AHY: Pemerintah pusat dan daerah di Papua satu tim

Jayapura, Jubi – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan pemerintah pusat dan daerah di Papua adalah satu tim. Karena itu, pentingnya sinergi dalam menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan.

AHY mengatakan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak seharusnya diposisikan sebagai pihak yang berseberangan. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yakni mencari solusi terbaik bagi masyarakat Papua.

“Pemerintah pusat dan daerah itu satu tim yang sama. Kita tidak sedang berhadapan-hadapan, tidak sedang mencari siapa yang benar atau siapa yang salah,” kata AHY usai Rapat koordinasi infrastruktur dan pengembangan wilayah Papua bersama para kepala daerah se-Papua Raya di Aula Lukmen Kantor Gubernur Papua, Kota Jayapura, Jumat (18/9/2026).

AHY menilai, berbagai masukan yang diterima pemerintah, termasuk kritik yang konstruktif, merupakan bagian penting dalam proses memperbaiki kebijakan dan pembangunan di Papua.

Ia mengatakan, seluruh persoalan yang muncul perlu dibahas secara bersama untuk menemukan solusi yang dapat segera dirasakan masyarakat.

“Kita perbaiki apa yang bisa kita perbaiki, kita cari solusi secepat mungkin untuk masyarakat kita,” ujarnya.

Meski demikian, AHY mengingatkan bahwa penyelesaian persoalan pembangunan tetap harus mengikuti mekanisme yang berlaku.

Proses tersebut mencakup aspek birokrasi dan teknokrasi, serta terdapat sejumlah persoalan yang membutuhkan proses politik.

Karena itu, koordinasi tidak hanya diperlukan antara pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga dengan lembaga legislatif.

AHY menyebut kerja sama dengan para wakil rakyat di Senayan, DPR Provinsi, hingga DPRD kabupaten dan kota menjadi bagian penting untuk mendorong percepatan pembangunan Papua.

“Ini membutuhkan kehadiran kita juga untuk bekerja sama, berkoordinasi dengan para wakil rakyat yang ada di Senayan, di DPR RI, DPR Provinsi maupun di DPRD kabupaten/kota,” ucapnya.

AHY berharap komunikasi lintas pemerintahan dan lembaga tersebut dapat mempercepat penyelesaian berbagai persoalan pembangunan sekaligus memastikan kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Papua. (*)