Sentani, Jubi – Film dokumenter Tanah Tabi berhasil diluncurkan serentak dan ditonton bersama, pada Sabtu (17/12/2022), di sejumlah daerah di Indonesia seperti Wonosobo, Sumba Timur, Bali, dan Jakarta, termasuk di Kampung Wisata Yoboi, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua pada Minggu (18/12/2022).
Banyak masukan, saran, dan kritik serta luapan emosi dari para penonton yang telah menonton film dokumenter berdurasi 1 jam 59 detik itu.
“Film Tanah Tabi menunjukkan bahwa masyarakat adat mampu menghidupi dirinya sendiri dan orang lain di sekitarnya, tapi justru tidak diakui dan [lahan] diserahkan kepada perusahaan yang rakus dan merusak. Masyarakat adat adalah penjaga bumi terbaik,” ujar Rukka Sombolinggi, Sekjen AMAN melalui pesan Whatsapp yang diterima Jubi, Senin (19/12/2022).
Salah satu pemuda di Sentani, Jean Sokoy mengatakan, setelah menonton film Tanah Tabi secara online di kanal Youtube JubiTV dan nonton bersama di Kampung Wisata Yoboi, ternyata pesan yang ingin disampaikan dalam film tersebut adalah persoalan hutan.
“Potensi hutan dan dusun tempat berburu dan mncari nafkah bagi masyarakat adat, bukan tugas pemerintah yang harus menjaganya. Tetapi masyarakat adat sendiri yang harus menjaga, pertanyaannya adalah kenapa hutan seluas ratusan hektare itu bisa diberikan kepada pihak perusahaan untuk dikelola, dampaknya saat ini masyarakat adat hanya jadi penonton di atas hutan dan lahannya sendiri,” katanya.
Dalam alur film sudah menjelaskan bahwa hasil dari ratusan hektare hutan milik masyarakat adat, ada ribuan kubik kayu yang dibawa ke luar Papua, bahkan sampai ke luar negeri.
Secara terpisah, Kahar, pemuda lainnya yang turut menonton Tanah Tabi di Kampung Yoboi mengatakan, anak muda di Tanah Tabi harus menjaga alam dan Kampung Yoboi adalah contoh yang perlu diikuti, tidak hanya di dalam film saja, tetapi kerja nyata yang harus dilakukan.
“Sebagian hutan dan dusun kita masih terjaga dan lestari, saatnya anak muda kembali ke kampung untuk melihat seluruh potensi yang dimiliki. Baik hutan, tanah, air, satwa dan lain sebagainya dalam hutan adat kita masing-masing. Jangan sampai ada pihak lain yang lebih dulu masuk dan memanfaatkan apa yang kita punya,” katanya.
Sementara itu, Dhandy Laksono selaku sutradara Tanah Tabi menjelaskan bahwa di wilayah adat Tabi di Papua, inisiatif untuk mengembalikan kekuatan dan kedaulatan masyarakat adat tidak menunggu niat baik dan kelengkapan aturan dari pemerintah pusat.
“Harga yang harus dibayar masyarakat akibat hilangnya otonomi dan kedaulatan masyarakat adat ini sangat mahal,” katanya. (*)
