Jayapura, Jubi – Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, S.H meminta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Papua Tengah menyusun program nyata dapat dikerjasamakan dengan pemerintah.
Gubernur Nawipa berharap, program kerja Kadin Provinsi Papua Tengah pada 2027, fokus pada sejumlah program realistis dan dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat maupun dunia usaha.
Ini disampaikan Gubernur Nawipa dalam sambutannya saat membuka Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) II Kadin Papua Tengah di Kabupaten Nabire, Kamis (24/9/2026).
“Saya berharap tidak usah terlalu banyak [program 2027], satu, dua, atau tiga program yang bisa dikerjasamakan dengan pemerintah dan benar-benar dijalankan,” kata Gubernur Nawipa.
Menurutnya, kerja sama yang terukur akan lebih mudah dilaksanakan dan dievaluasi, dibandingkan dengan terlalu banyak program, namun tidak memiliki target pelaksanaan yang jelas.
Gubernur Nawipa pun mendorong adanya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, Kadin, dan masyarakat untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi di Papua Tengah.
Katanya, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam menggerakkan perekonomian daerah. Pertumbuhan ekonomi Papua Tengah sangat bergantung pada aktivitas ekonomi di masing-masing kabupaten, termasuk peran sektor swasta dan pelaku usaha lokal.
“Gubernur tidak bisa sendiri menggerakkan ekonomi di bawah. Sektor swasta yang ada di kabupaten-kabupaten harus bergerak,” ujarnya.
Selain itu kata Gubernur Nawipa, pembangunan ekonomi tidak cukup hanya mengandalkan infrastruktur dan program pemerintah.
Akan tetapi, masyarakat perlu memiliki sumber pendapatan berkelanjutan, dunia usaha pun harus mampu menciptakan kegiatan ekonomi dan lapangan kerja.
Karena itu, pengusaha lokal didorong untuk lebih aktif mengembangkan usaha, memenuhi kewajiban sesuai ketentuan, serta membangun kegiatan ekonomi yang berkelanjutan.
Gubernur Nawipa juga meminta Kadin, Apindo, BUMD, serta organisasi dunia usaha lainnya berperan lebih besar mengedukasi masyarakat, mengenai peluang kerja sama ekonomi.
“Masyarakat perlu memperoleh informasi mengenai peluang usaha, kemitraan, dan pengembangan ekonomi agar tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga terlibat dalam aktivitas ekonomi daerah,” ucap Gubernur Nawipa.
Gubernur Nawipa berharap, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, organisasi pengusaha, dan masyarakat dapat menjadi bagian dari strategi pembangunan ekonomi Papua Tengah menuju 2027.
Gubernur Nawipa juga menyinggung mengenai upah minimum di Provinsi Papua Tengah.
Katanya, kebijakan mengenai upah perlu dibahas melalui dialog antara pemerintah dan pengusaha, dengan mempertimbangkan perlindungan terhadap pekerja serta kemampuan dunia usaha.
Masukan dari pelaku usaha dirasa penting, agar kebijakan ketenagakerjaan dapat diterapkan dengan mempertimbangkan kondisi riil perusahaan, termasuk kemampuan mempertahankan dan membuka lapangan pekerjaan. (*)
Discussion about this post