Darurat militer dan krisis kemanusiaan di Papua Tengah, Ribuan massa aksi demo datangi MRP-PT

Nabire, Jubi – Ribuan massa aksi demo damai Mahasiswa, Pelajar, masyarakat dan mama-mama yang tergabung dalam Komite Pimpinan Kota, Forum Independen Mahasiswa West Papua (KPK-FIMWP) yang menggelar aksi demo damai dari beberapa titik kumpul seperti di USWIM Nabire, Jepara, Karang Tumaritis, dan Siriwini. Lalu masa long march dari setiap titik tersebut menuju Kantor Majelis Rakyat Papua Tengah (MRP-PT) di Jl. Mandala Atas, Bumi Wonorejo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Papua Tengah pada Senin (19/11/2025). Massa menuntut MRP-PT membuka mata untuk sikapi atas situasi darurat militer dan krisis kemanusiaan yang terjadi di Tanah Papua secara khusus di Papua Tengah.

Pantauan Jubi bahwa sekitar pukul 10.00 WP massa dari titik kumpul USWIM longmarch berjalan kaki ke kantor MRP-PT kurang lebih jarak 1,5 KM. Massa berjalan sembari orasi dan yel-yelnya yang dikawal oleh aparat keamanan dari Polres Nabire. Hujan rintik pun menemani massa aksi hingga membasahi sebagian tubuh mereka, tapi tak lama kemudian hujan berhenti. Sesampainya di depan gerbang Kantor MRP-PT, massa aksi dari Jepara, Karang Tumaritis, Siriwini juga datang bergabung lalu masuk ke kantor MRP-PT dan menduduki di halaman kantornya sekitar pukul 11.15 WP.

Wakil Ketua 1 MRP-PT, Paulina Marei bersama sejumlah anggotanya MRP-PT lainnya keluar menemui ribuan massa aksi demo tersebut. Dan Massa pendemo menyampaikan orasi-orasi secara bergantian untuk MRP-PT mendengarkan. Salah seorang dalam orasinya menilai bahwa MRP-PT diam di saat masyarakat mengungsi, dapat tembak, pengerahan pasukan nonorganik dalam jumlah banyak terjadi di Papua Tengah dan membuat masyarakat takut dan trauma dalam segala aktivitas. “Bubarkan saja MRP-PT kalau tidak berpihak kepada masyarakat Orang Asli Papua,” katanya dalam orasi. Ada yang sampaikan kalau urusan lain itu aktif tapi kalau bicara keamanan MRP-PT diam 1000 bahasa.

Sekitar 2 jam lebih mahasiswa, pelajar atau massa berorasi, meskipun hujan deras baik para pendemo maupun MRP-PT tetap bertahan kendatu hujan deras membasahi tubuhnya. Hujan tidak menyurutkan semangat massa aksi dan MRP-PT hingga menyampaikan pernyataan sikapinya.

Koordinator Lapangan atau Korlap Umum, Yulianus Zanambani mengatakan bahwa aksi demo yang dilakukan itu secara serentak, oleh Forum Independen Mahasiswa West Papua (FIMWP) Pusat di Jayapura, Komite Pimpinan Kota (KPK) Sentani, KPK Nabire, KPK Timika, KPK Manokwari turun jalan menyikapi dan melihat situasi terkini di Tanah Papua karena terjadi pengungsian, kekerasan bersenjata dan konflik yang tidak berakhir, masyarakat menjadi korban akibat konflik serta pengerahan pasukan militer nonorganik.

“Kami tuntut kepada MRP-PT supaya melihat dan bersuara terkait penanganan pengungsi di Intan Jaya, Puncak, Puncak Jaya, terjadi Pembunuhan, Pembantaian di Tanah Papua. Ini itu harus ditanggapi serius oleh MPP-PT sebagai lembaga kultur Papua karena yang mati ini orang papua, Tanah hutan orang papua di ambil atas kepentingan ini yang harus suarakan oleh MRP-PT,” katanya.

Yulianus berharap MRP-PT dapat bersuara untuk masyarakat yang sedang hidup dalam penderitaan, air mata, dan sekarat di negerinya sendiri. Pihaknya akan terus pantau MRP-PT, jika diabaikan aspirasinya, makan pihaknya akan turun tujuannya untuk dibubarkan MRP di atas Tanah Papua.

“Kami akan turun dengan masa yang lebih banyak untuk bubarkan MRP-PT kalau dia tidak berpihak kepada masyarakat asli Papua. Kita harus kembalikan kepada Jakarta,” katanya.

Wakil Ketua I MRP-PT, Paulina Marei mengatakan pihaknya sangat apresiasi dari masyarakat, mahasiswa, pelajar, pemuda, tokoh perempuan tokoh gereja yang menyampaikan aspirasi terkait situasi saat ini di Tanah Papua.

“Menyangkut kekayaan alam emas dan tadi kita sendiri lihat di dalam mereka punya baliho mereka menolak untuk tambang Blok Wabu. Mereka juga tuntut PT Freeport Indonesia ditutup di Papua, menghentikan pendropan militer yang terus terjadi. Mereka minta kalau MRP kalau tidak mampu dibubarkan dari Tanah Papua dan sebagainya,” katanya Paulina.

Paulina mengatakan Aspirasi yang mereka sampaikan di halaman kantor MRP-PT sehingga sebagai lembaga kultur OAP pihaknya menerima aspirasi daripada masyarakat. Setelah itu MRP-PT akan duduk sama-sama untuk klarifikasi hal-hal yang menjadi aspirasi masyarakat.

“Setelah itu kami akan teruskan ke gubernur karena keputusan mutlak bukan ada di MRP tapi ada di tangan pemerintah daerah. Nanti di sana mereka akan ambil keputusan seperti apa lalu mereka akan teruskan itu ke jakarta atau bagaimana nanti kita akan lihat. Tetapi MRP tidak akan diam, kami akan kawal sehingga tidak mengecewakan aspirasi daripada masyarakat itu,” ujarnya.

Wakil Kepala Kepolisian Resor atau Wakapolres Nabire Kompol, Piter Kendek mengatakan penanganan aksi unjuk rasa yang dilaksanakan oleh mahasiswa, pelajar dan masyarakat menyampaikan aspirasi adalah hak bagi semua warga masyarakat. Sehingga pihak aparat keamanan mengawal saja sehingga bisa dilihat bersama bahwa pelaksanaannya berjalan aman, tertib, dan terkendali.

“Ini kita juga harapkan partisipasi dari adik-adik mahasiswa maupun warga masyarakat yang menyampaikan aspirasi sehingga aksi hari ini berjalan aman tertib dan terkendali,” kata Wakapolres.

Wakapolres Nabire, Piter mengatakan untuk kekuatan personil yang diturunkan ada dari TNI, dari Kodim 20, dari Angkatan Laut 10, dan sisanya dari Polres, Brimob, dan Kodam sehingga totalnya 411 personil untuk melakukan pengamanan.(*)