Jayapura, Jubi – KPK atau Komisi Pemberantas Korupsi menyerahkan 90 unit kendaraan mobil dinas kepada Pemerintah Provinsi Papua. Puluhan mobil itu sebelumnya ditarik KPK dari para mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP).
More Read
Ketua Satuan Tugas (Satgas) Koordinasi Supervisi Pencegahan Wilayah V KPK RI Dian Patria di Jayapura, Rabu (15/5/2024) mengatakan kendaraan dinas dari DPRP itu rata-rata masih layak digunakan sehingga diharapkan bisa di pakai lagi.
“Penertiban aset ini sangat penting dilakukan agar barang-barang yang sudah dibeli ini tidak sia-sia sehingga bisa digunakan lagi oleh dinas lainnya, apalagi kini APBD Papua mengalami defisit hingga mencapai Rp566 miliar,” katanya.
Menurut Dian, penertiban aset itu penting dilakukan agar tidak lagi dilakukan pengadaan dengan barang yang sama
“Karena mobilnya kami telah serahkan ke DPRP, apakah dialokasikan atau dilelang, itu menjadi kewenangan Pemprov Papua,” ujarnya.
Dia menjelaskan pengembalian aset tersebut juga termasuk 12 kendaraan yang terbakar pada Agustus 2023 saat terparkir di halaman Kantor DPR Papua. “Kami lihat sebagian besar kondisi kendaraan masih sangat bagus,” katanya.
Pelaksana Tugas Asisten Bidang Pemerintahan Setda Papua Yohanis Walilo mengatakan mobil dinas itu akan didistribusi ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membutuhkan. Sementara kendaraan yang sudah tidak layak akan diambil langkah sesuai ketentuan.
“KPK membantu Pemprov Papua dalam penertiban aset kendaraan dinas, sebab secara fisik barang tidak ada, tapi di nilai aset kita tercatat, jadi mempengaruhi neraca keuangan Pemprov Papua,” katanya. (*)
