Jayapura, Jubi – Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, SH meminta target pertumbuhan ekonomi daerah yang mencapai 8 persen, diterjemahkan lewat kerja nyata melalui percepatan realisasi APBD, peningkatan investasi, pembangunan infrastruktur, pengendalian harga, perluasan lapangan kerja, serta penguatan UMKM dan sektor pariwisata.
Pesan ini disampaikan Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Papua Tengah, Victor Fun, S.Sos., M.Si saat membacakan sambutan Gubernur Nawipa dalam rapat koordinasi Pemantauan, Pengawalan, dan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Kabupaten Nabire, Rabu (7/10/2026).
Victor Fun menegaskan, Gubernur Nawipa berpesan agar target pertumbuhan ekonomi 8 persen tidak berhenti hanya sebagai angka dalam dokumen perencanaan.
Akan tetapi, pemerintah daerah harus memastikan pertumbuhan tersebut berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.
Katanya, indikatornya antara lain percepatan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, meningkatnya investasi, pembangunan infrastruktur.
Terkendalinya harga kebutuhan pokok, terbukanya lapangan kerja, meningkatnya produktivitas masyarakat, berkembangnya UMKM, bergeraknya sektor pariwisata, serta semakin mudahnya pelayanan perizinan.
“Dokumen TP4ID menjadi salah satu instrumen untuk mendorong pencapaian target tersebut,” kata Victor Fun.
Menurutnya, pemantauan dilakukan melalui sembilan langkah strategis, sebagai alat ukur untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Papua Tengah.
Sembilan langkah strategis itu, di antaranya mempercepat realisasi APBD. Gubernur Nawipa meminta seluruh perangkat daerah memastikan belanja pemerintah memberikan dampak langsung terhadap perekonomian daerah.
“APBD harus hadir dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia mengatakan, percepatan terutama pada belanja modal, pengadaan barang dan jasa, serta program yang langsung menyentuh masyarakat.
Namun percepatan harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah juga akan memperkuat monitoring serapan anggaran setiap organisasi perangkat daerah, termasuk mempercepat penyaluran bantuan sosial dan bantuan pemerintah lainnya pada periode September hingga Desember.
Kemudian meningkatkan investasi. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bersama perangkat daerah teknis diminta memetakan peluang investasi, mendampingi pelaku usaha, serta memastikan proses perizinan dan pelaporan investasi berjalan baik.
Papua Tengah disebut memiliki potensi ekonomi yang besar.
Potensi itu harus diubah menjadi investasi produktif yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan.
Pemerintah juga perlu memberikan kepastian, kemudahan, dan keamanan bagi investor dengan tetap menghormati kepentingan masyarakat adat dan hak-hak masyarakat Papua.
Sejumlah masalah yang menghambat investasi turut menjadi perhatian, seperti keterbatasan transportasi, tingginya biaya logistik, kondisi keamanan, serta persoalan status lahan dan hak ulayat.
Katanya, masalah seperti ini tidak boleh berhenti pada tahap identifikasi.
“Harus kita carikan solusi secara bersama-sama antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten,” ujarnya.
Langkah lainnya adalah pembangunan infrastruktur. Pemerintah Papua Tengah menilai pertumbuhan ekonomi tidak dapat dicapai tanpa konektivitas dan infrastruktur dasar yang memadai.
Jalan, jembatan, air bersih, listrik, jaringan telekomunikasi, dan infrastruktur pendukung lainnya dinilai penting untuk membuka akses masyarakat terhadap pasar, pendidikan, kesehatan, investasi, dan lapangan pekerjaan.
Pemerintah akan memperkuat pengendalian harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok. Kondisi geografis Papua Tengah yang menyebabkan biaya distribusi dan logistik tinggi menjadi salah satu tantangan yang harus diatasi.
Pemantauan harga dan stok, rapat teknis Tim Pengendalian Inflasi Daerah, operasi pasar, gerakan pangan murah, serta kebijakan subsidi ongkos angkut akan terus diperkuat.
Pemerintah juga akan meningkatkan pengawasan terhadap peredaran barang ilegal melalui kerja sama dengan Bea Cukai, kepolisian, dan perangkat daerah terkait.
Pertumbuhan ekonomi kata Victor Fun, harus membuka kesempatan lebih luas bagi anak muda Papua Tengah. Pelatihan berbasis kompetensi akan diarahkan sesuai kebutuhan pasar kerja dan sektor ekonomi unggulan daerah agar tidak berhenti pada pemberian sertifikat.
Untuk sektor produktif, pemerintah akan memperkuat pertanian, UMKM, manufaktur, dan pariwisata.
Produk seperti kopi, ubi, garam, sayuran dataran tinggi, hasil perikanan, noken, kerajinan, dan berbagai produk UMKM didorong memiliki kualitas, legalitas, nilai tambah, serta akses pasar yang lebih luas.
“Pemerintah Papua Tengah berharap sembilan langkah strategis tersebut dapat menjadi pijakan bersama untuk mengubah potensi ekonomi daerah menjadi pertumbuhan yang nyata dan dirasakan masyarakat,” kata Victor Fun. (*)
Discussion about this post