Jayapura, Jubi – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp1 triliun untuk pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi di Kabupaten Provinsi Papua.
Anggaran tersebut dialokasikan untuk pembangunan tiga lokasi Sekolah Rakyat yang berada di Kota Jayapura, Sarmi, dan Kabupaten Biak Numfor.
Hal itu disampaikan AHY saat meninjau Sekolah Rakyat Rintisan Terintegrasi 75 di Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Jumat (18/9/2026).
“Ada tiga lokasi yang sedang dipersiapkan, yang pertama di Kota Jayapura sendiri. Ini sudah dimulai, tapi memang progresnya baru sekitar 4-5 persen,” kata AHY.
Menurut AHY, pembangunan tiga Sekolah Rakyat tersebut ditargetkan berlangsung pada 2026-2027. Ia meminta pemerintah pusat dan daerah mengawal proses pembangunan agar berjalan tepat waktu dan anggaran digunakan secara akuntabel.
“Untuk 2026-2027, tiga lokasi tersebut yang akan hadir sekolah rakyat di Provinsi Papua ini dengan anggaran sekitar Rp1 triliun lebih,” ucapnya.
AHY menegaskan pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari program pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memutus rantai kemiskinan.
BERITATERKAIT
Sekolah Rakyat Terintegrasi nantinya tidak hanya menyediakan fasilitas pendidikan dari jenjang SD, SMP hingga SMA dalam satu kawasan, tetapi juga asrama, ruang makan, fasilitas olahraga, ruang rekreasi, rumah ibadah, dan gedung serbaguna.
Konsep tersebut memungkinkan siswa dari keluarga kurang mampu mendapatkan pendidikan sekaligus tempat tinggal yang mendukung proses belajar.
“Pendidikan yang berkualitas, itulah mengapa tagline semangatnya cerdas bersama tumbuh setara. Karena ketika kita ingin memajukan negeri, memajukan Papua, maka yang pertama dan utama harus dibangun adalah sumber daya manusia,” ujarnya.
AHY juga meminta agar setiap rupiah anggaran pembangunan benar-benar menghasilkan infrastruktur pendidikan yang berkualitas dan manfaatnya segera dirasakan masyarakat.
“Anggarannya juga tidak boleh terjadi kebocoran, harus akuntabel,” katanya. (*)
