Jayapura, Jubi – Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri menyampaikan tujuh isu strategis yang dinilai menjadi tantangan utama pembangunan daerah pascapembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB).
Ketujuh isu tersebut mencakup ketimpangan antarwilayah, pelayanan dasar, hak masyarakat adat, konektivitas, bencana, pertumbuhan ekonomi wilayah, hingga pemerataan manfaat sumber daya alam.
Ini disampaikan Gubernur Fakhiri dalam Rapat Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Papua bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Kota Jayapura, Jumat (18/9/2026).
Gubernur Fakhiri mengatakan, pemekaran telah mengubah konstelasi wilayah Papua secara signifikan. Provinsi Papua yang sebelumnya mencakup 29 kabupaten/kota kini terdiri atas sembilan kabupaten/kota, dengan delapan daerah berada di kawasan pesisir.
“Berdasarkan kondisi umum dan perwujudan visi jangka panjang serta jangka menengah daerah, terdapat tujuh isu strategis yang menjadi perhatian utama Pemerintah Provinsi Papua,” kata Gubernur Fakhiri.
Ketujuh isi tersebut pertama, masih terdapat ketimpangan antarwilayah dan tingkat kemiskinan, terutama antara kawasan pedalaman, pesisir, dan perkotaan.
Kedua, akses dan kualitas pelayanan dasar pendidikan serta kesehatan belum optimal karena distribusi fasilitas dan tenaga pendidik maupun tenaga medis belum merata.
BERITATERKAIT
Ketiga, perlindungan hak ulayat dan ruang hidup masyarakat adat masih menjadi persoalan. Fakhiri menyebut sebagian besar tanah di Papua belum dipetakan secara adat dan belum terintegrasi secara legal dalam RTRW maupun RDTR.
Keempat, konektivitas antarwilayah masih terbatas akibat kondisi geografis Papua yang ekstrem.
Kelima, Papua memiliki kerawanan bencana tinggi karena berada di kawasan dengan aktivitas tektonik.
Keenam, pertumbuhan pusat-pusat ekonomi seperti kawasan agropolitan, perbatasan, industri, dan pariwisata dinilai masih berjalan lambat.
Ketujuh, manfaat pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya alam skala besar belum dirasakan secara merata oleh masyarakat lokal.
Gubernur Fakhiri berharap, tujuh persoalan tersebut menjadi perhatian bersama Pemerintah Pusat sehingga pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah dapat lebih tepat sasaran.
“Pemenuhan infrastruktur dan pengembangan wilayah akan menjadi game changer percepatan pembangunan di Tanah Papua,” ujarnya. (*)
