Jayapura, Jubi — Seorang pemimpin gereja di Papua Barat mendukung seruan agar Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Hak Asasi Manusia (HAM) berkunjung ke wilayah itu, melihat langsung situasi di sana.
Pastor Alexandro Rangga, Direktur Kantor Fransiskan untuk Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan di Papua, mengatakan kepada Union of Catholic Asian News bahwa mereka yang berada di gereja bertemu dengan orang-orang yang telah mengungsi atau kehilangan anggota keluarga setiap hari.
“Itu nyata, bukan cerita fiktif. Biarkan Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia datang dan melihat langsung situasinya. Akan lebih baik jika pihak independen datang dan menilai kondisi di lapangan,” katanya sebagaimana dilansir Jubi dari laman RNZ Pasifik, Rabu (14/10/2026).
Pastor Rangga mengatakan pemerintah Indonesia tidak perlu takut.
“Membuka pintu tersebut dapat menunjukkan bahwa Indonesia menghormati masyarakat Papua dan serius dalam menegakkan hak asasi manusia di Papua,” ucapnya.
Hal ini terjadi setelah para pemimpin Vanuatu dan Kepulauan Solomon menggunakan pidato mereka di Majelis Umum PBB untuk mendesak Indonesia agar mengizinkan seorang komisioner hak asasi manusia untuk menilai situasi tersebut.
Dalam transkrip hak jawabnya yang dirilis oleh Kementerian Luar Negeri, delegasi Indonesia mengatakan bahwa negara tersebut menanggapi dengan serius semua tuduhan pelanggaran hak asasi manusia yang dapat dipercaya.
“Lembaga-lembaga nasional dan mekanisme hukum kita, termasuk Komisi Hak Asasi Manusia Nasional yang independen, terus bekerja untuk mengatasi tuduhan-tuduhan tersebut,” ujarnya.
“Rekam jejak Indonesia dalam keterlibatannya dengan sistem hak asasi manusia internasional berbicara dengan sendirinya,” ucapnya.
Pada 2019, negara-negara anggota Forum Kepulauan Pasifik meminta Indonesia untuk mengizinkan Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia mengunjungi Papua guna menilai klaim pelanggaran hak asasi manusia yang meluas.
Sebelum Sidang Umum PBB, negara-negara Melanesia mendesak Indonesia untuk memfasilitasi kunjungan yang telah lama diminta atau agar keanggotaannya dalam blok regional mereka ditinjau kembali.
Sebagai tanggapan, pemerintah Indonesia mengindikasikan bahwa kunjungan tersebut tetap berjalan sesuai rencana, tetapi hal ini dipertanyakan oleh sebuah kelompok kemerdekaan Papua Barat terkemuka. (*)
Discussion about this post