Jayapura, Jubi – Forum Komunikasi Mahasiswa/i Moni Kabupaten Intan Jaya (FKMI) cabang Manado, Sulawesi Utara, meminta kepada negara agar menghentikan kekerasan terhadap warga sipil di Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah.
Pemerintah juga didesak untuk menegakkan keadilan, dengan menghukum pelaku kekerasan yang terjadi pada September–Oktober 2024. Kasus kekerasan yang terjadi selama periode tersebut di Intan Jaya, demikian dikutip dari siaran pers kepada Jubi di Jayapura, Papua, Sabtu (26/10/2024), mengorbankan ibu-ibu dan anak-anak, serta pemuda dan pelajar.
“Kami mahasiswa/i Manado asal Kabupaten Intan Jaya dengan tegas mendesak gabungan TNI-Polri yang bertugas di Intan Jaya, segera hentikan penculikan, penangkapan dan pembunuhan sewenang-wenang terhadap pelajar dan masyarakat sipil, atas tuduhan anggota dan mata-mata TPNPB yang tidak benar dan pasti,” demikian siaran pers tersebut.
Forum FKMI juga mendesak Pemerintah Kabupaten Intan Jaya, segera membentuk tim investigasi untuk menangani konflik di delapan distrik di daerah ini.
Pemerintah juga didesak untuk mengambil langkah-langkah konkret dan komprehensif, dalam mengatasi segala bentuk kekerasan dan pelanggaran HAM di Tanah Papua, khususnya Intan Jaya.
Pemerintah dan legislator di Intan Jaya juga diminta, untuk melindungi hak asasi manusia (HAM). Dan segera menarik aparat militer, baik organik, maupun nonorganik di Intan Jaya. Keberadaan militer dianggap mengancam kenyamanan warga sipil.
“Kami dari mahasiswa/i Moni Kabupaten Intan Jaya di kota studi Manado Sulawesi Utara, mendesak kepada Pemerintah Kabupaten Intan Jaya, dan Provinsi Papua Tengah, segera menyikapi serius situasi tekanan dan intimidasi, yang dilakukan oleh aparat TNI/Polri terhadap warga sipil dari 8 distrik, seperti, di Kampung Titigi, Ndugusiga, Eknemba, dan beberapa kampung lainnya.” (*)
Discussion about this post