayub Paa mengatakan krisis iklim yang terjadi kini bukan sekadar masalah lingkungan. Melainkan persoalan keberlangsungan hidup masyarakat adat yang selama berabad-abad menjaga hutan Papua.
Katanya, bagi masyarakat adat Papua, krisis iklim bukan sekadar angka dalam laporan internasional atau target pengurangan emisi karbon. Krisis iklim adalah kenyataan yang dihadapi setiap hari.
“[Apabila] hutan hilang, berarti hilang [juga] sumber pangan. Sungai rusak, berarti hilangnya sumber kehidupan, dan tanah adat yang dirampas, berarti hilangnya identitas masyarakat adat,” kata Ayub Paa.
Menurutnya, hutan hujan Papua merupakan benteng terakhir yang masih tersisa di dunia, dan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan iklim global.
Ketika hutan Papua dibuka untuk perkebunan sawit, pertambangan, pembalakan kayu, atau proyek-proyek skala besar lainnya, yang dirusak bukan hanya pohon. Akan tetapi hancurnya sistem kehidupan masyarakat adat, dan keanekaragaman hayati dunia.
“Generasi masa depan Papua, sedang dipaksa menanggung beban dari kontradiksi ekonomi global,” ujarnya.
Ayub Paa mengatakan, selama ini masyarakat adat Papua telah membuktikan diri sebagai penjaga hutan yang paling efektif. Namun mereka justru sering disingkirkan dari ruang pengambilan keputusan.
Negara dan korporasi selalu berbicara tentang pembangunan berkelanjutan. Akan tetapi pada saat yang sama, izin-izin baru investasi terus diberikan pemerintah di atas wilayah adat masyarakat adat.
“Ini adalah kontradiksi yang harus dihentikan. Tidak mungkin bicara menyelamatkan iklim, sambil terus menghancurkan hutan yang menjadi benteng terakhir kehidupan di Tanah Papua,” ucapnya.
Selain itu berbagai proyek eksploitasi sumber daya alam yang masuk ke Tanah Papua kata Ayub Paa, sering kali menyisahkan konflik sosial dan kerusakan ekologis yang berlangsung puluhan tahun.
Di sisi lain, masyarakat adat yang menjaga hutan secara turun temurun justru diposisikan sebagai penghambat pembangunan. Mereka yang menghancurkan hutan dianggap sebagai investor.
“Karenanya cara pandang seperti dirasa perlu diubah jika pemerintah sungguh-sungguh ingin mewujudkan keadilan iklim dan keadilan lingkungan,” kata Ayub Paa.
Perwakilan Pemuda Malamoi, Ronal Timle mengatakan, berbagai proyek pembangunan yang mengatasnamakan investasi sering kali mengorbankan masyarakat adat sebagai pemilik sah wilayah tersebut.
Katanya, situasi ini menyebabkan hutan-hutan adat semakin menipis, sungai mulai tercemar, dan ruang hidup masyarakat semakin sempit.
“Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka generasi berikutnya hanya akan mewarisi cerita tentang alam Papua yang pernah indah, tetapi tidak lagi bisa mereka nikmati secara nyata,” kata Ronal Timle.
Menurut Timle, kawasan hutan, sungai, mangrove, dan sagu yang tersebar di wilayah Imekko, Kais, Metemani, Saifi, Seremuk, Konda hingga Moswaren merupakan sumber kehidupan masyarakat adat yang tidak boleh dikorbankan.
Sebab, bagi orang Papua hutan bukan sekadar aset ekonomi. Hutan adalah rumah, sekolah, apotek, pasar, dan identitas budaya kami ketika hutan hilang, yang hilang bukan hanya kayu, tetapi seluruh sistem kehidupan masyarakat adat.
“Karena itu kami menolak segala bentuk investasi yang mengancam keberlangsungan wilayah adat kami,” ucapnya.
Katanya, masyarakat adat tidak menolak kemajuan atau pembangunan. Namun pembangunan harus menghormati hak-hak dasar masyarakat adat.
“Jangan menjadikan masyarakat adat sebagai penonton di atas tanahnya sendiri. Kami berhak menentukan masa depan wilayah adat kami tanpa persetujuan masyarakat adat, setiap proyek yang masuk hanya akan melahirkan konflik dan ketidakadilan,” ucapnya.
Sementara itu, Samuel Moifilit dari Greenpeace Indonesia di Sorong mengatakan bahwa Kabupaten Sorong Selatan kini sedang berada pada persimpangan penting, antara kepentingan investasi dan perlindungan lingkungan hidup.
Katanya, Sorong Selatan memiliki kekayaan ekologi yang luar biasa. Namun dalam beberapa tahun terakhir terjadi tekanan yang semakin besar terhadap hutan alam, hutan sagu, mangrove, dan wilayah adat akibat ekspansi industri ekstraktif.
“Jika tidak diawasi secara ketat, kerusakan yang terjadi akan berdampak jauh melampaui batas wilayah Papua,” kata Samuel Moifilit.
Katanya, hutan Papua berfungsi sebagai penyerap karbon alami, yang sangat penting dalam menghadapi krisis iklim global. Krisis iklim bukan ancaman masa depan, melainkan kenyataan yang sedang berlangsung saat ini.
Menurutnya, perubahan pola cuaca, meningkatnya suhu, banjir, kekeringan, abrasi pantai dan hilangnya keanekaragaman hayati adalah tanda bahwa bumi sedang berada dalam situasi darurat.
“[Tanah] Papua yang selama ini menjadi salah satu penyimpan karbon terbesar di dunia, justru sedang menghadapi tekanan yang semakin besar dari berbagai industri ekstraktif,” ucapnya.
Karenanya kata Samuel Moifilit, kerusakan hutan di Tanah Papua tidak boleh dipandang sebagai masalah lokal semata. Sebab, apabila satu hektare hutan di Tanah Papua hilang, dunia kehilangan salah satu benteng penting dalam menghadapi perubahan iklim.
Untuk itu, perlindungan hutan di Tanah Papua harus menjadi tanggung jawab bersama pemerintah daerah, pemerintah pusat maupun masyarakat internasional.
“Ketika jutaan hektare hutan dibuka untuk perkebunan, pertambangan atau proyek skala besar lainnya, jutaan ton karbon akan dilepaskan ke atmosfer. Dampaknya tidak hanya dirasakan masyarakat di Tanah Papua, juga masyarakat Indonesia bahkan dunia. Karena itu menjaga Papua berarti menjaga masa depan iklim global,” ujarnya.
Samuel Moifilit mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh izin pemanfaatan sumber daya alam yang berada di setiap wilayah adat di Tanah Papua.
Transparansi data perizinan, perlindungan hak masyarakat adat dan pengawasan ketat terhadap perusahaan dinilai harus menjadi prioritas. Jangan sampai kepentingan ekonomi jangka pendek menghancurkan kekayaan ekologis yang tidak dapat dipulihkan kembali.
Melisa Salamuk, volunteer Greenpeace Indonesia menyoroti pentingnya keterlibatan generasi muda dalam perjuangan mempertahankan lingkungan hidup dan wilayah adat di Tanah Papua.
Katanya, peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial tahunan. Momentum ini harus menjadi ruang refleksi dan aksi nyata untuk menyelamatkan lingkungan hidup yang terus mengalami tekanan akibat berbagai aktivitas ekstraktif.
Menurutnya, generasi muda Papua memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga warisan alam yang diwariskan leluhur.
Generasi muda Papua harus berdiri di garis depan menjaga tanah, hutan, sungai, dan lautnya sendiri. Tidak boleh membiarkan generasi mendatang hanya mendengar cerita tentang hutan Papua yang pernah ada.
“Mereka harus tetap bisa menikmati hutan yang hidup, sungai yang bersih dan laut yang sehat. Anak muda memiliki peran penting dalam membangun kesadaran lingkungan di tengah masyarakat,” kata Melisa Salamuk.
Katanya, gerakan “Aksi Iklim Dari Kampung untuk Kampung” lahir dari kesadaran masyarakat akar rumput, yang selama ini menjadi pihak pertama merasakan dampak kerusakan lingkungan. Gerakan ini adalah bentuk solidaritas antarkampung dan antarwilayah adat.
Salamuk menegaskan, tidak boleh lelah berbicara tentang lingkungan hidup. Setiap pohon yang ditebang, setiap sungai yang tercemar dan setiap wilayah adat yang dirampas harus menjadi perhatian bersama. Sebab, diam berarti membiarkan kerusakan terus berlangsung tanpa perlawanan.
“Menanam pohon, membersihkan pantai, menjaga sungai dan mendukung perjuangan masyarakat adat adalah langkah sederhana tetapi sangat berarti. Perubahan besar selalu dimulai dari tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten,” ujarnya.
Para pemuda adat, aktivis lingkungan dan masyarakat adat yang hadir dalam peringatan itu pun sepakat bahwa masa depan Tanah Papua tidak boleh ditentukan hanya oleh kepentingan ekonomi jangka pendek.
Kelestarian hutan, sungai, mangrove dan wilayah adat harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan pembangunan yang dibuat pemerintah.
Pemuda adat, aktivis lingkungan dan masyarakat adat yang hadir dalam peringatan ini menyerukan penghentian deforestasi, perlindungan wilayah adat, dan pengakuan hak-hak masyarakat adat.
Penghentian kriminalisasi terhadap masyarakat adat dan pembela lingkungan hidup, serta pelibatan penuh masyarakat adat, perempuan dan generasi muda dalam setiap kebijakan yang menyangkut masa depan Tanah Papua.
Menyerukan untuk menjaga bumi tetap hidup, Tanah Papua harus tetap hidup. Hutan Papua bukan hanya milik masyarakat adat Papua, tetapi merupakan warisan dunia yang harus dijaga bersama.
Menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat, pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, tokoh adat, tokoh agama hingga generasi muda, bersatu menjaga Tanah Papua dari ancaman kerusakan lingkungan yang semakin meluas.
Sebab, jika hutan Papua hilang, sumber kehidupan, identitas budaya, pengetahuan leluhur, dan harapan masa depan generasi Papua pun hilang. Karena itu perjuangan menjaga Papua adalah perjuangan menjaga kehidupan. (*)
Discussion about this post