DPD RI Perwakilan Papua desak penghentian kekerasan dan transparansi penyelesaian konflik

Manokwari Jubi – Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI perwakilan Papua menuntut penghentian kekerasan secara menyeluruh di Tanah Papua. Mereka juga mendesak pemerintah untuk menyampaikan secara transparan arah kebijakan, strategi, dan tahapan penyelesaian konflik, agar masyarakat tidak terus hidup dalam ketidakpastian.

Anggota DPD RI perwakilan Papua Yoris Raweyai mengatakan sejak 2025 hingga saat ini, peristiwa kekerasan di Tanah Papua mengalami peningkatan yang sangat signifikan.

“Puluhan kasus disertai ratusan korban jiwa dari berbagai elemen masyarakat, baik masyarakat sipil, aparat TNI dan Polri, maupun kelompok yang selama ini disebut sebagai bagian dari OPM, TPNPB. Kesemuanya adalah bagian dari anak bangsa,” katanya melalui rilis pers yang diterima Selasa (21/4/226)

Pernyataan sikap, merespon situasi keamanan di Tanah Papua beberapa hari terakhir ini.  Sebanyak 9 orang dilaporkan meninggal dunia, termasuk seorang anak di bawah lima tahun, dan 7 orang lainnya mengalami luka berat di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, Selasa (14/4/2026). Sementara itu, ratusan warga terpaksa mengungsi ke berbagai wilayah sekitar.

“Fenomena kekerasan ini merupakan akumulasi panjang dari persoalan struktural yang belum terselesaikan secara menyeluruh,” ujarnya

Selain terjadi di beberapa provinsi di Tanah Papua, wilayah Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Tengah menjadi daerah dengan dampak yang sangat memprihatinkan.

“Ribuan warga kehilangan tempat tinggal, mata pencarian, akses pendidikan, serta layanan kesehatan. Tidak sedikit dari mereka hidup dalam kondisi yang jauh dari standar kemanusiaan yang layak. Bahkan, sebagian besar pengungsi belum mendapatkan perhatian optimal, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” kata Yoris

Di sisi lain, fakta kemiskinan di Tanah Papua masih menjadi persoalan serius.

Berdasarkan berbagai data nasional, Papua secara konsisten berada dalam kategori provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia.

Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan pembangunan yang belum teratasi secara efektif, meskipun berbagai kebijakan afirmatif telah digulirkan. Selain itu, berbagai kasus pelanggaran HAM di Tanah Papua yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir juga belum sepenuhnya dituntaskan secara adil dan transparan.

Senator Asal Dapil Papua Barat, Filep Wamafma mengatakan ketidakjelasan penyelesaian kasus-kasus tersebut turut memperdalam ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara dan memperpanjang siklus konflik yang terjadi hingga saat ini.

“Dalam konteks kebijakan nasional, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan komitmen untuk mempercepat pembangunan di Papua melalui pendekatan kesejahteraan, pembangunan infrastruktur, serta penguatan keamanan. Namun demikian, pendekatan tersebut perlu diiringi dengan strategi dialogis, humanis, serta berbasis keadilan sosial agar mampu menjawab akar persoalan yang sesungguhnya,” kata Wamafma

Ironisnya, hingga saat ini belum terlihat adanya desain besar (grand design) dan peta jalan (road map) yang komprehensif, terukur, dan terbuka kepada publik mengenai penyelesaian konflik Papua secara menyeluruh. Minimnya ruang dialog yang inklusif dan partisipatif menjadi salah satu faktor utama stagnasi penyelesaian konflik.

Merujuk pada situasi tersebut, Kami Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Se-Tanah Papua, atas nama Wakil Rakyat dan Wakil Daerah, menyampaikan pernyataan sebagai berikut,

1. Menghentikan kekerasan secara menyeluruh: Kekerasan demi kekerasan di Tanah Papua harus segera dihentikan. Setiap nyawa yang hilang adalah luka mendalam bagi bangsa ini dan memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap negara.
2. Menjamin keamanan dan kelayakan hidup masyarakat: Situasi keamanan di sejumlah wilayah Papua telah berada pada kondisi yang sangat memprihatinkan. Negara wajib memastikan setiap warga dapat hidup aman, layak, dan bermartabat di tanahnya sendiri.
3. Membuka grand design dan road map Papua kepada publik: Pemerintah harus secara transparan menyampaikan arah kebijakan, strategi, dan tahapan penyelesaian konflik Papua agar masyarakat tidak terus berada dalam ketidakpastian.
4. Mendorong dialog inklusif dan partisipatif: Penyelesaian persoalan Papua harus melibatkan seluruh unsur: pemerintah, tokoh adat, tokoh agama, akademisi, perempuan, pemuda, serta kelompok-kelompok kultural lainnya. Pendekatan topdown terbukti tidak efektif.
5. Menuntaskan pelanggaran HAM secara adil dan transparan: Pemerintah harus menunjukkan komitmen nyata dalam menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM di Papua sebagai bagian dari upaya membangun kepercayaan publik.
6. Mengatasi kemiskinan dan ketimpangan pembangunan secara struktural: Kebijakan pembangunan Papua harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Masyarakat asli Papua, dengan pendekatan yang berkelanjutan dan berbasis kebutuhan lokal.
7. Memperkuat kolaborasi lintas lembaga dan elemen masyarakat: Penyelesaian konflik Papua tidak dapat dilakukan secara sektoral. Diperlukan sinergi seluruh lembaga negara dan elemen masyarakat untuk menghasilkan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan.

“Demikian pernyataan ini disampaikan. Atas nama suara daerah untuk Indonesia dan seluruh tumpah darah Tanah Papua, kami mendesak seluruh pihak untuk bersatu, bekerja sama, dan bertanggung jawab dalam mewujudkan Papua sebagai Tanah Damai. Tanah Damai bukanlah mimpi, namun tidak akan pernah terwujud tanpa kolaborasinya,” kata Wamafma. (*)