Jayapura, Jubi – Provinsi Papua masuk deretan lima provinsi dengan tingkat inflasi terendah secara nasional pada Februari 2023. Tercatat, tingkat inflasi Papua pada Februari 2023 mencapai 5,05 persen, lebih rendah tingkat inflasi nasional yang mencapai 5,47 persen.
Pelaksana Tugas Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Papua, Suzana Wanggai mengatakan capaian ini merupakan hasil kerja keras Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Papua. “Itu kerja keras semua pihak dalam melakukan langkah dan intervensi. Kami patut berbangga, tapi tetap harus terus berupaya menjaga inflasi,” kata Wanggai di Kota Jayapura, Senin (6/3/2023).
Menurut Wanggai, pengendalian inflasi membutuhkan komunikasi dan koordinasi lintas sektor yang baik. Hal itu juga menjadi arahan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dalam setiap rapat penanganan inflasi.
“Selama ini, kami di daerah sudah cukup baik berkoordinasi dan berkomunikasi. [Hal itu] harus terus dilakukan dan ditingkatkan, karena itu yang paling penting,” ujarnya.
Kepala Tim Perumusan Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah Bank Indonesia, Agni Alam Awirya mengatakan ada dua komponen penyumbang inflasi di Papua. Ia menyatakan kedua jenis konsumsi itu perlu dijaga, agar tingkat inflasi di Papua tetap rendah.
“Pertama, angkutan udara, dan kedua komoditas pangan. Kita perlu menggalakan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan di daerah,” kata Agni.
Agni menyebut ada tujuh program unggulan dalam Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Ketujuh program itu meliputi operasi pasar, ketahanan pangan strategis, perluasan kerjasama antara daerah, dukungan terhadap distribusi, optimalisasi pemanfaatan sarana produksi pertanian, infrastruktur, dan komunikasi yang efektif kepada semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat.
“Itu yang kami lakukan selama ini dalam mengendalikan inflasi daerah. GNPIP kerja bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah Papua,” ujarnya. (*)
