Jayapura, Jubi-Koalisi partai politik yang menentang Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Jeremiah Manele, menuduh pemerintah mencoba “membeli kesetiaan politik” anggota parlemen dengan menawarkan suap jutaan dolar. Tuduhan ini muncul di tengah sengketa hukum terkait upaya parlemen untuk memaksa Manele mundur.
Kelompok oposisi, yang mengaku memiliki 28 dari 50 anggota parlemen negara tersebut, mengatakan telah merekam pesan suara dan teks dari pelobi pemerintah yang menjanjikan jutaan dolar kepada lima anggota parlemen yang bersedia berpihak pada pemerintah. Demikian dikutip jubi.id dari laman RNZ Pasifik Rabu (22/4/2026).
“Kami memiliki pesan teks dan rekaman suara dari pelobi pemerintah yang menawarkan uang besar. Nilai tawarannya meningkat dari ribuan menjadi jutaan kepada lima anggota parlemen yang bersedia berpindah pihak. Upaya terbaru terjadi pada akhir pekan dan melibatkan penawaran jutaan dolar,” kata kelompok tersebut dalam pernyataan resmi.
RNZ Pacific telah melihat tangkapan layar pesan teks yang diduga dikirim oleh staf Manele kepada beberapa anggota koalisi oposisi, menawarkan hingga SB$300.000 (sekitar Rp638 juta) untuk berpindah pihak.
*****************
Jubi.id adalah media yang berbasis di Tanah Papua. Media ini didirikan dengan sumberdana masyarakat melalui donasi dan crowd funding. Dukung kami melalui donasi anda agar kami bisa tetap melayani kepentingan publik.
*****************
Kantor Perdana Menteri Kepulauan Solomon mengatakan kepada RNZ Pacific bahwa Manele tidak akan menanggapi tuduhan tersebut. Manele akan mengetahui pada hari Rabu dari Mahkamah Banding apakah ia akan dipaksa memanggil parlemen untuk menghadapi mosi tidak percaya.
Kelompok oposisi menyatakan sedang mengumpulkan bukti dugaan suap ini untuk diserahkan kepada pihak berwenang yang berwenang untuk diselidiki.
Manele, yang sebelumnya menjabat sebagai menteri luar negeri, terpilih menjadi perdana menteri pada 2 Mei 2024. Ia berhasil bertahan dari mosi tidak percaya pada April 2025 setelah enam menteri dan lima anggota parlemen pemerintah meninggalkan posisinya.
Pada 15 Maret, pengunduran diri massal anggota People First Party, salah satu partai kunci dalam Pemerintahan Persatuan Nasional dan Transformasi (GNUT) Manele mengguncang negara Melanesia tersebut.
Sejak saat itu, terjadi serangkaian pergeseran posisi dari kedua belah pihak, dengan Manele menegaskan haknya untuk tetap memimpin, sementara kelompok oposisi menantang klaimnya, berargumen bahwa keputusan Manele untuk bertahan berkuasa tidak konstitusional. (*)
Iklan Layanan Masyarakat ini Dipersembahkan oleh PT. Media Jubi Papua
Discussion about this post