Jayapura, Jubi – Proyek Strategi Nasional atau PSN Tebu dan PSN Sawah yang dijalankan pemerintah pusat di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, dinilai tidak akan meningkatkan kesejahteraan Orang Asli Papua. Pemerintah diminta untuk menghentikan kedua PSN yang dijalankan dengan dalil ketahanan pangan tersebut.
Hal itu disampaikan anggota Komisi Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Agung Merauke, Pastor Pius Cornelis Manu. “Kehadiran proyek itu malah membuat orang Papua jadi susah. Walaupun [pemerintah] bilang PSN akan membuat masyarakat sejahtera,” kata Manu kepada Jubi melalui panggilan telepon pada Kamis (10/10/2024).
Manu mengatakan masyarakat adat tidak akan sejahtera lantaran proyek itu langsung digarap kementerian yang menggandeng perusahaan besar. Menurut Manu, perusahaan hanya akan mencari keuntungan dan mengabaikan hak masyarakat adat, secara khusus hak para pemilik hak ulayat atas tanah yang menjadi lokasi kedua PSN tersebut.
“Pengelolanya itu siapa? Dananya itu [dari] siapa? Perusahaan tidak mungkin melakukan pemberdayaan masyarakat. [Mereka] datang untuk cari makan, cari untung. Maka mereka yang akan jadi kaya,” ujarnya.
Manu juga mengatakan PSN Tebu dan Sawah hadir di Merauke tanpa melalui sosialisasi dengan masyarakat adat. Manu mengatakan cara seperti itu akan menambah konflik antara masyarakat dan perusahaan penggarap proyek tersebut.
“Tidak ada sosialisasi sama sekali atau informasi sebelumnya. Yang membuat masyarakat terus ngotot untuk cari tahu, bagaimana itu proyek itu bisa masuk [ke Merauke]. Itu karena memang masyarakat tidak tahu,” katanya.
Manu mengatakan masyarakat adat akan terus menolak kehadiran PSN Tebu dan Sawah tersebut. Manu mengatakan kehadiran proyek itu akan menghancurkan lingkungan, kehidupan, budaya, adat-istiadat masyarakat adat di Merauke.
“Penolakan itu sudah mutlak. Dengan cara apapun masyarakat harus menolak. Sebab tanah yang dijadikan sebagai lahan proyek itu bukan kecil, itu luas sekali. [Itu] tempat yang digarap itu justru tempat cari makan masyarakat, tanah adat dan tempat cari makan masyarakat, juga tempat untuk marga berkembang biak. Orang kampung itu, mereka punya bivak di hutan, di tempat mereka berkebun, mereka cari makan. [Di] tempat itu juga terjadi relasi suami-istri,” ujarnya.
Sekretaris Jenderal Dewan Adat Papua (DAP) versi Konferensi Besar Masyarakat Adat Papua IV, Leonard Imbiri mengatakan DAP berpandangan bahwa PSN Tebu maupun PSN Sawah tidak membawa manfaat bagi masyarakat adat di Merauke. Imbiri mengatakan kedua PSN itu hadir dengan cara menggusur masyarakat adat dari tanah mereka, dan membuat mereka semakin menderita.
“Sampai hari ini tidak ada kepastian bahwa masyarakat adat dapat memperoleh manfaat dari proyek strategis nasional itu,” kata Imbiri kepada Jubi, pada Rabu (9/10/2024).
Imbiri juga mengkritik kebijakan Panglima TNI membentuk lima batalion infanteri penyangga daerah rawan yang bertugas mendukung program ketahanan pangan di Tanah Papua. Ia khawatir dengan kehadiran TNI di lokasi proyek strategis nasional tersebut. Imbiri mengatakan seharusnya proyek strategis nasional itu harus melalui sosialisasi terlebih dahulu.
“Kalau sosialisasi secara benar dilakukan pasti kita semua akan tahu. Dan kalau kita tahu, kita bisa memberi penilaian secara tepat. Tapi bahwa hari ini masyarakat adat itu kehilangan tanah mereka tanpa kejelasan masa depan yang baik bagi mereka. Apalagi dengan keterlibatan aparat [di proyek itu],” katanya.
Jangan paksa
Dosen Antropologi Universitas Cenderawasih, Dr Hanro Yonathan Lekitoo mengatakan pemerintah tidak boleh memaksakan proyek strategis nasional di Papua. Menurut Lekitoo, pemaksaan itu hanya akan menghancurkan hutan, tanah, dan Orang Asli Papua.
“Kenapa kita paksakan [proyek tebu dan] padi di tempat ini? Yang hanya melindas dia, menghabiskan dia, menggeserkan dia, dan tentunya menguntungkan orang lain,” kata Lekitoo kepada Jubi, pada Kamis.
Lekitoo mengatakan pemerintah bernafsu untuk mengejar ketahanan pangan nasional tanpa memikirkan kearifan pangan lokal masyarakat adat. Menurut Lekitoo, pemerintah seharusnya mengembangkan pangan lokal sebagai ketahanan pangan nasional.
“Jadi bagaimana [pemerintah memikirkan] diversifikasi pangan. Diversifikasi pangan artinya bahwa kalau di Jawa tanam padi, di Sulawesi tanam padi, di Sumatera tanam padi, [tetapi] di Papua mereka punya sagu. Kita [seharusnya] menghargai Papua dengan sagu itu, sehingga itu menjadi bagian dari ketahanan pangan nasional di tingkat daerah. Kita tidak bisa paksakan padi di Papua, karena orang Papua bukan penanam dan pemakan padi. Mereka itu kan punya mata pikiran meramu, mereka bukan petani. Apalagi petani intensif macam model sama,” ujarnya.
Lekitoo mengatakan pemaksaan proyek itu itu menunjukkan negara sama sekali tidak memahami dan mengerti membangun orang Papua. Lekitoo mengatakan kedua PSN itu akan menghancurkan sistem pengetahuan, budaya, teknologi, ekonomi, bahasa, hingga hubungan kekerabatan orang asli Papua.
“Hutan itu lumbung kehidupan, kepercayaan, sistem teknologi, bahasa hingga [hubungan] kekerabatan. Itu semua ada di hutan. Kalau hutan dibabat habis, maka [negara/perusahaan] sedang menghabiskan satu kelompok komunitas manusia di wilayah Marind. Itu ancaman besar terhadap masyarakat adat, jadi memang harus dilawan. Masyarakat adat kamu [negara] yang harus lindungi,” katanya.
Pastor Pius Cornelis Manu mengatakan masyarakat adat tidak anti terhadap pembangunan. Namun, Manu berpendapat pembangunan itu seharusnya tidak dilakukan dengan cara merampas tanah adat.
“Kami bukan anti-pembangunan. Kami harapkan pembangunan tetap jalan. Tapi apakah dengan merampas tanah kami untuk membangun kami, itulah satu-satunya jalan? Tidak ada jalan lain kah? Masyarakat Merauke, orang-orang Marind yang lain di sekitar kota Merauke, mereka kan sudah melepaskan tanah ribuan hektare. Kenapa lahan-lahan itu tidak bisa dimaksimalkan secara intensif? Sebenarnya negara punya banyak strategi untuk bisa menyejahterakan rakyat, tidak harus menghancurkan lingkungan dan masyarakat adat,” tanya Manu.
Manu mengatakan pembangunan dengan cara pemaksaan seperti kedua PSN itu hanya akan menambah catatan kesalahan negara terhadap orang Papua. Manu mengatakan masyarakat adat tetap akan menolak PSN itu.
“Apa yang kami suarakan, mungkin sementara ini belum terdampak. Apa yang kami suarakan, mungkin sementara ini orang melihat tidak berguna. Tetapi dunia ini bukan hari ini saja. Suara kami pasti akan diagendakan oleh banyak pihak. Suara kami pasti banyak didengar juga oleh orang lain, bahwa masyarakat di tempat itu pernah menolak. Mereka punya tanah diambil paksa. Penolakan itu menunjukkan bahwa apa yang dibuat oleh negara banyak kali tidak sesuai [kebutuhan warganya]. Dan Papua tetap menjadi daerah konflik karena pemaksaan itu terjadi dalam banyak hal,” ujarnya.
Leonard Imbiri mengatakan negara harus mendengar aspirasi masyarakat adat. Imbiri meminta agar pemerintah provinsi/kabupaten perlu memfasilitasi pertemuan dengan para pemangku kepentingan untuk membahas PSN tersebut.
“Haknya [masyarakat adat itu] untuk didengar. [Aspirasi] masyarakat adat lewat beberapa perwakilannya baik yang disampaikan di DPR Kabupaten Merauke, DPR Papua Selatan, dan Majelis Rakyat Papua. Suara-suara rakyat, itu harus didengar. Negara yang tidak melakukan atau mendengar masyarakat itu negara bebal, negara otoriter,” katanya. (*)
Discussion about this post