Manokwari, Jubi – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Manokwari menggelar dialog menyikapi pro kontra Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Tuntutan Pendidikan dan Kesehatan Gratis di Provinsi Papua Barat, Sabtu (22/3/2025) di Gedung KNPI Papua Barat Sowi Gunung Manokwari.
Dialog dengan tema MBG dan Pendidikan serta Kesehatan Gratis itu digelar atas dasar kegelisahan para aktivis di Manokwari menyikapi program Presiden yang dijalankan oleh TNI Angkatan Darat di daerah. Dialog juga merupakan rangkaian peringatan dies natalis GMNI ke-71 Tahun pada (24/3/2025).
Kegiatan ini menghadirkan Kepala Dinas Kesehatan, Perwakilan Dinas Pendidikan dan Anggota Komisi II DPR Papua Barat.
Ketua GMNI Cabang Manokwari, Riko Rickson Iba mengatakan tema dialog ini penting dibicarakan karena di Papua Barat masih banyak anak-anak yang putus sekolah karena mahalnya pendidikan dan layanan fasilitas kesehatan.
“Soal makan kita punya sumber daya lokal yang diwariskan secara turun temurun oleh orang tua kita di kebun, tapi menjadi masalah biaya sekolah yang mahal sehingga banyak anak-anak Papua yang putus sekolah,” kata Riko Rikson Iba.
Menurut Kepala Dinas Kesehatan, program MBG di Papua Barat belum memiliki petunjuk teknis dari pusat terkait penyediaan dapur untuk menyediakan makan bergizi gratis bagi anak-anak sekolah terutama yang didapati oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat termasuk pemeriksaan kesehatan gratis.
“MBG program unggulan nasional untuk teknis dapur bergizi belum ada petunjuk teknis ke dinas serta pemeriksaan,” kata Kepala Dinas Kesehatan dr Alwan Rimosan dalam dialog.
Anggota DPR Papua Barat dari Komisi II yang membidangi Pendidikan dan Kesehatan, Fahri Tura menyambut positif dialog yang digagas oleh GMNI Manokwari. Pria yang kerap disapa Fathur ini mengapresiasi upaya GMNI menyikapi pro kontra MBG di Tanah Papua.
“Kami di DPR Komisi II siap mengakomodir pertemuan selanjutnya karena hari ini waktu yang terbatas,” kata Anggota Komisi II DPR Papua Barat, Fathur.
Dalam dialog tersebut kata Fathur beberapa poin yang disepakati adalah pengawasan MBG dan menutup beberapa celah penyalahgunaan anggaran, dan pendidikan serta kesehatan gratis.
“Termasuk Revisi PP 106 tentang kewenangan pendidikan SMA dan SMAK dikembalikan jadi tanggung jawab provinsi,” ujarnya
Program MBG, menurut Fathur telah menjadi perhatian DPR Papua Barat, sehingga dalam waktu dekat akan memanggil pihak terkait termasuk Pangdam Kasuari untuk dengar pendapat.
“Ini program kalau tidak diawasi sejak awal, terutama jangan sampai ada penyalahgunaan anggaran, saya pikir agak rawan juga apalagi beberapa kasus di luar Papua, ada siswa keracunan, makanan yang basi itu jadi trauma bagi kitong punya masyarakat di Papua,” kata Fathur.
Dia menyebut bahwa program MBG di Papua Barat masih minim pelaksanaan terutama menjangkau ke daerah-daerah.
“Di beberapa daerah seperti Pegaf mungkin belum berjalan, ini kita akan evaluasi apakah program ink cocok di Papua Barat atau tidak kalau tidak cocok ya kita tolak dan fokus ke pendidikan dan kesehatan gratis itu jauh lebih Aarif,” tegasnya.
Ketua Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Vilanova Manokwari, Yostan Hilopak yang hadir sebagai peserta dalam dialog tersebut menambahkan bahwa hal paling penting adalah pemerintah pusat dan pemerintah provinsi menghadirkan tenaga guru dan tenaga medis serta fasilitas kesehatan dan pendidikan di Tanah Papua, terutama Papua Barat dibandingkan dengan mengadakan makan bergizi gratis.
“Kita butuh sekolah dengan fasilitas serta tenaga guru dan juga tenaga medis bukan butuh makan bergizi,” tegasnya.
Yostan menegaskan bahwa program MBG ini sebelumnya sudah mendapat penolakan dari elemen mahasiswa dan masyarakat
“Sebetulnya kebijakan Presiden hari ini sangat mengecewakan rakyat, karena bagi rakyat Papua kebiasaan hidup dan makan sajian lokal itu sudah cukup, “ucapnya.
Dia juga menyoroti pendidikan gratis dan kesehatan gratis dalam kerangka Otonomi khusus selama ini di Papua tidak berjalan efektif seharusnya hal ini harus di benahi.
“Pendidikan gratis dan kesehatan yang dimasukan dalam Otsus selama ini tidak berjalan baik dan efektif,” tegasnya.
Dialog yang digagas GMNI Cabang Manokwari menghadirkan peserta dari Badan Eksekutif mahasiswa Unipa, STIH dan Universitas Caritas Indonesia serta ketua kelompok Cipayung di Manokwari. (*)
Discussion about this post