Jayapura, Jubi – Persekutuan Gereja-Gereja Baptis di Tanah Papua (PGBP) mendukung pernyataaan delegasi Kepulauan Solomon dan Vanuatu agar Indonesia memfasilitasi kunjungan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (HAM) ke Tanah Papua.
Ketua Umum PGBP Pdt. Stevanus Y. Wenda, M.Th mengatakan, kunjungan Komisaris Tinggi PBB untuk HAM ke Tanah Papua diperlukan, untuk melihat langsung kondisi di Bumi Cenderawasih.
“Karena persoalan pelanggaran HAM di Tanah Papua benar nyata adanya yang dialami umat,” kata Pdt. Stevanus Y. Wenda, M.Th melalui pesan suara kepada Jubi, Selasa (13/10/2026).
Menurut Pdt. Wenda dalam dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-18 di Markas Besar PBB, New York pada 22-28 September 2026, Kepulauan Solomon dan Vanuatu menyinggung situasi HAM di Tanah Papua, dan menyerukan agar Komisioner Tinggi PBB untuk HAM dapat berkunjung Tanah Papua.
“Kami PGBP mendukung seruan Negara Kepulauan Solomon dan Vanuatu yang menyerukan kunjungan HAM PBB ke Papua. Kami gereja juga harapkan Komisi Tinggi HAM PBB langsung turun melihat kondisi di Tanah Papua,” ujarnya.
Ketua Umum PGBP menyatakan, sebagai pemimpin umat sangat menyesalkan atas terjadinya pembunuhan dan pelanggaran HAM yang terjadi di Tanah Papua.
Sebab katanya, sampai hari ini militer non-organik bergerak di berbagai daerah di pedalaman. Membuat umat takut, trauma, dan merasa tidak aman secara psikologis terganggu, serta merasa terancam.
“Sampai hari ini pengungsian juga belum terurus baik, mereka tinggalkan kampung halaman, terpaksa harus pergi ke tempat-tempat pengungsian, dan hari ini memang warga Papua merasa tidak aman di atas tanahnya sendiri,” katanya.
Pdt. Stevanus Wenda menegaskan, gereja hadir untuk menyuarakan, melindungi semua umat dari perbedaan ras, suku, agama di Tanah Papua.
Katanya, atas situasi HAM di Tanah Papua yang disinggung dalam forum PBB oleh Kepulauan Solomon dan Vanuatu.
Karenanya, Pemerintah Indonesia dinilai harus menanggapi serius dan memikirkan penyelesaian konflik yang berkepanjangan di Tanah Papua.
“Entah demi mempertahankan NKRI atau Papua Merdeka ini tercipta konflik. Namun pada fakta bahwa yang menjadi korban adalah kebanyakan rakyat sipil,” katanya.
Ia mengatakan, pimpinan gereja PGBP berharap bahwa negara tidak boleh berdiam diri. Harus menanggapi dan harus ada ruang demokrasi, ruang dialog yang dibuka, agar bagaimana menyelesaikan persoalan konflik berkepanjangan di Tanah Papua ini. (*)
Discussion about this post