Jayapura, Jubi – Perdana Menteri (PM) Kepulauan Solomon, Matthew Wale menyerukan investasi yang lebih besar dalam solusi berbasis alam, bukan sekadar membangun tembok, tetapi memakai konsep kearifan lokal dengan menjaga hutan bakau, rawa-rawa dengan tanaman alami.
Perdana Menteri menekankan bahwa terumbu karang, hutan bakau, dan ekosistem pesisir Pasifik merupakan infrastruktur penting untuk melindungi masyarakat dari dampak perubahan iklim yang terjadi kini.
Berbicara pada sesi politik tingkat tinggi acara Pra-COP31 Pacific Action for Climate Transitions (PACT) di Nadi, Senin (5/10/2026), Perdana Menteri Wale mengatakan ekosistem alami harus diakui atas nilai ekonomi dan perlindungan yang mereka berikan, di samping infrastruktur konvensional.
“Di Pasifik, terumbu karang melindungi 41 persen penduduk pesisir yang terpapar bahaya, persentase tertinggi dibandingkan wilayah lain,” kata Perdana Menteri Wale sebagaimana dilansir Jubi dari laman solomonstarnews, Selasa (6/10/2026).
Ia mencatat bahwa tembok laut buatan dapat menelan biaya antara US$15 juta dan US$20 juta per kilometer, menyoroti potensi nilai investasi dalam terumbu karang, hutan bakau, dan perlindungan pantai alami lainnya.
“Berinvestasi dalam terumbu karang, perlindungan pantai, dan hutan bakau merupakan adaptasi yang hemat biaya, pengurangan risiko bencana, dan ketahanan pangan sekaligus,” katanya.
Perdana Menteri Wale mengatakan bahwa skala investasi global masih sangat timpang dan cenderung merugikan alam.
Dia mengatakan, laporan State of Finance for Nature tahun 2026 memperkirakan sekitar US$220 miliar diinvestasikan setiap tahunnya dalam solusi berbasis alam, dibandingkan dengan sekitar US$7,3 triliun yang mengalir ke aktivitas yang merusak alam.
“Ketidakseimbangan ini menunjukkan perlunya mengarahkan kembali investasi ke arah solusi yang memperkuat ketahanan lingkungan dan ekonomi,” katanya.
Bagi negara-negara Pasifik, Perdana Menteri Wale mengatakan hal ini harus mencakup investasi yang lebih besar dalam mekanisme yang dipimpin secara lokal dan dirancang oleh negara-negara Pasifik, daripada bergantung pada sistem pembiayaan yang kompleks yang sulit diakses oleh pemerintahan kecil.
Ia juga menyoroti peluang Kepulauan Solomon dalam perencanaan kelautan, inisiatif karbon biru, pengelolaan kelautan berbasis komunitas, restorasi hutan, dan konservasi.
Perdana Menteri Wale mengatakan bahwa kekayaan alam Pasifik sudah menyediakan layanan penting bagi rakyatnya dan harus diperlakukan sebagai aset jangka panjang.
“Kami tidak meminta dunia untuk menyelamatkan Benua Pasifik Biru kami. Samudra ini sudah bekerja untuk kami: ia memberi kami makan, melindungi kami, dan menyimpan budaya serta sejarah kami,” ucapnya.
Ia menyerukan kemitraan yang memungkinkan negara-negara Pasifik untuk secara berkelanjutan mengelola dan berinvestasi dalam modal alam mereka dengan ketentuan yang mencerminkan keadaan dan prioritas mereka sendiri.
Sementara itu menurut http://sprep.org, Secretariat of the Pacific Regional Environment Programme (SPREP) menyebutkan bahwa ekosistem dan sumber daya pesisir dan laut semakin tertekan oleh perubahan iklim, pemanasan dan pengasaman laut, polusi, degradasi habitat, dan penggunaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan.
Inisiatif Samudra Pasifik menanggapi tantangan ini dengan memperkuat keterampilan, pengetahuan, dan kolaborasi di tingkat regional, nasional, dan komunitas.
M. Sefanaia Nawadra, Direktur Jenderal SPREP, menyatakan bahwa “Inisiatif Samudra Pasifik memberikan kesempatan untuk menerjemahkan komitmen keanekaragaman hayati global ke dalam tindakan praktis yang mencerminkan realitas, prioritas, dan pengetahuan negara-negara, wilayah, dan komunitas Kepulauan Pasifik. Kontribusi kita terhadap Kerangka Keanekaragaman Hayati Global harus didasarkan pada lembaga-lembaga Pasifik yang kuat, kemitraan yang efektif, dan tindakan yang memberikan manfaat bagi alam dan manusia,” katanya.
Inisiatif Samudra Pasifik akan memberikan manfaat kepada 18 Negara dan Wilayah Kepulauan Pasifik yang memenuhi syarat, memperkuat kolaborasi regional, kapasitas nasional, dan aksi tingkat komunitas untuk melindungi dan mengelola ekosistem dan sumber daya laut dan pesisir secara berkelanjutan, melalui pengembangan dan pertukaran pengetahuan, berbagi keahlian, dan alat pendukung pengambilan keputusan.
SPREP memastikan manajemen dan koordinasi proyek secara keseluruhan serta memimpin komponen tentang konservasi dan pengelolaan berkelanjutan ekosistem dan spesies laut dan pesisir yang penting seperti terumbu karang, burung laut, mamalia laut, dan penyu.
SPC memimpin komponen tentang pengelolaan perikanan pesisir berbasis komunitas, yang menghubungkan aksi komunitas dengan dukungan nasional dan regional. (*)
Discussion about this post