Jayapura, Jubi – Presiden Polinesia Prancis, Moetai Brotherson mengatakan, masa depan Polinesia Prancis tidak bisa hanya menjadi urusan dalam negeri Prancis semata.
Brotherson telah berpidato di hadapan Komite Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Dekolonisasi, atau C-24, yang didirikan pada tahun 1961 oleh Majelis Umum PBB sebagai badan bawahannya yang dikhususkan untuk isu dekolonisasi. Demikian dikutip Jubi dari laman RNZ Pasifik, Rabu (7/10/2026).
Ia mengatakan bahwa wilayah Prancis tersebut mengusulkan apa yang disebutnya sebagai program kerja yang sederhana.
Ini mencakup program informasi dan pendidikan komprehensif tentang pilihan yang tersedia; misi kunjungan PBB untuk mendengarkan langsung aspirasi masyarakat; dan jalur yang disepakati menuju tindakan penentuan nasib sendiri secara demokratis, “yang pada akhirnya memungkinkan masyarakat Mā’ohi untuk menyatakan pilihan mereka secara bebas melalui referendum – tanpa hasil yang telah ditentukan sebelumnya, tanpa pemaksaan sepihak”.
Brotherson mengatakan kepada komite bahwa ia lebih menyukai dialog daripada litigasi, tetapi dialog tidak bisa berarti menunggu tanpa batas waktu.
Brotherson sebelumnya telah menegaskan kembali dukungannya untuk kedaulatan politik yang lebih besar bagi Polinesia Prancis.
Ia mengatakan kepada PMN bahwa pembangunan ekonomi dan ketahanan harus diutamakan dan bahwa jalan menuju kedaulatan yang lebih besar harus bertahap dan dikelola dengan hati-hati.
Dia mengatakan kepada PBB bahwa Polinesia Prancis tidak meminta “diskusi bilateral lain” dalam kerangka kelembagaan Prancis, di mana Prancis menetapkan aturannya.
“Kami tidak meminta Prancis untuk menentukan masa depan kami; kami meminta Prancis untuk berhenti mencegah kami membahas bagaimana kami akan menentukannya,” katanya.
“Masa depan kita tidak bisa hanya menjadi urusan dalam negeri Prancis semata,” ucapnya.
“Kami meminta dialog dekolonisasi sejati yang berlandaskan hukum internasional, yang melibatkan Prancis, lembaga-lembaga dan kekuatan politik Polinesia Prancis, dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang terlibat dalam proses tersebut.”
“Peran PBB adalah untuk menjamin bahwa hak kita untuk menentukan nasib sendiri dihormati.”
Brotherson mengatakan bahwa kawasan Pasifik mengetahui konsekuensi dari membiarkan masalah politik tidak terselesaikan terlalu lama.
“Sejarah terkini Kanaky, Kaledonia Baru, mengingatkan kita bahwa dialog harus didahulukan daripada kekerasan, bukan setelahnya. Ini bukan perbandingan atau ancaman. Ini adalah tanggung jawab untuk menjaga perdamaian,” katanya.
Brotherson mengatakan bahwa ketika Presiden Prancis Emmanuel Macron menjabat, Polinesia Prancis telah terdaftar dalam daftar dekolonisasi PBB selama empat tahun.
“Saat ia meninggalkan jabatannya, 14 tahun akan berlalu. Empat belas tahun di mana Prancis bisa saja memilih dialog,” ujarnya.
Perwakilan Prancis di C-24, Jay Dharmadhikari, mengatakan Paris mendukung dialog langsung yang berkelanjutan antara badan-badan negara dan wilayah Polinesia.
“Dialog ini muncul melalui kontak rutin di semua tingkatan. Negara sepenuhnya berkomitmen dan terlibat dalam hal ini,” ucapnya.
Dharmadhikari – yang kata-katanya diterjemahkan di ruang pertemuan PBB mengatakan bahwa Polinesia Prancis memiliki otonomi politik yang besar di bawah Konstitusi Prancis.
“Polinesia Prancis … memiliki banyak kompetensi di hampir semua bidang. Lebih spesifiknya, ini berarti bahwa masyarakat Polinesia memiliki otonomi penuh untuk menentukan kebijakan publik di dalam kepulauan tersebut, di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, pariwisata, pekerjaan, dan budaya,” katanya.
“Hanya kompetensi-kompetensi kunci, seperti pertahanan dan kompetensi-kompetensi kerajaan, yang tetap menjadi wewenang pemerintah Prancis,” tambahnya.
Dia mengatakan bahwa kepala negara dan pemerintahan Prancis akan melakukan konsultasi dengan semua pemangku kepentingan Polinesia, “dengan mempertimbangkan pesan-pesan yang telah disampaikan dan tuntutan-tuntutan yang diungkapkan”.
Prancis tetap memegang kendali atas pertahanan, mata uang, dan aspek-aspek kebijakan luar negeri.
Rancangan resolusi C-24 tentang kemerdekaan Polinesia Prancis menyerukan kepada Prancis “untuk memulai dialog dengan Pemerintah Polinesia Prancis guna memfasilitasi kemajuan pesat menuju proses penentuan nasib sendiri yang adil dan efektif.
Di mana syarat dan jangka waktu untuk tindakan penentuan nasib sendiri akan disepakati, dan untuk mempertimbangkan pengembangan, dalam kerja sama yang erat, program kerja yang konstruktif untuk Wilayah tersebut”.
Catatan Jubi bahwa Polinesia Prancis, yang terdiri dari lebih dari 100 pulau di Pasifik Selatan dengan populasi sekitar 300.000 jiwa dan berjarak sekitar 16.000 kilometer dari Prancis, memprotes dampak dari sekitar 200 uji coba nuklir yang dilakukan Prancis antara tahun 1966 dan 1996.
Partai pro-kemerdekaan Tavini Huiraatira memenangkan pemilihan di Polinesia, waktu itu telah menuntut permintaan maaf dari Prancis atas uji coba yang berdampak serius pada masyarakat di Kepulauan Atol di sana.
Sementara pemerintahan Polinesia Prancis ingin maju kemerdekaan dan kedaulatan penuh, pemerintah Prancis tidak tertarik dalam negosiasi kemerdekaan dan berargumen pulau tersebut harus bekerja untuk mandiri dalam pertanian, ekonomi, dan pangan sebelum kemerdekaan politiknya.
Gerakan kemerdekaan di Tahiti salah satu wilayah pariwisata teramai di Polinesia Prancis juga ingin merdeka, tetapi masyarakat di sana masih terbagi dua secara politik antara yang ingin merdeka dan yang ingin tetap bersama Prancis.
Sejak pemilu teritorial 2023, partai pro-kemerdekaan bernama Tavini Huiraatira memenangkan mayoritas kursi di parlemen lokal. Pemimpin mereka, Moetai Brotherson, kini menjabat sebagai Presiden Polinesia Prancis.
Hal ini membuktikan bahwa aspirasi untuk berdaulat memiliki basis pendukung yang sangat kuat di masyarakat.
Di bawah kepemimpinan kubu pro-kemerdekaan, Polinesia Prancis mendesak agar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memfasilitasi proses penentuan nasib sendiri (self-determination) secara demokratis lewat referendum resmi.
Pada September 2026, Parlemen Polinesia Prancis secara mayoritas menyetujui resolusi untuk meminta PBB mengirimkan tim pemantau guna menilai situasi politik di sana.
Presiden Moetai Brotherson menyatakan bahwa mereka ingin jalan menuju kemerdekaan dilakukan secara bertahap dan damai, berfokus pada kemandirian ekonomi terlebih dahulu.
Pemerintah pusat Prancis yang dipimpin Presiden Emmanuel Macron terus menentang keterlibatan PBB.
Prancis berargumen bahwa wilayah tersebut sudah memiliki otonomi yang sangat luas yang dijamin konstitusi, dan masyarakatnya memiliki hak setara sebagai warga negara Prancis.
Prancis juga menolak berdialog dalam forum internasional mengenai status wilayah ini.
Namun faktanya sentimen nasionalisme suku asli (Mā’ohi) cukup kuat, tidak sedikit masyarakat Tahiti yang khawatir akan kemerdekaan penuh.
Penyebab utamanya adalah ketergantungan ekonomi. Polinesia Prancis sangat bergantung pada subsidi keuangan, bantuan dana, serta sektor pariwisata dan pekerjaan pemerintah yang disokong penuh oleh negara Prancis.
Tanpa bantuan ini, ada kekhawatiran stabilitas ekonomi mereka akan goyah. Wilayah Prancis lainnya yang ingin merdeka adalah Kaledonia Baru dengan masyarakat Kanak Melanesia yang tergabung dalam FLNKS yang juga telah menjadi anggota Melanesian Spearhead Group (MSG). (*)
Discussion about this post